Minimal Bisa Bekukan Dulu

Penulis: Nov/P-1 Pada: Senin, 06 Nov 2017, 08:30 WIB Polemik
Minimal Bisa Bekukan Dulu

Azyumardi Azra Guru Besar Universitas Islam Negeri -- MI/Adam Dwi

Menurut Anda seberapa besar urgensinya Perppu Ormas jadi undang-undang?
Undang-undang ini dibutuhkan walaupun sudah sangat terlambat, seharusnya awal 2000-an sudah ada. Namun, ini baru sekarang pada masa pemerintahan Presiden Jokowi karena memang tantangan yang bersifat eksistensial terhadap Pancasila dan NKRI sudah semakin meluas. Kalau tidak dihadapi dengan UU, Indonesia tidak akan sampai umurnya sampai 2045. Kita berte­rima kasih kepada DPR yang sudah menye­tujui Perppu Ormas ini menjadi UU.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap catatan sejumlah fraksi untuk merevisi UU Ormas?
Saya mendukung juga catatan-catatan itu memang harus segera disempurnakan UU ini kalau tidak akan menimbulkan ekses-ekses tertentu. Misalnya, soal hukuman yang sampai seumur hidup saya kira itu juga harus diperbaiki menjadi hukuman yang sifatnya edukatif bukan hukuman yang bersifat represif.

Sejauh mana pemerintah harus bisa mengakomodasi revisi yang diharapkan sejumlah fraksi?
Revisi UU Ormas bisa diusulkan pemerintah, tetapi juga bisa diusulkan oleh DPR. Saya kira ini harus disempurnakan supaya kekhawatiran banyak kalangan masyarakat, terutama kawan pembela HAM mengenai kebebasan berserikat, menyatakan pendapat itu bisa dihilangkan (kekhawatirannya). Kita juga perlu ingatkan DPR untuk serius bisa memperbaiki Perppu Ormas yang sudah diterima menjadi UU ini.

Apakah Anda sepakat pembubaran ormas harus melalui jalur pengadilan?
Pemerintah minimal dapat membekukan dulu organisasi yang dianggap tidak menerima Pancasila, anti-NKRI, dan sebagainya. Ini tidak harus ormas Islam, tetapi ormas yang radikalismenya bersumber dari persoalan ekonomi, masalah budaya, masalah politik, dan sebagainya. Sementara, ormas dapat menggugat pemerintah ke pengadilan. Ada hak untuk membela diri dan menjelaskan berbagai aspek ormas mereka. Saya kira ini adil. Pada satu sisi pemerintah bisa ambil keputusan yang cepat dan pada saat yang sama pihak yang mendapat pembubaran itu bisa menggugat ke pengadilan.

Bagaimana dengan tudingan pemerintah otoriter melalui UU Ormas?
Menurut saya, civil society harus mengawasi tindakan yang diambil pemerintah. Kalau ada gejala pemerintah yang bersifat represif, kita harus ramai-ramai protes ke pemerintah. Namun, saya kira tidak perlu juga kekhawatiran yang berlebihan. (Nov/P-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More