Pembahasan Raperda Reklamasi Dikebut

Penulis: DA/Gan/J-4 Pada: Minggu, 13 Agu 2017, 06:21 WIB Polkam dan HAM
Pembahasan Raperda Reklamasi Dikebut

Foto udara menunjukkan pulau G hasil reklamasi di Teluk Jakarta. -- MI/Ramdani

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan akan melanjutkan reklamasi Pulau G setelah Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (11/8) memutuskan menolak kasasi soal izin ­reklamasi. Untuk itu, ­rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi akan segera di­kebut.

“Itu sebisa mungkin akan kita lanjutkan pembahasannya dengan DPRD karena sempat terhenti. Wewenang kami ialah dari aspek regulasi,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati kepada Media Indonesia, kemarin.

Pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS pantura) oleh DPRD DKI selama ini terhenti karena stasus hukum reklamasi Pulau G digugat.

LSM Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), serta warga bernama Nur Saepudin dan Tri Sutrisno mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pada 31 Mei 2016, PTUN Jakarta memenangkan para penggugat itu dan memutuskan mencabut Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa. Gubernur DKI saat itu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diminta menunda pelaksanaan reklamasi Pulau G.

Ahok kemudian mengajukan banding. PTUN menerima banding­ itu dan mencabut perintah penundaan reklamasi. Pada 17 Oktober 2016, reklamasi Pulau G pun dinyatakan sah dan legal. Para penggugat akhirnya mengajukan kasasi ke MA atas putusan banding tersebut.

Untuk publik
Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengutarakan, yang terpenting ialah memanfaatkan pulau reklamasi untuk kepentingan publik.

“Bicara reklamasi pastinya harus membawa manfaat bagi publik. Kita bukannya kalah. Pemprov ke depan terus berjuang. Terpenting, bagaimana pembangunan yang ada dapat bermanfaat terhadap warga,” ujar Sandiaga kepada Media Indonesia, kemarin.

Meski belum resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, pasangan Anies Baswedan dan Sandi telah menyatakan, ke depan, pemprov akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis dan audit lingkungan terhadap pulau reklamasi.

Bappeda DKI menyatakan akan segera merancang regulasi teknis tentang tata ruang pulau reklamasi agar pembangunan sesuai harapan publik. “Bagaimana pola dan struktur ruang yang digunakan di atas pulau reklamasi itu bisa sesuai dengan aturan perda. Karena bila tidak ada regulasi, reklamasi bisa menyalahi tata ruang,” kata Tuty. (DA/Gan/J-4)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More