Mendengarkan Kelas Menengah

Penulis: Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group Pada: Rabu, 14 Nov 2018, 05:30 WIB podium
Mendengarkan Kelas Menengah

KUMPUL-KUMPUL di antara pengusaha kelas menengah bukanlah pertemuan formal. Akan tetapi, keluhan yang muncul dari bincang-bincang itu tidak bisa dianggap sebagai angin lalu. Mereka mengeluhkan kesulitan yang sedang dihadapi dan mencoba saling berbagi pengalaman bagaimana bisa tetap bertahan.

Hampir empat tahun ini boleh dikatakan tidak ada bisnis yang mereka dapatkan. Satu yang membuat mereka bertahan hanyalah harapan adanya perubahan, harapan adanya perbaikan. Semua tabungan terus berkurang untuk dipakai membayar gaji karyawan.

Wakil Ketua Umum Kadin Suryani Motik sudah lama menyuarakan masalah itu. Badan usaha milik negara dinilai tidak lagi mau hidup berdampingan dengan pengusaha kelas menengah. Bahkan, bisnis seragam pun sekarang dikerjakan anak perusahaan BUMN. Padahal, sebelumnya bisnis seperti itu diserahkan kepada pengusaha swasta.

Dalam pertemuan pengurus Kadin dengan Presiden Joko Widodo hal seperti itu sebenarnya sudah berulang kali juga disampaikan secara terbuka. Namun, responsnya hanya dilihat sebagai sikap cengeng dari para pengusaha. Di era kompetisi seperti sekarang semua diminta untuk lebih tahan menghadapi persaingan.

Kita hanya ingin mengingatkan, hampir 99% dari pengusaha Indonesia ialah kelompok mikro, kecil, dan menengah. Jumlah mereka sangatlah besar sehingga banyak angkatan kerja yang tergantung hidupnya kepada kelompok UMKM itu.

Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila pemerintah memberikan perhatian kepada keberadaan mereka. Pemerintah harus menjaga agar mereka bisa bertahan karena kelompok inilah yang bisa diandalkan untuk menjadi jaring pengaman sosial. Pemerintah tidak mungkin bisa menyediakan lapangan kerja apabila kelompok usaha itu bertumbangan.

Hasil kajian Bank Mandiri menyebutkan, kelompok pengusaha menengah itu paling rentan terhadap perubahan sekarang ini. Dengan dana desa, dana kelurahan yang akan mulai cair tahun depan, dan program keluarga harapan, kelompok masyarakat bawah masih memiliki jaring pengaman sosial. Paling tidak dengan berbagai program itu perut mereka tidak harus sampai lapar.

Namun, untuk kelompok menengah, mereka tidak mempunyai cukup bantalan. Kalau terlalu lama dibiarkan tanpa harapan perbaikan, mereka akan menjadi kelompok yang frustasi. Di sinilah pemerintah perlu mencarikan jalan keluarnya.

Penciptaan bisnis yang inklusif harus menjadi fokus pemerintah. Kita harus mendorong pengusaha untuk bisa tumbuh dan berkembang. Hanya dengan hadirnya pengusaha yang bisnisnya sehat, kita bisa mendorong pertumbuhan dan membuka lapangan kerja yang mencukupi.

Di banyak negara pengusaha dilihat sebagai pilar kemajuan bangsa. Hal itu disebabkan hanya pengusahalah yang berani menanamkan modalnya untuk membuka bisnis. Ketika bisnisnya tumbuh dan berkembang, mereka akan bisa memperbesar usahanya dan dengan itulah mereka akan memberikan kontribusi lebih besar kepada penerimaan pajak melalui pembayaran pajak.

Semua negara yang maju tidak takut melihat pengusahanya semakin besar sebab dengan semakin besar bisnis, akan semakin besar kemampuan mengembangkan usaha dan akhirnya makin besar pula potensinya untuk membayar pajak.

Aneh kalau kita melihat pengusaha dianggap sebagai benalu. Semua yang jelek-jelek selalu ditempelkan kepada pengusaha. Sampai pengusaha dianggap sebagai pihak yang tidak patuh membayar pajak. Padahal, penerimaan pajak tidak sebesar pertumbuhan produk domestik bruto, bisa jadi karena sistem administrasi yang tidak baik untuk bisa menjangkau semua warga negara menjadi wajib pajak.

Kita tidak akan menjadi negara maju kalau hanya saling mencari kesalahan. Padahal, dalam era persaingan seperti sekarang yang kita butuhkan ialah sinergi di antara semua komponen bangsa. Kita membutuhkan hadirnya pengusaha yang kuat karena mereka akan menjadi pilar ketangguhan ekonomi negara ini.

Di tengah ketidakpastian seperti sekarang ini, pengusaha membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk bisa bertahan. Terutama pengusaha menengah sangat membutuhkan bisnis agar mereka bisa bertahan di tengah kondisi yang tidak menentu.

Saatnya pemerintah mendengar jeritan para pengusaha yang ada dari Sabang sampai Merauke. Mereka bukan menjerit karena cengeng, melainkan mereka membutuhkan pijakan yang lebih kuat. Dengan jumlahnya yang besar mereka bisa menjadi kekuatan yang memperkukuh perekonomian Indonesia, tetapi sebaliknya bisa menjadi potensi yang menggoyahkan kondisi sosial kalau dibiarkan terpuruk.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More