Korupsi Kepala Daerah Melonjak

Penulis: Nur/P-5 Pada: Rabu, 11 Mar 2015, 00:00 WIB Politik dan Hukum
Korupsi Kepala Daerah Melonjak

MI/SENO

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyampaikan adanya peningkatan korupsi oleh kepala daerah pada 2014 jika dibandingkan dengan di 2013. Demikian dipaparkan oleh Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW Tama S Langkun.

"Ada 47 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi pada 2014. Itu meningkat jika dibandingkan dengan 2013 (35 kepala daerah)," ujarnya saat memaparkan hasil penelitian ICW, Tren Pemberantasan Korupsi 2014, kepada Ketua DPD Irman Gusman di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Penelitian tersebut menggunakan metodologi kuantitatif. Data yang diambil hanya kasus yang dapat dipantau dari 1 Januari sampai 27 Desember 2014.

Adapun data tersebut terdiri dari kasus dugaan korupsi pada tahap penyidikan dan penyidikan korupsi yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Korupsi pun menjerat DPRD. Ada 81 anggota DPRD yang menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang 2014.

Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 60 orang.

Menurut Tama, peningkatan itu disebabkan oleh tiga hal.

Pertama, mahalnya biaya politik saat pemilihan kepala daerah.

Kedua, hukuman bagi koruptor yang tidak menjerakan bagi pelakunya.

"Ketiga, penegak hukum semakin agresif," terangnya.

ICW kemudian menyampaikan bahwa ada penurunan yang signifikan terkait dengan potensi kerugian negara yang ditangani oleh aparat penegak hukum antara semester I dan semester II pada 2014.

"Dari Rp3,7 triliun menjadi Rp1,59 triliun," ungkapnya.

Ketua DPD Irman Gusman mengatakan korupsi di daerah marak karena masih menggunakan cara yang primitif.

Sebaliknya, ia mengatakan orang-orang kota justru bisa bermain dengan cantik.

"Desentralisasi bukan hanya otonomi, ternyata korupsi pun begitu," ujarnya.

Berita Terkini

Read More

Poling

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 telah terlaksana. Saat ini, penghitungan manual masih berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perhitungan berjalan paralel dengan real count berbasis teknologi informasi (TI) oleh KPU. Hanya saja, terjadi beberapa kesalahan dalam input data dalam proses real count. Bagaimana menurut Anda seharusnya sikap KPU?





Berita Populer

Read More