Hukuman Mati Sebaiknya Jadi Pidana Alternatif

Penulis: Nyu/P-5 Pada: Senin, 10 Apr 2017, 07:22 WIB Polkam dan HAM
Hukuman Mati Sebaiknya Jadi Pidana Alternatif

Peneliti Imparsial Evitarossi Budiawan (kedua dari kanan) didampingi peneliti Imparsial Nicollo Attar (kanan), Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabrur (kedua dari kiri), dan Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto menyampaikan keterangan. -- MI/Susanto

LEMBAGA swadaya masyarakat Imparsial mengapresiasi kesamaan semangat antara pemerintah dan DPR yang menginginkan hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Peneliti Imparsial Evitarossi Budiawan menyebut hukuman mati sebagai hukuman alternatif merupakan jalan tengah dalam situasi saat ini meski sejatinya Imparsial menginginkan hukuman mati dihapuskan dalam RKUHP dan UU lainnya.

“Memang ini jalan tengah di tengah pro dan kontra hukuman mati. Ada mekanisme untuk koreksi (hukuman mati). Perubahan menjadi pidana alternatif merupakan progres,” ujar Evitarossi saat peluncuran laporan bertajuk Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi di Kantor Imparsial Jakarta, kemarin.

Evita menambahkan mekanisme untuk mengkaji hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun harus melalui cara yang transparan.

Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra berpendapat penilaian terhadap evaluasi jangan berpatokan pada rasa penyesalan pelaku atau tidak mendapat resistensi publik karena ukurannya tak jelas.

Rasa menyesal akan sangat sulit didapatkan ketika pelaku sejak awal memang tidak melakukan tindak pidana tersebut tetapi dipaksa mengaku. Untuk itu, sebaik­nya evaluasi lebih ditekan­kan kepada apakah pelaku mendapatkan proses hukum yang adil atau tidak.

“Evaluasi yang kita ingin­kan ialah atas proses hukum yang tidak adil,” ucapnya.

Ia menambahkan perubahan vonis mati sebaiknya dilakukan melalui penetapan pengadilan dan bukan dilakukan tim independen seperti yang diusulkan Kementerian Hukum dan HAM.

Hal itu disebabkan vonis mati dijatuhkan lembaga peradilan sehingga yang berhak mengubah adalah lembaga pengadilan. “Pemerintah bisa memberikan rekomendasi kepada pengadil­an yang menyatakan bahwa hukuman terpidana mati layak diubah menjadi 20 tahun atau seumur hidup,” tukasnya.

Dalam 2,5 tahun masa kepemimpinan Jokowi, tercatat 18 orang telah dihukum mati. (Nyu/P-5)

 

Berita Terkini

Read More

Kolom Pakar

Read More

Poling

Perlukah pelaku penyebaran hoaks diberi hukuman berat?





Berita Populer

Read More