Negara Harus Bijak Sikapi Kebutuhan dan Resistensi

Penulis: MI Pada: Senin, 09 Mar 2015, 00:00 WIB Polkam dan HAM
Negara Harus Bijak Sikapi Kebutuhan dan Resistensi

ANTARA/SAHRUL MANDA TIKUPADANG

DIPERLUKAN atau tidak, undang-undang yang mengatur soal keamanan nasional masih menjadi perdebatan. Resistensi ialah alasan utama RUU Kamnas belum bisa dibahas di DPR, sejak pemerintahan SBY hingga sekarang.

Sebuah kebijakan publik memang sudah seharusnya bisa dikomunikasikan secara benar dan efektif oleh pembuat kebijakan. Pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sepertinya tidak bisa hanya 'ngotot' bahwa sampai kapan pun rancangan undang-undang tersebut harus masuk untuk dibahas DPR tanpa upaya yang terencana dan pasti.

Menurut Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kemenhan Brigjen TNI Jundan Eko Bintoro, keberadaan UU Kamnas sangat diperlukan. Hal itu disebabkan setiap negara paling tidak akan menghadapi dua tipe ancaman. Pertama ancaman nyata seperti perang besar dengan kebijakan politik yang ditentukan DPR dan presiden memerlukan pula peranan TNI. Begitu pun, dengan yang kedua, ancaman tidak nyata seperti bencana alam atau teroris yang membutuhkan peranan TNI di dalamnya.

Ancaman lainnya bersifat nonmiliter yang tidak menggunakan senjata, menurut Jundan, juga perlu melibatkan lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Bisa berasal dari kementerian lain ataupun TNI. ''Namun, semua itu tidak berjalan karena belum ada regulasi yang jelas mengatur mekanismenya. Siapa sekarang yang berhak menentukan, misal ada bencana alam, unsur utamanya siapa? Unsur kekuatan lain bagaimana? Itu hanya bisa ditentukan jika ada mekanisme dan perlu diatur oleh UU sebagai kekuatan bangsa nantinya,'' ucapnya.

Oleh karenanya, Jundan tetap berharap RUU Kamnas bisa masuk renstra (rencana strategis) meskipun RUU Kamnas tidak masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2015.

Masih banyaknya masalah teknis yang harus diselesaikan pemerintah untuk mewujudkan UU Kamnas tersebut mulai disadari. Jundan mengatakan Kemenhan dengan tangan terbuka membuka komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk membahas RUU Keamanan Nasional. ''Hal ini untuk mengurangi kekhawatiran sejumlah pihak mengenai kian luasnya peran militer,'' ujarnya.

Perjalanan RUU Kamnas sendiri menimbulkan dinamika di masyarakat. Beberapa pasal yang dipersoalkan publik di antaranya Pasal 14 ayat 1 yang menyatakan status darurat militer diberlakukan bila ada kerusuhan sosial dan Pasal 30 yang disebutkan presiden dapat menggunakan unsur TNI dalam menanggulangi ancaman bersenjata dalam kondisi tertib sipil. Selain itu, ada Pasal 17 ayat 4 yang menyebutkan ancaman potensial dan aktual ditentukan dan diatur peraturan pemerintah.

Pentingnya ada UU Kamnas juga disampaikan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, asal bukan berarti membolehkan tentara keluar dari baraknya untuk menjaga ketertiban nasional. ''Keterlibatan TNI dalam menjaga ketertiban dan keamanan bukan berarti TNI akan bertindak represif.''

Dicontohkan, ada demonstrasi yang hanya melibatkan 200 sampai 500 orang di jalanan. Hal itu cukup menjadi ranah polisi saja dan tentara cukup mem-back up.

Keterlibatan TNI berlaku, imbuhnya, jika dibutuhkan pemegang otoritas. Jadi, RUU Kamnas tidak memerintahkan TNI turun langsung menangani konflik jika terjadi pertikaian tanpa permintaan dari pihak otoritas tertinggi, yakni presiden. ''Keterlibatan TNI dibutuhkan jika keadaan begitu mendesak,'' tegasnya.

Selain itu, pelibatan TNI dalam isu keamanan nasional sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. ''Keterlibatan TNI diperlukan jika diminta oleh pihak otoritas, yakni presiden,'' ujarnya lagi.

Ancaman dari luar yang akan diatur dalam RUU Kamnas, menurut Muradi, tidak hanya TNI ataupun polisi, tapi semua pihak dan komponen bangsa perlu ikut.

Sebagai contoh, lanjut Muradi, ada imigran gelap yang menyusup dan dapat ditangkap imigrasi. Di situ tidak hanya pihak imigrasi yang terlibat, tapi TNI atau Polri. Bisa saja imigran gelap dari luar itu membawa ideologi garis keras yang bisa disebarkan di Indonesia. Jika itu yang terjadi, menurut Muradi, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), TNI, dan Polri di situ harus dilibatkan. ''Kesemuanya itu perlu diatur,'' pungkasnya.(Wib/Adi/P-2)

 
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme. Apakah Anda setuju mahasiswa dan dosen yang sudah terpapar paham radikalisme itu dipecat?





Berita Populer

Read More