Sinyal Usil dan Iseng Cawapres

Penulis: Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group Pada: Kamis, 26 Jul 2018, 05:30 WIB podium
Sinyal Usil dan Iseng Cawapres

DUA hari berturut-turut publik mendapat sajian penting perihal Pilpres 2019. Pada Senin (23/7) koalisi enam partai bertemu Jokowi di Istana Bogor. Besoknya, Selasa (24/7), SBY dan Prabowo beserta petinggi partai masing-masing bertemu di kediaman SBY di bilangan Kuningan, Jakarta.

Pertemuan SBY dan Prabowo menunjukkan pertanda kuat bahwa Partai Demokrat meninggalkan peranannya sebagai partai penyeimbang. SBY menyetir partainya berpihak kepada Prabowo.

Pertemuan pimpinan Partai Demokrat dengan pimpinan Partai Gerindra itu pertemuan bilateral. PKS yang selama ini erat berkoalisi dengan Partai Gerindra tidak ikut serta. Apa maknanya?

Pembicaraan bilateral itu layak ditengarai membicarakan cawapres. Dikatakan atau tidak dikatakan kepada publik, penentuan cawapreslah urusan yang belum tuntas. Benarkah? Ada sinyal iseng orang usil, jangan-jangan bukan Prabowo yang bertanding dengan Jokowi. Pilpres 2014 tidak bakal terulang kembali.

PKS jelas dan tegas menginginkan kadernya yang menjadi cawapres untuk mendampingi capres Prabowo. Keinginan PKS itu disuarakan dengan tanda seru, berupa ancaman untuk berpisah. Namun, sejauh ini tiada kata putus dari Prabowo dan juga faktanya Prabowo baru semata menjadi capres Gerindra, bukan atau belum capres koalisi.

Dari segi jumlah kursi, logis bila Partai Demokrat yang kursinya di DPR lebih banyak daripada PKS berpandangan kadernyalah yang lebih patut menjadi cawapres. Publik pun tahu betapa SBY menginginkan anaknya, AHY, yang menjadi cawapres. Akan tetapi, pikiran iseng dan usil bisa membalikkannya.

Tidak berlebihan untuk berspekulasi menyimpulkan di dalam dinamika penentuan cawapres itu SBY yang menang. Apakah PKS bakal mutung?

Apa pun alasannya, partai yang punya kursi di DPR tidak bijak secara politik 'mutungan', yaitu tidak mengambil peran dalam mengusung capres/cawapres. Bila tidak berkoalisi dengan Prabowo, ke manakah PKS bergabung? Jika hanya ada dua poros, mungkinkah terjadi PKS bergabung dengan poros Jokowi? Ini juga pikiran iseng dan usil.

Iseng dan usil itu membuka kemungkinan koalisi yang lebih besar di kubu Jokowi untuk masa pemerintahan kedua. Koalisi yang sebaiknya telah terbentuk sebelum pilpres, yaitu koalisi sesama pengusung capres.

Pertemuan koalisi enam partai dengan Jokowi menghasilkan kesimpulan terpokok menyerahkan cawapres kepada Jokowi untuk menentukan wakilnya. Kesimpulan yang bijak yang kiranya mengatasi potensi gesekan sesama partai pengusung Jokowi.

Urusan politik nasional saat ini sepertinya bukan mencari orang nomor 1, melainkan mencari orang nomor 2 di Republik ini untuk masa pemerintahan 2019-2024. Namun, itu sejauh ini hanya benar untuk capres Jokowi, dan karena itu publik penasaran nama siapa yang akan keluar dari kantong Jokowi.

Sebaliknya, dari kantong siapakah nama pendamping Prabowo bakal keluar? Belum tentu dari kantong Prabowo, karena sejauh ini koalisi belum terbentuk dengan bulat berkeputusan menjadikan Prabowo sebagai capres.

Kemarin pagi, saya melintas di depan Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta. Terbacalah di situ sebuah spanduk bertuliskan 'pemimpin milenial', dengan gambar AHY di kiri dan Sandiaga Uno di kanan. Apakah itu sinyal capres dan cawapres dari koalisi Demokrat dan Gerindra? Terus terang, saya terdorong untuk serius membaca spanduk iseng dan usil itu.

Berita Terkini

Read More

Poling

DRAMA penganiayaan Ratna Sarumpaet akhirnya terbongkar. Kisah hayalan Ratna itu menjadi ramai dipublik setelah beredar foto muka lebam dan membuat Capres Prabowo Subianto menggelar konpers khusus untuk mengutuk kejadian itu pada pada Selasa (2/10) malam. Acara ini bahkan disiarkan secara langsung TV One dengan menyela acara Indonesia Lawyers Club yang membahas soal gempa di Sulteng. Kejahatan memang tidak ada yang sempurna. Beberapa netizen mengungkap beberapa kejanggalan dan dugaan ini diperkuat hasil penyelidikan polisi. Akhirnya, Ratna pun mengakui kebohongannya. Dia mengaku mendapat bisikan setan untuk berbohong. Walau sudah ada pengakuan Ratna, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan tetap akan melakukan proses hukum karena kasus ini sudah bergulir dan menimbulkan keresahan. Apakah Anda setuju dengan sikap Polri ini?





Berita Populer

Read More