Tingkatkan Pelayanan, Menjamin Keamanan

Penulis: (S4-25) Pada: Jumat, 27 Okt 2017, 05:45 WIB WAWANCARA
Tingkatkan Pelayanan, Menjamin Keamanan

MI/RAMDANI

TIGA tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, banyak prestasi yang telah dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan nasional. Untuk menggali kinerja Polri Sri Utami, Akmal Fauzi dan Ramdhani dari Media Indonesia mewawancarai Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, di Jakarta, pada Kamis (19/10). Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana pandangan Bapak tentang kepercayaan publik terhadap Polri?
Saya waktu menjadi Kapolri pada 13 Juli 2016 melihat persoalan utama ialah kepercayaan publik yang relatif rendah. Dari kementerian/ lembaga, Polri masuk tiga yang terburuk. Ini berbahaya karena jika tingkat kepercayaan publik tidak baik akan berpengaruh pada kemampuan survive dan eksistensi Polri sebagai lembaga. Tingkat kepercayaan publik yang rendah bagi saya itu mengkhawatirkan. Apalagi, di negara demokrasi, kepercayaan publik itu penting. Yang saya harus lakukan, yaitu meningkatkan kepercayaan publik agar Polri tetap survive.

Bagaimana Bapak memperbaikinya?
Saya membuat konsep untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan konsep yang disebut Promoter (profesional, modern, tepecaya). Artinya, kami membangun kepercayaan publik dengan profesionalisme dan modernisasi. Pertama, kami harus meningkatkan kinerja. Kinerja Polri harus dirasakan masyarakat. Caranya ya pelayanan publik. Publik nomor satu karena mereka mendapat jaminan keamanan. Kedua, kami harus memelihara keamanan ketertiban masyarakat supaya tidak terjadi gejolak besar. Makanya, saya fokus pada konflik. sosial, SARA, dan terorisme. Kejahatan konvensional juga kami perhatikan, seperti begal dan narkotika. Saya menekankan juga profesionalisme penegakan hukum bidang reserse. Paling tidak, polisi muncul di tengah masyarakat.

Hasilnya?
Presiden sudah menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Polri sudah meningkat 78%, tidak lagi pada posisi tiga terbawah dari sekian kementerian/lembaga. Bahkan, beliau menyampaikan Polri sudah masuk empat besar. Beliau menghendaki agar tingkat kepercayaan publik itu jangan sampai turun, bertahan saja dulu, dan jangan mudah puas, syukur kalau bisa dinaikkan. Layanan publik menjadi fokus Bapak.

Bagaimana agar hal tersebut dapat dirasakan masyarakat?
Saya menekankan kepada anggota untuk melakukan inovasi yang bisa dirasakan masyarakat. Lantas muncullah gelombang inovasi dari bawah. Ada inovasi aplikasi Polisiku dan Panic Buton yang jika tombol itu dipencet polisi cepat datang. Layanan publik di bidang lalu lintas, yaitu SIM online. Warga Papua yang tinggal di luar daerahnya tidak perlu memperpanjang SIM ke sana. Cukup dia memperpanjang SIM di tempat dia tinggal. Kemudian, kami melakukan upaya lain, semisal penanganan mudik. Tol Brexit yang dulu horor, alhamdulillah, kemarin lancar. Bagaimana soal budaya koruptif di tubuh Polri.

Terobosan apa yang Bapak lakukan?
Soal perubahan budaya negatif di lingkungan kepolisian, yang paling utama budaya koruptif. Melakukan tindakan (terhadap anggota korupsi) tetap jalan, lalu meningkatkan kesejahteraan mereka, sambil kami menyiapkan peraturan yang mencegah menekan budaya koruptif. Peraturan dimulai dari membeli barang mewah di atas Rp300 juta. Anggota yang membeli barang mewah harus lapor ke Irwasum atau Irwasda di tingkatan polda. Kalau sampai dia enggak lapor, sanksinya enggak boleh ikut promosi dan enggak bisa ikut sekolah. Karier mati.

Kapan itu diterapkan?
Sejauh ini masih sosialisasi. Akan kami terapkan. Paling lama lima bulan ke depan.

Bagaimana Polri menangani untuk isu SARA?
Saya fokus sekali pada penanganan konfl ik sosial, suku, dan agama. Saya melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat untuk memetakan potensi konflik sambil mencegah jangan sampai konfl ik pecah. Kalau konfl ik agama dalam satu kota akan menyebabkan kelumpuhan seperti di Poso.

Bagaimana upaya meredam media sosial yang banyak menebar hoaks?
Publik dipengaruhi media, baik konvensional maupun sosial. Kami mengimbangi jika ada berita negatif, ada reward kepada polisi berprestasi seperti dalam pengungkapan 1 ton sabu. Yang baik dapat reward, yang salah tegas langsung copot. Perlu juga penyampaian pesan positif yang membuat masyarakat tenang. Kita sekarang memasuki tahun politik.

Bagaimana Polri mempersiapkan penanganan pilkada?
Saya di tengah menjabat masuk gelombang besar seperti demo-demo di Jakarta. Itu sempat memengaruhi kepercayaan publik. Di lain sisi, itu peluang. Dua tahun ke depan itu tahun politik. Ada 171 daerah yang akan melaksanakan pilkada. Persoalan pilkada yang rawan konflik seperti Aceh dan Papua merupakan tantangan yang harus diubah menjadi peningkatan kepercayaan publik. Pilkada menjadi momen membuat kepercayaan publik. Contohnya, Jakarta meski goyang tapi pilkada berjalan lancar. Pimpinan wilayah seperti polda sudah saya hitung semua. Sampai Januari tidak akan ada pergeseran mulai dari kapolda dan semuanya. Mereka sudah harus siap menguasai wilayah masing-masing. Minimal 5-6 bulan untuk kapolda dan kapolres menguasai wilayah mereka yang akan menyelenggarakan pilkada.

Apa yang jadi fokus Bapak tentang pilkada ini, mana yang berpotensi memanas?
Saya fokus kemungkinan yang berpotensi menghangat itu Jawa Barat, Kalimantan Barat, Papua, dan Sulsel. Jawa Timur tidak karena saya anggap di sana lebih dari satu komunitas ya calonnya. Jawa Tengah saya kira tidak terlalu. Saya berharap semua pihak tidak mengedepankan isu yang berbau SARA. Kita buktikan bahwa kita dewasa dalam berdemokrasi. Lebih baik gunakan lomba membuat program realistis.

Kenapa Bapak berpendapat seperti itu?
Karena negara kita potensial untuk menjadi dominan, bukan hanya besar dengan jumlah penduduk, melainkan juga dari kawasan juga potensi, angkatan kerja yang besar, penduduk yang besar. Jika tidak kelola dengan baik bisa menjadi bumerang. Dan kita punya sumber daya alam yang banyak, luas alam yang besar. Untuk menjaga itu kita harus menjaga dengan tidak cakaran di dalam untuk menjaga stabilitas politik. Polisi dilibatkan dalam mengatasi ketahanan pangan oleh Presiden lewat pembentukan Satgas Pangan.

Bagaimana capaiannya?
Soal pangan, sembako stabil selama dua bulan saat menjelang dan setelah Lebaran. Ada 306 kasus mafi a pangan kami tangkap. Kemudian juga ada 1.000 lebih operasi tangkap tangan oleh Satgas Pungli. Cuma kami tidak banyak melakukan ekspose. Kami hanya mengekspose beberapa kasus seperti PT IBU. Kami paham jika semua diekspose yang terjadi ialah ketakutan. Efek membuat mereka jera itu penting tapi ketakutan berlebihan juga berbahaya. Rasa takut dapat membuat birokrat tidak berani menyerap anggaran. Mereka mencari aman sehingga pembangunan enggak berjalan. Terorisme juga menjadi fokus Polri.

Bagaimana langkah Polri memutus mata rantainya?
Sejumlah kasus terorisme bisa kami cegah. Puluhan orang kami tangkap. Kami bekerja sama dengan Filipina, Singapura, dan Malaysia membendung Marawi.

Menurut pandangan Bapak, bagaimana daya saing global kita untuk bisa menjadi negara yang maju dan dominan?
Market kita sekarang cenderung liberal dan intervensi pemerintah sangat minimal. Ini berbeda dengan negara komunis dan sosialis. Ekonomi mereka dikuasai negara, seperti Korea Utara. Kalau kita lebih banyak mengadopsi negara Barat sehingga ekonomi dikendalikan oleh tangan bayangan atau invisible hand. Kita menyebutnya mekanisme pasar yang berdasarkan prinsip suplai, demand, dan profi t oriented. Akan tetapi, ini tidak bisa dilepas sepenuhnya.

Bagaimana kalau mekanisme pasar dibiarkan lepas?
Kalau itu dilepas sepenuhnya, akan muncul kartel, monopoli, dan persaingan yang tidak sehat. Ini membahayakan. Jadi kalau saya ekspose terlalu banyak pengungkapan kasus korupsi, akan terjadi ketakutan.

Rincinya seperti apa?
Pengusaha itu bisa pukul balik dengan cara mereka tidak mau melakukan impor. Kelangkaan terjadi. Dia tidak mau impor sebulan saja bisa repot. Oleh karena itu kita tidak mau juga menakuti mereka tapi tetap memberikan pesan bahwa kami mengawasi dan kami tindak tapi kami tidak akan ekspose semua. Jika ada kekhawatiran katakanlah Densus Tipikor menimbulkan ketakutan, kami sebenarnya sudah bekerja selama ini. Sudah ribuan kasus korupsi yang sudah kami tindak.

Berapa pengurangan Polri setiap tahunnya?
Setiap tahun yang pensiun 9.000-10.000. Saya mengejar kualitas dan dimulai dari rekrutmen yang lebih ketat. Maka yang pakai suap saya suruh tangkap. Jika salah rekrutmen polisi, itu sama saja menyumbang 70% rusaknya polisi. (S4-25)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More