Tanpa Pengadilan Jadi Otoriter

Penulis: Gol/P-1 Pada: Senin, 06 Nov 2017, 08:30 WIB Polemik
Tanpa Pengadilan Jadi Otoriter

Ahmad Riza Patria Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra -- MI/Susanto

Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan UU Ormas, lalu meminta untuk direvisi. Mengapa demikian?
Ya, karena ada pilihannya kalau itu harus direvisi. Kami memang menolak, tetapi kami juga siap merevisi. Setelah ditolak dan kalau memang akhirnya dimenangkan oleh yang menerima, tentu kita minta direvisi.

Poin apa saja yang harus direvisi dalam UU Ormas tersebut?
Paling tidak ada lima item penting. Pertama, mengembalikan peran yudikatif, yakni pengadilan. Kedua, soal tafsir Pancasila tidak boleh sepihak di pemerintah. Ketiga, mengenai tahapan yang prosesnya terlalu cepat hanya 7 hari sehingga harus dicari jalan tengah, misalnya 30 hari ditambah 15 hari dan 15 hari lagi. Keempat, hukuman 10 tahun hingga seumur hidup tidak rasional karena lebih lama ketimbang koruptor. Kelima, siapa yang dihukum harus jelas dan tidak asal meng­hukum anggota aktif dan pasif, apalagi kalau tidak bersalah.

Bukankah pemerintah telah memberi ruang untuk menempuh upaya hukum, apa itu belum ideal?
Intinya kalau tanpa pengadilan, pemerintah jadi otoriter, arogan, sepihak. Masak orang (ormas) dibubarkan dulu baru disuruh gugat, itu namanya semena-mena dan enggak boleh seperti itu. Kan, pembubaran itu harus ada tahapannya, seperti dihentikan bantuan, dihentikan kegiatan, dibawa ke pengadilan, dan baru dibubarkan.

Bagaimana Gerindra memandang sikap pemerintah?
Pemerintah sepertinya menyadari bahwa undang-undang ini dikeluarkan terburu-buru. Pemerintah terus menyadari juga bahwa sebelum perppu disahkan menjadi undang-undang, kan perlu direvisi nantinya. Artinya, pemerintah paham bahwa ini perlu diperbaiki.

Apa saran kepada pemerintah agar UU Ormas tidak terus menjadi polemik?
Dalam hal ini pemerintah harus bijaksana mengakomodasi semua masukan dari elemen masyarakat untuk mencari titik temu supaya tidak terjadi akumulasi, kekecewaan, dan lain sebagainya. Pemerintah harus adil dan mau mendengarkan semua pihak, khususnya ketika mencari jalan yang baik buat semua kelompok dan masyarakat.

Apa landasan agar ormas boleh tetap diizinkan dan tidak perlu dibubarkan?
Ya, prinsipnya kita sudah sepakat dengan 4 konsensus bernegara dan berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah menjadi harga final. (Gol/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

TEKA-teki kontestan Pilpres 2019 terkuak sudah. Joko Widodo akhirnya memilih Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mereka saat ini tengah melengkapi persyaratan dan akan mendatangi KPU pada Jumat (10/8) di batas akhir pendaftaran Capres/Cawapres 2019. Dari dua pasangan itu, siapa pilihan Anda?





Berita Populer

Read More