BTPN Kembangkan Aplikasi Jenius

Penulis: (Gnr/S-4) Pada: Senin, 18 Sep 2017, 01:01 WIB Ekonomi
BTPN Kembangkan Aplikasi Jenius

FOTO ANTARA/Audy Alw

BANK Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) terus mengembangkan aplikasi Jenius setelah dua tahun beroperasi. Salah satunya dengan fitur baru yang memudahkan pembayaran dalam jaringan (online) yang akan diluncurkan pada Oktober mendatang. Digital Banking Value Proposition and Product Head of BTPN Irwan Sujipto Tisnabudi mengungkapkan fitur yang akan bernama jenius pay tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendorong aplikasi Jenius menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat sehari-hari atau life finance.

"Belanja online akan makin dimudahkan jenius pay. Kami sudah menambah fitur pembayaran untuk transportasi, food & beverages, toko ritel, dan kini juga dilengkapi dengan merchant toko online (e-commerce). Kami sudah melakukan beberapa kali uji coba dengan sejumlah toko online," kata Irwan di Jakarta, Senin (11/9). Dengan fitur tersebut, pengguna Jenius yang melakukan belanja daring hanya perlu membayar melalui fitur cash tag. Hal itu merupakan pengembangan dari fitur pembayaran sebelumnya yang menggunakan 16 digit angka kartu.

Jenius saat ini sudah menjalin kerja sama dengan 17 merchant. Head of Digital Banking of BTPN Peterjan Van Nieuwenhuizen mengatakan Jenius ditargetkan dapat melayani pembayaran e-commerce dengan 25 mitra. Pilot project terkait dengan jenius pay pun dinilai berjalan sukses dan dapat segera diluncurkan pada Oktober mendatang. Sejumlah penyedia jasa e-commerce pun sudah diajak bicara untuk bekerja sama. Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna, Jenius selalu diperbarui setiap enam pekan.
Jenius yang fokus pada layanan tabungan dan pembayaran juga telah menerapkan metode agile untuk menangkap kebutuhan pengguna dan menyesuaikan fitur yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Saat ini, inovasi Jenius paling signifikan ialah maxi saver untuk layanan tabungan yang praktis.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More