Polri-Kejaksaan tidak Bisa Satu Atap

Penulis: Rudy Polycarpus Pada: Senin, 23 Okt 2017, 06:36 WIB Polemik
Polri-Kejaksaan tidak Bisa Satu Atap

Grafis/Duta

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian melempar gagasan tentang rencana pembentukan detasemen khusus tindak pidana korupsi (densus tipikor). Wacana itu menuai pro dan kontra dengan alasan masing-masing.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, salah satu yang tidak sependapat dengan gagasan itu. “Saya kira tidak, tidak tepat. Kalau misalnya sama kewenangannya seperti KPK, saya tidak setuju. Sekarang polisi sudah punya kewenangan memproses kasus korupsi, jadi tingkatkan saja kinerja yang ada,” jelasnya saat dihubungi, kemarin.

Dia mempertanyakan densus tipikor menjadi satu atap dengan kejaksaan dalam memberantas korupsi. “Apakah ada jaminan densus akan berjalan netral dan tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun?”

Ia juga mempertanyakan bagaimana jika yang melakukan kejahatan korupsi berasal dari kepolisian atau bahkan dari densus sendiri. Hal itu harus ada kejelasan serta jaminan dari pihak Polri ataupun densus tipikor.

“Kira-kira kalau ada korupsi di tubuh polisi, bisa tidak mencegahnya? Secara teoritis kepolisian memang tidak bisa diintervensi, tapi faktanya kan tetap saja karena polisi itu kan ada pimpinannya,” tegasnya.

Chudry menjelaskan, sesuai ketentuan perundangan­ yang berlaku, Polri bisa memproses tindak pidana korupsi. Tentu saja pembentukan densus bermaksud untuk mengoptimalkan kewenangan Polri dalam pemberantasan korupsi.

Karena itu, tidak tepat bila ada penilaian bahwa densus bakal mengurangi kewenangan KPK. “Namun, yang harus diingat, densus tidak boleh punya kewenangan penuntutan seperti KPK. Itu tidak boleh, saya tidak setuju itu. Saya kira bagus saja kalau memang densus itu semangatnya untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

Jaksa Agung HM Prsetyo menyatakan kejaksaan tetap menolak rencana pembentukan densus tipikor. Menurutnya, bila kejaksaan berada dalam satu atap dengan penyidik kepolisian, itu bisa membuka intervensi terhadap kerja kejaksaan.

“Mungkin enggak kelihatan karena satu atap atau malah mungkin enggak bisa dikontrol orang lain. Satu atap, tidak ada yang tahu, kan? Bolak-balik, bolak-balik, kalian enggak tahu kan,” jelasnya.

Rapat terbatas
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengaku belum bisa menjelaskan teknis pembentukkan densus tipikor. Menurutnya, segala perdebatan akan dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Rapat itu akan melibatkan sejumlah lembaga terkait, seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta KPK. Pembentukan densus juga berkaitan dengan anggaran sehingga harus melibatkan Kementerian Keuangan.

“Dalam rapat kabinet itulah nanti diputuskan apakah disetujui atau tidak usulan Kapolri tersebut. Jadi, belum bisa disimpulkan seperti apa,” ujar Johan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan hingga kini Polri masih mengkaji pembentukan densus. Sejumlah persiapan dilakukan, mulai personel, struktur, hingga kantor. Jika pemerintah memberi lampu hijau, tinggal dilanjutkan. “Itu sudah kita persiapkan. Sesuai dengan jadwal, kemungkinan kita akan ini, kan (akhir tahun). Kantornya di Polda Metro Jaya,” ucapnya.

Untuk pembentukan densus tipikor, Polri mengajukan anggaran Rp2,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang akan disahkan DPR pada Kamis (26/10).

Dari alokasi Rp2,6 triliun itu, Rp786,15 miliar untuk belanja pegawai. Sebanyak Rp359,06 miliar untuk belanja barang dan Rp1,547 triliun untuk belanja modal. Dengan alokasi dana tersebut, standar remunerasi bagi penyidik densus tipikor sama dengan penyidik KPK. (Nov/*/P-3)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More