DPR Mengejar Kualitas, bukan Kuantitas

Penulis: Astri Novaria Pada: Rabu, 16 Agu 2017, 11:14 WIB Politik dan Hukum
DPR Mengejar Kualitas, bukan Kuantitas

Dok. DPR

KINERJA DPR RI dalam pembuatan undang-undang sebagai fungsi legislasi masih minim. Namun, Ketua DPR RI Setya Novanto menilai itu bukanlah semata-mata karena lambatnya kerja DPR dalam proses pembahasan undang-undang (UU).

“DPR diberi amanat sebagai kuasa pembuat undang-undang sesuai Pasal 20 UUD 1945. Tetapi, kita juga tahu bahwa peran Presiden dalam pembuatan undang-undang masih dominan,” ujar Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (Selasa, 15/8).

Menurutnya, perlu diingatkan kembali bahwa penyelesaian pembahasan revisi undang-undang bukan semata-mata tanggung jawab DPR saja atau pemerintah saja. Politikus Golkar itu menegaskan perlu adanya komitmen di antara kedua lembaga tersebut dalam penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang (RUU).

“Pemerintah juga terkadang lambat dalam menyusun naskah-naskah akademis sehingga kinerja legislasi secara keseluruhan berjalan lamban. Saya sering minta berkali-kali agar pemerintah melengkapi naskah akademisnya,” kata dia.

Novanto mengaku kinerja DPR baik. DPR telah mengesahkan lima RUU menjadi UU pada masa sidang V 2016-2017, yaitu RUU Arsitek, RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016 dan tentang Perubahan APBN TA 2017.

Ia mengakui, bahwa kinerja DPR dalam membuat UU masih belum maksimal. Namun, menurut Novanto, DPR memang tidak mengejar kuantitas karena khawatir UU yang disahkan akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita mengejar kualitas. Jangan sampai karena undang-undang yang kita hasilkan tidak berkualitas. Itu bisa dibatalkan oleh MK,” tuturnya.

Ia optimistis, kinerja legislasi DPR ke depan bisa lebih ditingkatkan. Komisi-komisi dan badan legislasi diharapkan bisa lebih sinkron, demikian pula kemitraan DPR dan pemerintah.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, penilaian kinerja DPR semestinya tidak melulu didasarkan terhadap penyelesaian bidang legislasi yang dilakukan DPR sebab selain fungsi legislasi, DPR memiliki fungsi pengawasan dan anggaran. Baginya, beban penyelesaian dan pembahasan sebuah RUU yang sudah masuk Prolegnas tak hanya menjadi tanggung jawab DPR, tetapi juga pemerintah.

Prolegnas memang harus disepakati antara DPR dan Pemerintah. Prolegnas 2017 misalnya, terdapat 49 RUU yang menjadi target untuk dapat diselesaikan pembahasannya dan disahkan menjadi UU. Sayangnya, hingga Agustus 2017, DPR dan pemerintah baru menyelesaikan pembahasan sekitar lima RUU menjadi UU.

“Jadi, saya rasa penting untuk menekankan hal ini karena memang legislasi ini sering menjadi dasar (ukuran) paling penting masyarakat untuk melihat kinerja DPR,” ujarnya .

Berbeda dengan kebanyakan negara maju, mereka sudah banyak memiliki perangkat peraturan perundang-undangan, sedangkan di Indonesia, kata Fahri, masih banyak produk legislasi yang diperlukan untuk mengatur banyak hal. Akibatnya, masyarakat menganggap legislasi menjadi ukuran kinerja DPR. Bahkan, kinerja legislasi acap diukur dari kuantitas.

Mantan anggota Komisi III DPR periode 2009-2014 itu menerangkan, usulan RUU sebenarnya jauh lebih banyak dari pemerintah ketimbang DPR. Pemerintah umumnya ketika menyodorkan draf RUU jauh lebih matang dan mapan sebab sumber daya manusia dan tim ahli yang dimiliki pemerintah berasal dari semua kementerian/lembaga.

Terlebih, ada pula Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dibangun sebagai ‘mesin’ pembuat UU. BPHN memiliki jaringan kuat dari berbagai kampus. Dengan begitu, kinerja eksekutif jauh lebih efektif ketimbang legislatif dalam merancang UU.

“Jadi itulah fakta sebenarnya, kenapa Prolegnas itu kalau menurut saya, kalau kita terlalu terpaku pada ukuran jumlah kita jadi misleading,” pungkasnya.

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengusulkan perlu ada pembicaraan ulang mengenai manajemen pembahasan RUU. Para pembahas, baik DPR maupun pemerintah, perlu lebih fokus pada isu-isu utama dan jangan menghabiskan waktu membahas kata demi kata. Pembahasan per pasal dan per kata, menurutnya, dapat diserahkan kepada badan keahlian.

“Kemudian, mestinya paket pengusulan sebuah RUU sebelum diakomodasi dalam daftar prolegnas harus sudah menyertakan minimal naskah akademik sehingga fokus pembahasan langsung pada penyusunan draf RUU dan pembahasan DIM (daftar inventarisasi masalah),” tuturnya.

Pemerintah, kata Lucius, juga harus ikut bertanggung jawab memastikan RUU yang mereka usulkan segera dibahas. Hal itu juga agar pemerintah tidak dituding justru memperlambat proses pembahasan RUU.

“Mereka harus proaktif untuk mengimbangi DPR dalam pembahasan RUU. Jangan sampai pemerintah juga terjebak karena kepentingan politik tertentu hingga ikut-ikutan membuat proses pembahasan RUU menjadi alot,” paparnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menyebutkan target prolegnas sudah kurang dari biasanya. Dulu, kata dia, setiap tahun bsia sampai ratusan undang-undang. Sekarang pihaknya hanya menargetkan 46 UU yang menjadi prioritas. Rasionalnya, tiap komisi bisa menyelesaikan dua undang-undang per tahun. Namun, kenyataannya berbeda.

“Memang pembahasan di tingkat komisi ini harus dipacu. Ini menunjukkan bahwa perencanaan bersama antara DPR dan pemerintah masih harus diperbaiki,” pungkasnya. (Nov/S2-25) (Nov/S2-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More