Blok Rokan

Penulis: Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group Pada: Sabtu, 04 Agu 2018, 05:30 WIB podium
Blok Rokan

PEMERINTAH menetapkan Pertamina sebagai pemenang pengelolaan Blok Minyak Rokan di Provinsi Riau untuk periode 2021-2041. Blok minyak yang berada di tiga lokasi, yakni Duri, Minas, dan Besakap merupakan ladang minyak terbesar kedua setelah Blok Cepu dengan cadangan 1,5 miliar barel. Pertamina memenangi persaingan atas PT Chevron Indonesia yang selama ini mengelola blok tersebut, setelah mengajukan signature bonus kepada pemerintah sebesar Rp11,5 triliun.
      
Kita harus acungi jempol langkah yang diambil manajemen Pertamina dan keputusan pemerintah untuk memberikan hak pengelolaan kepada yang paling besar memberikan manfaat bagi negara. Berulang kali kita sampaikan, Pertamina harus berubah. Tidak bisa Pertamina hanya menjadi ‘penjual bahan bakar minyak’. Pertamina harus menjadi produsen minyak dan gas.
       
Transformasi itu menuntut Pertamina harus menguasai hulu migas. Dengan produksi hanya 76 ribu barel per hari, sedangkan produksi nasional sekitar 760 ribu barel per hari, Pertamina tidak bisa dikatakan sebagai perusahaan minyak negara.
        
Dengan mengambil alih pengelolaan Blok Rokan, produksi minyak Pertamina bisa lebih dari 300 ribu barel per hari. Artinya, Pertamina sudah bisa menyumbang sekitar 40% produksi minyak nasional. Kalau Pertamina lebih agresif lagi mendapatkan ladang minyak baru, Pertamina akan menjadi perusahaan minyak negara yang sesungguhnya.
        T
idak bosan kita membandingkan Pertamina dengan Petronas yang dulu belajar dari badan usaha milik negara kita ini. Menurut Presiden Direktur Medco Energy Hilmi Panigoro, Petronas bisa menjadi perusahaan kelas dunia karena operasi minyak mereka sudah ada di 100 negara.
        
Kemampuan manajemen Pertamina tentu tidak kalah dari orang-orang Petronas. Yang dibutuhkan tinggal kemauan untuk berubah dan melakukan transformasi. Dengan itulah Pertamina akan mempunyai kemampuan keuangan yang lebih solid dan tidak pernah akan goyah ketika diminta menjalankan kewajiban pelayanan publik.
        
Petronas pun sama dengan Pertamina diwajibkan pemerintahnya untuk menjual BBM dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Mereka bisa menutupi beban biaya menjalankan kewajiban pelayanan publik karena keuntungan dari bisnis di sektor hulu.
         
Potensi keuntungan dari bisnis migas yang terbesar memang tidak terletak di industri hilir. Kalangan migas selalu mengatakan, bisnis ritel itu sebenarnya bisnis recehan. Bisnis besar ada pada industri hulu dan pengolahan yang mempunyai nilai tambah tinggi seperti industri petrokimia.
         
Memang, ada prasyarat yang harus dipenuhi pemerintah apabila ingin menjadikan Pertamina sebagai perusahaan minyak negara yang sehat dan kuat. Pertama ialah pemilihan direksi harus didasarkan profesionalitas dan sistem rekrutmen yang benar. Ini penting agar kemudian direksi bisa bekerja sesuai dengan karakter industri migas.
         
Tidak mungkin kita bisa membangun Pertamina yang kuat apabila direktur utamanya diganti setiap tahun. Padahal, investasi migas membutuhkan waktu minimal 10 tahun. Keputusan direksi untuk melakukan eksplorasi sekarang ini, hasilnya baru bisa dirasakan minimal 10 tahun yang akan datang.
         
Kedua, direksi Pertamina harus orang yang tepercaya agar bisa diberikan kebebasan untuk melakukan aksi korporasi. Negara yang diwakili pemerintah hanya bertugas seperti komisaris yang mengingatkan apabila terjadi penyimpangan tanpa harus terlibat ke dalam urusan teknis.
         
Ketiga, negara harus memberi dukungan bagi berjalannya operasi perusahaan dengan baik. Apabila Pertamina membutuhkan lahan untuk pembangunan industri hulu, penyediaan lahan harus dilakukan negara. Petronas di Kuantan misalnya, bisa bekerja tenang mengembangkan bisnis karena negara sudah menyiapkan 4.000 hektare lahan bagi pembangunan industri migas yang terintegrasi.
          
Kita harus menyadari, pembangunan itu membutuhkan dukungan energi. Kita tidak pernah bisa menjadi negara industri apabila tidak mempunyai pasokan energi yang mencukupi dan berkelanjutan. Untuk itulah pemerintah tidak boleh ragu untuk menetapkan penyediaan energi sebagai kebutuhan utama negeri ini.
          
Sekarang ini terlalu lama juga kita membiarkan Pertamina berjalan tanpa komando. Seorang pejabat sementara memiliki keterbatasan untuk menetapkan kebijakan strategis. Pemerintah harus berani segera menunjuk orang untuk menjadi direktur utama Pertamina.
          Penunjukan Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan diharapkan menjadi titik awal untuk membangun Pertamina yang hebat. Pemerintah harus menjaga momentum terjadinya transformasi di Pertamina. Sudah saatnya kita dorong Pertamina bisa terbang tinggi.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More