Matinya Kota Queen of the East

Penulis: Deni Aryanto Pada: Senin, 08 Mei 2017, 09:05 WIB Megapolitan
Matinya Kota Queen of the East

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengembalikan fungsi kali di Jakarta dalam program normalisasi kali untuk menjadikan Ibu Kota bebas banjir. -- MI/Usman Iskandar

JAKARTA sejak zaman kolonial Belanda merupakan pusat pemerintahan. Jika sekarang kita mengenal Istana Negara dan Istana Merdeka di Jakarta Pusat, dulu pusat pemerintahan terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Perpindahan itu bukan sekonyong-konyong. Ada petaka di balik keputusan pemerintah kolonial meninggalkan kota yang keindahannya pernah menyamai Eropa itu.

Batavia Lama (Oud Batavia), yang saat ini dikenal sebagai Kota Tua, mulai hidup sejak era Gubernur Jenderal ke-4 Hindia Belanda Jan Pieterszoon Coen. Pada 30 Mei 1619, Coen berhasil merebut kawasan yang kala itu bernama Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia.

Kawasan itu bersisian langsung dengan Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan pusat perdagangan laut di Asia.

Ketika Coen kembali berkuasa sebagai gubernur jenderal yang ke-6 (1627-129), Batavia mulai ditata. Pada 1828, Coen menunjuk Simon Stevin, seorang perencana kota ternama dari Belanda, untuk merancang konsep kota itu.

Mengacu pada peta buatan Simon, Batavia dibangun sebagai suatu tiruan kota di Belanda yang dijadikan tempat bertemunya lalu lintas pelayaran.

Batavia dirancang berbentuk segi empat bersisi lurus selayaknya sebuah benteng Romawi. Kota dikelilingi parit-parit dan tembok yang diperkuat sederet benteng kecil dengan jaringan jalan dan sejumlah terusan.

Pemerintahan Batavia terpusat di tepi Timur Sungai Ciliwung, saat ini Museum Fatahillah. Wilayahnya hanya seluas 1,3 hektare, mencakup sekitar Menara Syahbandar di daerah yang kini dikenal sebagai Pasar Ikan hingga Jalan Asemka dan Jembatan Batu.

Baru saja didirikan, Batavia langsung mendapat julukan ‘Ratu dari Timur’ atau The Queen of the East. Penataan wilayah yang baik, lengkap dengan kanal lebar serta air jernih yang mengalirinya, menjadi alasan kuat julukan itu diberikan. Ditambah lagi, taman-taman cantik dibangun mengelilingi gedung pemerintahan dan tempat tinggal para pejabat.

Jalanan tanah yang sunyi diteduhi pepohonan rindang dengan satu dua sado yang melaluinya.
Semua hilang ketika petaka datang, Gunung Salak di Jawa Barat meletus pada 1699. John Crawfurd dalam Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta (P Adolf Heuken, 1997) menuturkan aliran Sungai Ciliwung yang sebelumnya mengalir lewat sungai dan saluran kanal yang bagus kemudian terhalang endapan.

“Serentetan gempa bumi hebat pada 4 dan 5 November 1699 mengakibatkan longsoran gunung, tempat pangkal sumber air sungai ini. Aliran airnya terpaksa mencari jalan baru dan banyak lumpur terbawa arus,” tutur diplomat Skotlandia yang pada 1820-an mendalami kajian bahasa Asia dan mempelajari sejarah bangsa Timur itu.

Itu diperkirakan hanya pemicu. Masalah sudah bermula dari perilaku jorok masyarakat di bagian selatan kota yang membuang kotoran dan ampas tebu ke kanal. Kian lama kian buruk saja kondisi kanal-kanal itu. Bau busuk sangat tajam tercium.

“Karena tidak terawat, kanal-kanal itu kan menjadi seperti comberan dan tidak sehat. Pengendapan kanal terjadi secara bertahap,” ungkap Restu Gunawan, sejarawan yang menulis Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa, kepada Media Indonesia.

Wabah penyakit pun muncul menyerang seantero kota. Crawfurd menyebutkan, “Keadaan ini menimbulkan wabah malaria, yang terbawa oleh angin darat bahkan hingga ke jalan-jalan di luar kota.” Pada 1733, angka kematian akibat epidemi mencapai 2.000-3.000 orang. Batavia pun berganti julukan. Setelah menjelma kota mati, Batavia menyandang julukan ‘Kuburan dari Timur’.

Terpaksa pindah
Tidak ingin menunggu kondisi menjadi lebih parah, pemerintah Hindia Belanda berinisiatif memindahkan pusat pemerintahan. Semarang atau Surabaya sempat menjadi pertimbangan, tetapi dinilai kurang efisien karena biaya pindahnya besar. Wilayah selatan Batavia pun mulai dilirik.

Herman Willem Daendels yang mendapat misi besar pemindahan ibu kota koloni Belanda. Pada 1807, Gubernur Jenderal ke-36 Hindia Belanda itu akhirnya memindahkan dari Batavia Lama ke Weltevreden atau Jakarta Pusat.

“(Ide) pindah ibu kota sebenarnya bukan isu sekarang saja, dari zaman dahulu juga sudah ada. Sebelumnya dilakukan survei, hingga ditunjuk Weltevreden sebagai kawasan pusat pemerintahan baru,” terang Restu.

Awalnya Daendels berniat membuat istana baru bernama Waterloopein di dekat Lapangan Banteng. Bahan-bahan bangunan diambil dari kastel dan bangunan lain di Batavia. Itu pula yang memengaruhi pembangunan lapangan latihan bernama Koningsplein pada 1818, yang sekarang dikenal sebagai kawasan Monumen Nasional.

Namun, pembangunan Waterloopein mendapat kendala. Pemerintah Belanda pun membeli sebuah lahan luas di kawasan bernama Koninfsplein pada 1948. Di lahan itu akhirnya berdiri dua bangunan yang sekarang dikenal sebagai Istana Merdeka dan Istana Negara.

“Istana Waterlooplein akhirnya diputuskan menjadi perkantoran. Istana awalnya digunakan sebagai tempat menginap gubernur jende­ral. Karena Istana Negara tidak cukup menampung, dibangun juga Istana Merdeka,” jelas Restu.

Setelah pusat pemerintahan pindah ke Weltevreden, penduduk pribumi mulai bergerak tinggal di pinggirannya, seperti Senen dan Kemayoran, sebagai buruh bagi pegawai kolonial di Weltevreden. (J-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More