Mendagri: UU Pemilu sudah Bisa Dijadikan Acuan KPU

Penulis: Richaldo Y Hariandja Pada: Sabtu, 12 Agu 2017, 15:38 WIB Polkam dan HAM
Mendagri: UU Pemilu sudah Bisa Dijadikan Acuan KPU

MI/Ramdani

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menunggu penomoran dan tanda tangan Presiden tidak akan menghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat peraturan KPU. Menurutnya, dasar dari penyusunan KPU adalah UU tersebut.

"Jadi tidak ada prinsip kemarin dikembalikan, supaya tidak multi tafsir," terang Tjahjo saat ditemui Media Indonesia selepas melakukan diskusi publik bertajuk ‘Dinamika Politik dan Undang-Undang Pemilu’, yang dihelat di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Sabtu (12/8).

Dikatakan dia, pekan depan menjadi waktu tercepat untuk UU tersebut disahkan. Finalisasi termasuk perapian redaksi, dan tanda tangan sudah dibubuhi oleh Menteri dan seluruh tim di DPR.

Dalam kesempatan tersebut dirinya menyatakan jika Pemerintah juga melakukan penguatan kepada KPU, Bawaslu, DKPP, hingga peran dari TNI dan Polri untuk urusan pengamanan. Dengan demikian, KPU dapat fokus melakukan pekerjaan untuk proses pemilihan.

"Jadi tahapannya bulan agustus ini, pemungutan suaranya bulan april 2019 serentak, diawali pilkada tahun depan, ini sudah 68% suara untuk Pilpres yang akan datang," ungkap Tjahjo menerangkan alur kerja selanjutnya.

KPU, lanjut dia, juga harus mampu bersama dengan Pemerintah menindak tegas praktik kampanye maupun pemilu yang dapat berujung pada perpecahan. Menurutnya, pemerintah tidak akan menolerir praktik tersebut. Ancaman pencabutan calon dilontarkan Tjahjo dalam kesempatan tersebut.

Selain itu, Tjahjo juga memastikan UU Pemilu tidak akan menghasilkan calon tunggal. Dirinya menyatakan jika para pihak yang keberatan dapat menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi.

"Yang menentukan yang berhak memutuskan apakah pasal atau UU ini bertentangan dengan konstitusi adalah mahkamah konstitusi. Parpol, DPR, ketua umum partai, pengurus partai, mantan presiden tidak boleh punya kewenangan mengatakan oh, uu ini bertentangan dengan konstitusi," tukas dia. (OL-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More