Sanksi Lemah Kepatuhan Rendah

Penulis: Christian Dior Simbolon Pada: Senin, 16 Okt 2017, 07:09 WIB Polemik
Sanksi Lemah Kepatuhan Rendah

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto. -- MI/Ramdani

MESKIPUN bersifat wajib, masih banyak penyelenggara yang abai menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sanksi yang lemah dinilai sebagai penyebab utama ketidakpatuhan untuk melaporkan.

“Kenapa tidak patuh? Karena sanksi yang ada sekarang sifatnya masih administratif. Itu (LHKPN) kan diatur UU. Seharusnya diperkuat menjadi sanksi pidana,” tegas Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto di Jakarta, kemarin.

Kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut catatan KPK per Mei 2017, jumlah wajib LHKPN sebesar 315.937 orang dengan tingkat kepatuhan nasional sekitar 70%.

Selain penguatan sanksi, Agus mengatakan KPK juga perlu bekerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN. Untuk mendongkrak angka kepatuhan pejabat di daerah, misalnya, KPK bisa menggandeng Kemendagri dan Kemenan-Rebiro. “Mereka (kementerian) bisa memberikan sanksi kepada pejabat atau ASN (aparatur sipil negara) yang lalai melaporkan,” imbuhnya.

Menurut Agus, LHKPN merupakan instrumen yang efektif guna mencegah perilaku koruptif pejabat negara. Dari data pelaporan berkala, KPK bisa menelusuri perubahan kekayaan pejabat. “Meskipun belum ada kajian yang melihat ada atau tidaknya korelasi antara ketidakpatuhan melaporkan LHKPN dan perilaku koruptif pejabat, ada beberapa kasus pejabat yang sudah lama tidak melaporkan LHKPN terjerat korupsi,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi tidak sepakat adanya penguatan sanksi terhadap pejabat yang lalai melaporkan LHKPN. Pasalnya, LHKPN hanya merupakan instrumen kontrol yang tidak sepatutnya berimplikasi pemidanaan.

“Tidak perlu sampai pidana. Cukup administratif saja. Ini memang instrumen yang baik untuk mencegah atau mengunci perilaku korupsi. Namun, memang harus kesadaran dari yang bersangkutan untuk laporkan atau dorongan dari parpol,” ucap politikus NasDem itu.

Diakuinya, saat ini masih ada pejabat dan anggota DPR yang belum melaporkan LHKPN karena kendala-kendala teknis. Namun demikian, menurut dia, seharusnya hal itu tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban tersebut.

Akurasi laporan
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas dan Pengawasan Kemenpan-Rebiro, Didit Noor Diatmoko, menyatakan pengawasan pejabat dan aparatur negara melaporkan kekayaan merupakan kewajiban. Namun, Kemenpan-Rebiro hanya dapat mengawasi dan memastikan laporan itu sudah dibuat atau belum.

“Kalau tindak lanjut kebenaran LHKPN sudah sampai KPK atau belum, kami meminta inspektorat jenderal dari lementerian/lembaga yang mengawasi. Kalau mengandalkan kami, SDM kami tidak memadai,” ucap Didit.

Menurutnya, tingkat kepatuhan dalam menyampaikan LHKPN membaik. Hanya kebenaran dari setiap laporan yang masih perlu ditelaah lebih jauh. Jangan sampai, ada laporan yang tidak sama dengan kondisi kekayaan yang sebenarnya. (Ric/P-3)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More