Tarif MRT Jangan Lebih dari Rp10 Ribu

Penulis: Yanurisa Ananta Pada: Kamis, 26 Okt 2017, 06:55 WIB Megapolitan
Tarif MRT Jangan Lebih dari Rp10 Ribu

ANTARA/Sigid Kurniawan

KEMENTERIAN Perhubungan menghendaki tarif mass rapid transit (MRT) tidak melebihi Rp10 ribu per penumpang. Hal itu karena rute MRT hanya 16 km dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Seharusnya tarif MRT lebih murah ketimbang commuter line, moda transportasi berbasis rel lainnya.

"Harga tiket MRT seharus-nya tidak boleh lebih dari Rp10 ribu. Commuter line saja dari Bogor ke Jakarta itu Rp7.000. Takutnya kalau kemahalan tidak ada orang yang mau naik MRT di pengoperasian pertamanya," kata Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono di Jakarta, kemarin

Sebelumnya, PT MRT Jakarta menghitung keekonomian tarif yang akan dibebankan pada penumpang MRT sebesar Rp17 ribu-Rp20 ribu per penumpang. Tarif itu tanpa dana public service obligation (PSO) dari pemerintah. Meski demikian, tarif tersebut masih perkiraan lantaran proyek belum selesai sehingga biaya produksi yang menjadi salah satu komponen tarif belum bisa dipastikan.

Prasetyo yang juga komisaris PT MRT memperkirakan jumlah penumpang MRT di Jakarta akan memebludak hingga 200 ribu penumpang dalam sehari. Karena itu, Pemprov DKI harus mampu menyediakan setidaknya empat keuntungan bagi penumpang MRT, salah satunya tarif murah.

"Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) punya tata cara penghitungan PSO. Itu bisa jadi salah satu referensi dengan kondisi MRT yang sudah pasti berbeda dengan MRT Jakarta," tuturnya.

Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan bukan tidak mungkin penumpang MRT dikenai biaya Rp10 ribu. Namun, perlu dipastikan tiga faktor penentu tarif memungkinkan. Ketiga faktor itu ialah biaya produksi MRT secara keseluruhan, jumlah penumpang per hari, dan tingkat pendapatan nontiket (non-fairbox) atau sisi bisnis periklanan. (Aya/J-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More