Kalimantan Selatan Alternatif Ibu Kota Negara

Penulis: DY/SS/Ant/N-2 Pada: Selasa, 16 Mei 2017, 10:09 WIB Nusantara
Kalimantan Selatan Alternatif Ibu Kota Negara

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor memimpin kirap menggunakan sepeda ontel dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV pertahanan Kalimantan yang diperingati setiap tanggal 17 Mei. -- MI/Denny Susanto

WACANA pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kali-mantan mendapat sambutan hangat para pemimpin daerah. Selain Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan juga menginginkannya.

“Kalimantan Selatan bisa jadi alternatif selain Palangkaraya. Provinsi ini cocok menjadi ibu kota negara pengganti DKI Jakarta karena letak geografisnya berada di tengah Indonesia,” ungkap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor di Banjarmasin, kemarin.

Kalsel, lanjut dia, juga berada di jalur alur laut kepulauan Indonesia 2 sehingga dapat mendukung poros maritim. Presiden saat berkunjung ke daerah itu juga sempat menyinggung soal Kalsel jadi alternatif ibu kota negara.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi meminta Kalsel menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektare yang bisa dijadikan kawasan pembangunan ibu kota negara. Kawasan metropolitan yang disiapkan itu bernama Banjarkula, terdiri atas Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.

Saat ditemui terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel Fajar Desira mengatakan Kalsel siap jika memang wacana itu diseriusi pemerintah pusat. Wacana itu muncul saat Presiden berkunjung ke daerah ini.

“Meski luas Kalsel paling kecil ketimbang provinsi lain di Kalimantan, lahan kosong seluas 300 ribu hektare masih tersedia. Kontur tanah di Kalsel lebih keras, berbeda dengan kontur tanah di Kalimantan Tengah sehingga cocok untuk pembangunan infrastruktur, dan yang terpenting aman dari gempa,” tegasnya.

Jika memang diseriusi, Kalsel siap jadi ibu kota negara. “Konsep pembangunannya bisa bekerja sama dengan Kalteng yang memang mempunyai nilai historis sejak zaman Presiden pertama Soekarno.”

Selain wacana ibu kota negara, Pemprov Kalsel juga mendesak pemerintah pusat mendukung program pembangunan strategis daerah. Di antaranya pembangunan bandara, jalan tol Banjarbaru-Tanah Bumbu, rel kereta, dan pembangunan bendungan.

Di Palangkaraya, sambutan terhadap wacana pemindahan ibu kota terus menggelinding. “Pemindahan itu akan memberikan keuntungan yang besar bagi percepatan kemajuan pembangunan, sekaligus menyejahterakan masyarakat,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Heriansyah.

Ia menambahkan banyak negara di dunia yang memindahkan ibu kota mereka. Hasilnya, bukan kemunduran, justru negara itu kian maju.

Menurut dia, tidak ada ruginya ibu kota Indonesia dipindahkan ke Kalteng. “Hanya saja, sebelum pemindahan itu direalisasikan, rencana tata ruang dan wilayah provinsi Kalteng harus segera ditetapkan. Sampai sekarang, itu belum dilakukan.” (DY/SS/Ant/N-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More