Melawan Arus dengan Slow Fashion

Penulis: */M-3 Pada: Minggu, 07 Mei 2017, 09:16 WIB Pesona
Melawan Arus dengan Slow Fashion

Dok. Kana

SEPERTI industri massal lainnya, produk-produk fesyen menghadapi tuntutan produksi yang cepat. Tuntutan fast fashion inilah yang kemudian kerap membawa korban pada sisi pekerja maupun lingkungan.

Gambaran buram inilah yang ditampilkan dalam proyek IKAT/eCUT dengan tema Fast Fashion - The Dark Side of Fashion pada Kamis, (9/3) di Jakarta.

"Ada tiga aspek yang disorot dalam kegiatan ini yaitu bagaimana hubungan antara fesyen dengan konsumerisme, ekonomi, dan ekologi," ucap Claudia Banz selaku salah satu kurator IKAT/eCUT dari Museum fur Kunst und Gewerbe Hamburg, Jerman

Konsep slow fashion kemudian yang diharapkan menjadi alternatif dari fast fashion. Pada intinya slow fashion adalah alternatif produk tekstil yang ramah lingkungan, memiliki kisaran harga yang beragam, dan biasanya menggunakan metode haute couture.

"Indonesia itu kaya banget dengan rempah-rempah dan kekayaan alamnya. Jika dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana maka hasilnya tidak akan kalah dengan produk tekstil dari bahan-bahan kimia," ujar Aprina Murwanti selaku kurator untuk karya-karya slow fashion pada kegiatan IKAT/eCUT.

Salah satu jenama Indonesia yang menjalankan konsep slow fashion ialah Kana. Jenama ini menggunakan material kain sutra, batik tulis dan celup, dan mengunakan air hujan yang ditampung untuk menghemat air

Untuk memberikan pemahaman akan dua konsep fesyen ini, Goethe Institute bekerja sama dengan serentetan desaigner, pengrajin, start-up, dan pihak akademisi menyelenggarakan acara hingga 9 April 2017. Di antaranya, Handmade Fabric Day (2/4), dan ditutup dengan pesta pertukaran baju dalam Swap With Me, Baby! (8/4).

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta sekolah untuk melakukan pengecekan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan SKTM agar diterima di sekolah negeri. Pasalnya, dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kuota minimal untuk siswa tidak mampu sebanyak 20%. Apakah Anda setuju pihak sekolah harus melakukan pengecekan dan tidak langsung menerima begitu saja SKTM tanpa verifikasi ke lapangan?





Berita Populer

Read More