Pemerintah Tetap tak Bisa Sewenang-wenang Bubarkan Ormas

Penulis: Dheri Agriesta Pada: Selasa, 25 Jul 2017, 15:45 WIB Polkam dan HAM
Pemerintah Tetap tak Bisa Sewenang-wenang Bubarkan Ormas

ANTARA/Rivan Awal Lingga

JAKSA Agung Muhammad Prasetyo menegaskan penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) harus melalui kajian yang matang. Pemerintah tak bisa sewenang-wenang membubarkan sebuah ormas.

"Tapi harus ada bukti dan fakta yang jelas dan tidak terbantahkan," kata Prasetyo seusai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/7).

Rapat koordinasi itu membahas pengawasan pemerintah seusai penerbitan Perppu Nomor 2 tahun 2017. Ia menambahkan, rapat itu juga membicarakan bagaimana sikap dan tindakan pemerintah pascaterbitnya perppu.

"Bagaimana penerapannya, penegakan hukumnya, dan yang lainnya," jelas Prasetyo.

Lebih lanjut ia menekankan agar publik tak khawatir dengan terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017 tersebut. Pemerintah tetap memberikan pembinaan dan bantuan terhadap ormas.

"Tetapi kalau dia bertentangan dengan asas yang disepakati, dalam kita berbangsa dan bernegara, tentunya butuh penindakan," tambah Prasetyo. (MTVN/X-12)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Setujukah Anda aparat keamanan untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terorisme di Indonesia?





Berita Populer

Read More