Pejabat Bakamla Masuk Tahanan

Penulis: Administrator Pada: Sabtu, 12 Agu 2017, 11:15 WIB Polkam dan HAM
Pejabat Bakamla Masuk Tahanan

MI/PANCA SYURKANI

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tersangka Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Nofel Hasan. Nofel bakal menjalani penahanan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Guntur, Jakarta Selatan.

Nofel yang terlihat mengenakan rompi oranye (tahanan) memilih bungkam dan menghindari awak media seusai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, kemarin. Ia menyandang status tersangka sejak 12 April 2017 lantaran terlibat kasus dugaan suap terkait dengan proyek pengadaan lima sistem satelit pemantau Bakamla.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan penahanan diputuskan setelah penyidik memastikan tersangka terbukti melakukan tindak pidana. Penahanan tersebut juga sudah memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP.

“Yakni diduga keras melakukan tindak pidana dan memenuhi alasan subjektif dan objektif. Penahanan dilakukan karena kebutuhan penyidikan,” terang Febri.

Nofel yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek tersebut diduga menerima hadiah atau janji secara bersama-sama. Nofel pun disebut sebagai salah satu pihak yang menerima suap sebesar US$104.500. Dalam penyidikan kasus tersebut, Nofel telah mengembalikan uang sebesar S$49 ribu.

Dalam kasus itu, KPK juga sudah menetapkan empat tersangka lain, yaitu Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi, Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah, serta dua anak buah Fahmi, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Tidak hanya itu, perkara tersebut melibatkan oknum militer, yakni tersangka Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo. Namun, penanganan kasus Bambang sepenuhnya diserahkan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Dalam kaitan penyidikan Nofel Hasan, KPK juga telah mencegah dua orang untuk ke luar negeri sejak Juni lalu. Keduanya yakni anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi dan Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin S Arif.

Selanjutnya, menurut Febri, KPK berencana memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Nofel Hasan (NH).” (Gol/P-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More