Mencari Jalan Ringkas dan Adil Bubarkan Ormas

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Senin, 06 Nov 2017, 08:58 WIB Polemik
Mencari Jalan Ringkas dan Adil  Bubarkan Ormas

Grafis/MI

PARLEMEN telah menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang, pada 24 Oktober 2017. Namun, persetujuan itu disertai catatan dari sejumlah fraksi yang pada pokoknya memandang perlu ada revisi terhadap UU Ormas tersebut.

Salah satu poin yang dimintakan revisi ialah terkait minimnya peran pengadilan dalam pembubaran ormas. Dalam Perppu No 2/2017 yang telah disetujui DPR untuk menjadi UU, pembubaran ormas dilakukan oleh pemerintah dan selanjutnya dapat digugat melalui pengadilan.

Hal itu berbeda dengan ketentuan dalam UU No 17/2013 tentang Ormas yang telah dibatalkan dengan Perppu Ormas, yaitu pembubaran ormas dilakukan lewat permohonan ke pengadilan. Prosesnya bisa membutuhkan waktu hingga 400 hari.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai revisi atau membuat aturan baru biasa dilakukan dalam negara hukum. Tujuannya menjamin pelaksanaan prosedur-prosedur formal.

Ia pun berpendapat ketentuan pembubaran ormas dalam perppu itu tidak salah karena masuk kategori hukum administratif. Dengan begitu, pemerintah bisa membubarkan terlebih dahulu.

“Selama ini semua hukum administratif, misalnya perusahaan dibubarkan, dicabut izinnya, lalu perusahaan bisa menggugat pemerintah. Pegawai (negeri) dipecat, kalau tidak puas, ke pengadilan tata usaha negara. Namun, dalam hukum pidana memang harus pengadilan dulu yang menilai. Ini kita bicara hukum administrasi. Perizinan itu hukum administrasi,” papar Mahfud, akhir pekan kemarin.

Dalam kaitan syarat-syarat ormas, tuturnya, sudah jelas tiap ormas tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Jika ada ormas yang bertentangan, diperlukan jalan untuk membubarkan ormas itu.

Mahfud menekankan negara demokrasi juga ada batasan, yakni ideologi dan pemerintahan tetap harus berdiri. Dengan pertimbangan itu, langkah pemerintah menerbitkan Perppu Ormas sudah tepat. Apalagi, aturan perundang-undangan yang ada belum cukup mengatur hal tersebut.

“Kalau mau direvisi, mungkin aspek hukum pidananya yang terlalu sederhana. Barang siapa menjadi pengurus atau anggota diancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun. Masak anggota dan pengurus disamakan,” cetus Mahfud.

Pendapat berbeda disampaikan Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar. Ia mengatakan cara-cara demokratis tetap harus dikedepankan dalam pembubaran ormas.

Wahyudi merujuk keputusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU No 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetakan yang Bertentangan dengan UUD 1945. Di situ dinyatakan kewenangan jaksa agung melarang barang cetakan buku tanpa proses peradilan merupakan salah satu pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum.

”Pemerintah harus kembali ke Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Revisi yang dilakukan terhadap Perppu Ormas pun bukan untuk memperkuat absolut pemerintah, melainkan mengedepankan cara-cara demokratis,” ujar Wahyudi.

Dengan merujuk pada keputusan MK tersebut, jelas Wahyudi, semestinya pembubaran ormas tetap harus melalui peradilan.

Percepat peradilan
Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengakui selama ini yang menjadi kekhawatiran pemerintah ialah proses pengadilan yang memakan waktu sangat lama. Menurutnya, bisa dibuat aturan guna mempercepat proses peradilan.

“Misalnya sengketa pemilu dulu kan di pengadilan tingkat pertama, bisa banding dan kasasi. Sekarang langsung final dan binding di MK. Harus lebih cepat supaya ada kepastian hukum,” tandasnya.

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, mengatakan Presiden membuka ruang revisi sesuai mekanisme hukum ketatanegaraan sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi. (P-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More