Bauran Kebijakan

Penulis: Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group Pada: Sabtu, 01 Des 2018, 05:30 WIB podium
Bauran Kebijakan

PEMAPARAN Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan BI begitu terang benderang. Potensi ancaman, baik dalam bidang perdagangan maupun keuangan, begitu nyata. Namun, BI akan berjuang untuk menjaga nilai tukar rupiah pada kisaran yang wajar dan tingkat inflasi yang terkendali, yakni 2,5%-4,5%.

Yang menarik ialah ajakan Gubernur BI kepada pemerintah untuk membuat bauran kebijakan fiskal dan moneter agar dihasilkan kebijakan ekonomi yang memberi manfaat optimal bagi bergeraknya ekonomi di tingkat masyarakat. BI sudah melonggarkan kebijakan loan to value untuk menggerakkan sektor properti. Kepada perbankan, BI juga melonggarkan giro wajib minimum agar likuiditas perbankan bisa lebih besar.

Tidak hanya itu, BI sejak September lalu menyiapkan kebijakan lindung nilai yang memungkinkan dunia usaha tidak terimbas gejolak nilai tukar. Selama ini non-delivery forward hanya bisa dilakukan di luar negeri. Para pengusaha bukan hanya harus membayar biaya yang mahal, upaya menjaga nilai tukar rupiah pun tidak terjadi.

Dengan ada fasilitas domestic non-delivery forward, para pengusaha mendapat kemudahan dan BI pun tinggal memantau pergerakan nilai tukar dari besarnya permintaan yang ada.

Pemerintah sendiri kita tahu terus berupaya untuk memperbaiki iklim usaha demi masuknya investasi yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan mendorong ekspor. Sudah ada 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dengan tujuan utamanya mendapatkan investasi asing langsung.

Idealnya kebijakan BI dan pemerintah dibuat selaras agar bauran kebijakan memberikan dampak yang lebih nyata. Seperti kebijakan BI untuk memberikan kelonggaran kredit properti. BI melihat sektor properti dan otomotif merupakan penggerak ekonomi yang nyata. Dampaknya terhadap pertumbuhan itu langsung dan signifikan.

Mengapa? Karena sektor properti menyerap tenaga kerja yang besar. Minimal dibutuhkan 10 orang untuk membangun sebuah rumah. Belum lagi bahan bangunan, mulai dari kayu, bata, pasir, kapur, semen, genting, sampai keramik bisa dibuat di dalam negeri. Kredit yang diberikan untuk pembangunan perumahan bisa memutar roda ekonomi yang lebih besar.

Untuk itu, pemerintah seharusnya mempermudahkan alokasi penggunaan lahan untuk perumahan. Izin mendirikan bangunan tidak dipersulit. Agar properti yang dibangun bisa dibeli oleh masyarakat, pemerintah perlu membangun infrastruktur dasar menuju dan keluar daerah permukiman itu.

Kalau arahnya bisa dibuat seperti itu, BI dan perbankan tidak ragu untuk mengucurkan kredit karena pasti kredit itu akan bisa lancar. Bahkan tingkat suku bunga bisa dibuat lebih rendah karena risiko yang lebih kecil. Tujuan pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat pun bisa tercapai.

Banyak kerja sama yang bisa dilakukan pemerintah dan BI, termasuk dalam pembangunan industri. Kalau pemerintah memang serius untuk menjadikan lima industri yakni makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, elektronik, otomotif, dan kimia sebagai industri unggulan, BI dan perbankan bisa mengalokasikan kredit khusus agar terbangun industri nasional yang kukuh.

Sekarang ini, karena pemerintah tidak tampak serius, perbankan masih menempatkan industri tekstil dan produk tekstil sebagai industri yang sudah sunset. Akibatnya, pengusaha tekstil dan produk tekstil kesulitan untuk mendapatkan kredit bagi revitalisasi pabrik mereka. Tidak usah heran apabila ekspor tekstil dan produk tekstil kita kalah jauh dari Vietnam, misalnya.

Dalam menghadapi 2019 yang penuh tantangan, alangkah eloknya apabila sinergi dan kolaborasi itu tidak hanya di mulut. Pemerintah dan BI perlu duduk bersama-sama untuk mengetahui arah kebijakan yang akan dijalankan pemerintah dan di sisi mana BI bisa ikut memperkuat kebijakan fiskal yang sudah ditetapkan.

Sejak menjabat sebagai Gubernur BI, Perry Warjiyo ingin menjadikan BI bukan hanya menjadi lembaga yang sekadar menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar. BI siap untuk memainkan peran sebagai lembaga yang bisa ikut memperkuat perekonomian Indonesia.

Ketika perekonomian Indonesia bisa semakin kuat, otomatis pekerjaan BI pun bisa menjadi lebih ringan.

Apabila investasi terus bertambah dan ekspor bisa ditingkatkan, otomatis cadangan devisa bisa ikut bertambah. Surplus perdagangan akan membuat neraca transaksi berjalan bisa lebih baik dan akibat lebih lanjutnya BI tidak perlu repot untuk mengendalikan nilai tukar rupiah.

Sekarang ini BI lebih banyak berperan sebagai pemadam kebakaran. Ketika BI tidak membantu menggerakkan perekonomian, alokasi kredit bisa salah sasaran. Ketika kredit lebih banyak untuk kepentingan konsumtif, bukan yang produktif, akhirnya hanya besaran kredit yang meningkat, tetapi dampaknya untuk ikut menjaga nilai tukar dan mengendalikan inflasi tidak bisa didapat.

Kebersamaan itu memang indah. Itulah yang perlu terus dilakukan pemerintah dan BI. Apalagi sekarang ini hubungan di antara keduanya begitu dekat. Meski merupakan lembaga independen, BI dan Otoritas Jasa Keuangan sering diajak untuk ikut dalam sidang kabinet. Dengan itu setidaknya keduanya bisa saling tahu arah kebijakan yang akan ditempuh dan secara profesional bisa menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing kepada negara ini.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More