Calon Independen Sulit Ikut Pilkada

Penulis: Administrator Pada: Senin, 09 Mar 2015, 00:00 WIB Politik dan Hukum
Calon Independen Sulit Ikut Pilkada

MI/M IRFAN
(Dari kiri) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Ketua DPD Irman Gusman menjadi pembicara dalam diskusi Bincang Senator 2015 di Jakarta, Minggu (8/3).

Persentase dukungan yang harus dipenuhi calon independen sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dinilai masih terlalu tinggi.

KETUA DPD RI Irman Gusman menilai UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masih menyimpan sejumlah kelemahan kendati sudah banyak perubahan yang dibuat ke arah yang lebih baik.

Salah satunya, menurut Irman, mengenai persyaratan perseorangan atau calon independen dalam Pasal 41. Irman berpendapat, persentase dukungan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah masih terlalu tinggi.

"Angka persentasenya masih tinggi. Ambil contoh di daerah saya Sumatra Barat. Ada 5,4 juta penduduk, artinya harus didukung paling sedikit 8,5%. Padahal, tidak semua penduduk memilih. Pemilih di sana 3,5 juta. Jadi yang dilakukan ini mempersulit," tegasnya di Jakarta, kemarin.

Irman mengatakan partai politik seakan belum ikhlas calon independen menjadi pesaing dari partai politik. "Dalam perjalanan, kita harus memperbaiki UU tersebut di kemudian hari. Siapa pun yang terbaik harus bisa ikut menjadi calon kepala daerah," ujarnya.

Irman mengutarakan pihak calon perseorangan atau independen, yang merasa dirugikan dengan adanya persyaratan itu, bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ia berharap tidak ada diskriminasi karena syarat bagi calon dari partai politik lebih mudah ketimbang yang lewat jalur independen. "DPD juga siap memfasilitasi," imbuhnya.

Jalur konvensi
Selain itu, ujar Irman, DPD berharap partai politik bisa menerapkan sistem konvensi dalam pilkada serentak. Menurutnya, penyelenggaraan konvensi tidak memakan anggaran yang banyak apalagi bila dilakukan dengan cara yang sederhana.

"Misalnya di suatu provinsi, partai politik mengumpulkan 100 tokoh dari setiap kelurahan dan kemudian memilih bakal calon kepala daerah secara internal dan juga eksternal. Cara konvensi dapat menghemat anggaran," jelasnya.

Irman mengatakan konvensi dapat menjadi alternatif, mengingat tahapan uji publik sudah dihilangkan dari UU Nomor 1 Tahun 2015. Lewat proses konvensi, Irman optimistis masyarakat bisa mengenal lebih jauh siapa bakal calon kepala daerah yang akan maju.

"Kita minta partai politik bisa menerapkan konvensi di setiap kabupaten/kota ataupun provinsi sehingga calon-calon yang muncul ialah yang terbaik," puji dia.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pilkada serentak 2015 pasti digelar.

"Secara prinsip, pilkada nanti sudah siap. Pemerintah dan KPU didukung oleh kepolisian dan partai politik telah siap melaksanakan pilkada. Apalagi, UU Pilkada dan UU Pemda sudah disetujui pemerintah, DPR, dan DPD," kata Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Kalaupun ada revisi Undang-Undang No 1 Tahun 2015 dan No 2 Tahun 2015, baik DPD-DPR maupun pemerintah sudah menemukan kesepahaman. "KPU sedang menyiapkan peraturan. Kementerian Dalam Negeri juga sedang menyiapkan payung hukum," tutup Tjahjo.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More