Dirjen Pajak Marah Dana Desa Dikorupsi

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Selasa, 08 Agu 2017, 18:56 WIB Ekonomi
Dirjen Pajak Marah Dana Desa Dikorupsi

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

DIRJEN Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan kekecewaannya dengan kabar yang menyebutkan adanya penyelewengan terkait dana desa. Menurutnya Dana desa ditujukan untuk mendorong pembangunan serta mendongkrak daya beli masyarakat di desa sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian.

Dengan roda ekonomi berjalan melambat, menurut Ken, seharusnya dana desa bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mendongkrak pendapatan perpajakan negara. Oleh sebab itu dirinya mengaku kecewa kepada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyelewengkan dana desa.

"Jadi bahwa uang pajak yang dikorupsi dari dana desa, ya tentu saja orang pajak paling marah lah karena dicari susah-susah yang diharapkan berguna untuk meningkatkan daya beli dan pertumbuhan, malah dipakai untuk kepentingan sendiri," ujar Ken saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Selasa (8/8).

Senada dengan Ken, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Hestu Yoga Saksama juga menyatakan meski saat ini penerimaan pajak saat ini terbilang cukup baik dengan tumbuh sekitar 12% dibandingkan dengan tahun lalu, pihaknya masih harus kerja keras untuk mencapai target 2017.

Oleh sebab itu ia mengaku prihatin bila nantinya kesediaan masyarakat pembayar pajak tersebut dikecewakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi atas APBN ataupun APBD. Sebab pada dasarnya uang tersebut adalah uang masyarakat.

"Kita prihatin apabila uang pajak yang dihimpun dari masyarakat atau wajib pajak ternyata dikorupsi dalam pemanfatannya (spending) seperti kasus dana desa dan kasus lain nya," ungkap Hestu.

Untuk itu ia berharap seluruh instansi maupun institusi yang membelanjakan dana APBN maupun APBD betul-betul menghargai dana yang digunakan dengan tidak dikorupsi. Sebab dana tersebut berasal dari masyarakat pembayar pajak dan masyarakat berhak menikmati hasil pembangunan atas uang pajak yang mereka bayarkan. (OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More