Derita Panjang Guru Honorer

Penulis: Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group Pada: Selasa, 27 Nov 2018, 05:10 WIB podium
Derita Panjang Guru Honorer

MI/Ebet

DI momen Hari Guru ini mari kita berbincang lagi nasib guru honorer. Keberadaan mereka penting karena mengisi kekurangan guru negeri untuk mencerdasakan anak bangsa, tetapi nasib mereka berada di lorong gelap.

Ada banyak mantan murid mereka menjadi polisi, tentara, aparat sipil negara, dan berbagai profesi lain. Akan tetapi, mereka tetap pada posisinya semula: guru berupah amat rendah.

Itulah yang saya dengar dari beberapa pengurus Forum Guru Honorer Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu pekan silam. Tujuh guru menemui saya dan mengungkapkan betapa gelapnya nasib mereka. Berbagai upaya telah mereka lakukan, tetapi ujung dari seluruh usaha itu ialah kesia-siaan. Tak ada jalan keluar yang sedikit saja mematrikan harapan.

Bayangkan, mereka berpendidikan S-1, telah mengajar rata-rata 14 tahun, tetapi berhonor Rp400 ribu per bulan yang diambil dari BOS (bantuan operasional sekolah). Di daerah lain ada yang berhonor lebih rendah lagi. Di Banyumas, sejak tiga tahun lalu berdasarkan SK bupati, mereka mendapat dana kesra Rp400 ribu per bulan yang mereka terima setiap tiga bulan sekali.

Mereka umumnya masih menumpang di rumah orangtua masing-masing. Bagaimana untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak mereka? Inilah ironisnya, para pendidik itu justru harus pontang-panting membiayai sekolah anak-anak mereka sendiri. Bagaimana mereka dituntut memberikan pendidikan terbaik? Inilah pertanyaan yang bertahun-tahun tak menemu jawab.

Bandingkan dengan para guru berstatus PNS, selain gaji, mendapat dana sertifikasi yang jumlahnya cukup besar. Mestinya penghasilan guru honorer jangan terlalu jauh dari guru negeri. Ada ketidakadilan dan secara psikologis tak sehat di lingkungan pendidikan.

“Kadang-kadang kami ingin kerja apa saja. Namun, persoalannya, jika kami nekat bekerja yang sangat kasar, murid-murid kami tak tahu mana guru honorer atau guru tetap. Mereka tahunya kami adalah guru mereka. Ini yang secara psikologis bagi para guru honorer tak mudah. Masyarakat juga tahunya kami guru, tak semua tahu statusnya apa,” kata Suyatno, guru bidang studi TIK (teknologi informasi komunikasi) di SMP Negeri 1 Ajibarang.

Ada sekitar 3.000 guru honorer di Banyumas. Itulah yang menjadi bagian sekitar 1,53 juta guru honorer dari total 3,2 juta guru yang ada di Indonesia. Perinciannya 735.820 orang mengajar di sekolah negeri dan 798.200 orang mengajar di sekolah swasta.

Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, banyaknya guru honorer disebabkan kurangnya tenaga pengajar PNS. Saat ini Indonesia kekurangan guru PNS hampir 1 juta orang. Itu membuat dinas pendidikan dan kepala sekolah mengangkat tenaga honorer supaya proses belajar-mengajar tak terhambat. Alternatif lain, melakukan mutasi guru berstatus PNS dari daerah yang berlebih ke daerah kekurangan. Kewenangan itu ada di tangan kepala daerah.

Selama ini honor guru tak tetap memang diambil dari BOS yang besarannya bervariasi. Namun, ada sekolah yang tak berani memberi honor dari BOS karena takut bermasalah. Selain Banyumas, ada beberapa pemda yang memberikan honor dari APBD, tetapi persentasenya tak banyak.

Hanya DKI Jakarta yang memberi honor guru sesuai dengan UMP, yang tahun ini  Rp3,6 juta. Para pegawai honorer juga akan menerima jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta gaji ketiga belas. Jakarta memang punya APBD-P sangat besar, yakni Rp83,26 triliun tahun ini. Provinsi dan daerah lain yang APBD-nya kecil tentu tak mampu melakukannya.

Di tengah awan kelabu bagi para guru honorer itu, Mendikbud mengembuskan angin segar tahun depan gaji guru honorer naik sehingga kesenjangan antara porsi kerja dan hasil yang didapatkan bisa merata dan adil.

Seluruh guru honorer pastilah menunggu dengan gelora harapan apa yang dijanjikan Mendikbud. Adalah zalim jika para guru honorer yang jasanya amat nyata bagi bangsa bernasib tetap merana. Presiden Jokowi harus melakukan langkah berani mengangkat derajat guru honorer. Terlebih 2019 pemerintah mulai fokus membangun sumber daya manusia.

Selamat Hari Guru Nasional.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More