Bujet Besar Mutu Buncit

Penulis: Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group Pada: Jumat, 13 Jul 2018, 05:30 WIB podium
Bujet Besar Mutu Buncit

ANGGARAN besar, kualitas buruk. Inilah potret dunia pendidikan kita. Ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk kesekian kalinya mengungkapkan kegundahan akan kualitas pendidikan kita justru setelah besar anggarannya. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun punya keluhan yang sama.

"Tantangan yang kita hadapi bukan bagaimana bisa menghabiskan anggaran pendidikan sebanyak Rp444 triliun (20% dari APBN) pada tahun ini, melainkan bagaimana menciptakan manusia yang berkualitas," kata Sri Mulyani dalam kuliah umum Menjaga Momentum untuk Mencapai Kesejahteraan di Universitas Andalas, Sumatra Barat, pekan lalu.

Menurut Sri, pendidikan belum fokus pada apa yang ingin diraih seiring dengan meningkatnya anggaran amat besar. Ia memberi contoh terkait dengan kompetensi apa yang harus dimiliki para siswa. “Kami khawatir dana hanya menyebar sesuai konstitusi, tapi tak berpikir tentang kualitas," ungkap Sri di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, dua hari setelah ia bicara di Universitas Andalas.

Tak hanya kali ini ia nyaring mengkritisi dunia pendidikan. Tahun lalu, ia juga membeberkan hasil penelitian Bank Dunia 2017, Indonesia dinilai butuh waktu 45 tahun untuk mengatasi ketertinggalan dalam hal membaca; untuk ilmu pengetahuan butuh waktu 75 tahun.

Itu hasil dari WDR (World Development Report) untuk Indonesia mengatasi ketertinggalan pendidikan agar sama dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Ada yang mengkritik hasil survei ini tak sepenuhnya benar.

Sri membandingkan Indonesia dengan Vietnam. Hasil tes matematika untuk siswa Vietnam 90, sedangkan nilai siswa Indonesia hanya 60, bahkan bisa 50 atau 40. Padahal, Vietnam salah satu negara Asia Tenggara yang belum lama ‘sembuh’ dari derita perang. Negeri itu juga sama-sama mengalokasikan anggaran pendidikan 20% APBN. Indonesia bahkan lebih awal, yakni pada 2009, sementara Vietnam baru 2013. Namun, menurut Sri, di Vietnam terlihat hasilnya.

Jika benar sinyalamen Sri, anggaran besar untuk peningkatan sumber daya manusia tetapi tanpa rancangan penggunaan anggaran yang tepat, uang besar itu serupa gelembung sabun. Menguap tanpa bekas. Kita semua khawatir, uang besar itu ternyata justru menjadi problem. Perlu dicatat, tahun ini pemerintah akan mengangkat 100 ribu guru berstatus aparat sipil negara. Harus dipastikan itu mestinya solusi. Bukan masalah.

Tak ada bangsa maju dengan pendidikan yang buruk. Itu postulatnya. Mimpi setinggi gunung apa pun akan sia-sia tanpa fondasi sumber daya manusia yang berkelas. Revolusi mental pun hanya akan menjadi nyanyian sumbang. Padahal, dalam Kabinet Kerja Jokowi, ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Di bawah koordinasi kementerian itu, mestinya pendidikan-revolusi mental dirumuskan secara visioner untuk menyambut ufuk masa depan.

Kini dunia pendidikan seperti terus berselubung problem. Kurikulum kerap berganti ketika kurikulum sebelumnya belum sepenuhnya dilaksanakan. Kebijakan sertifikasi guru yang tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan juga gagal. Padahal, dana yang dikeluarkan cukup besar. Sistem zonasi bagi siswa baru berdasarkan Peraturan Mendikbud No 14 Tahun 2018 dilaksanakan berbeda-beda di setiap daerah. Kekisruhan pun tak terelakkan di banyak tempat. Padahal, tujuannya pemerataan dunia pendidikan. Niatnya baik yang tak direncakan dengan baik.

Adapun kebijakan SKTM (surat keterangan tidak mampu) justru membuat masyarakat ramai-ramai mendadak miskin. Para orangtua telah mengajarkan kebohongan kepada anak-anak mereka. Kejujuran menjadi barang mahal. Bukankah di masa lalu ujian nasional juga bagian dari kebohongan bersama-sama sekolah? Mereka yang jujur, yang melaporkan kecurangan UN, justru digusur.

Kita sudah lama memprihatinkan dunia pendidikan. Namun, di banyak acara di banyak tempat, pendidikan tetap menjadi dunia yang terus dikeluhkan, bukan dicari solusi terbaiknya. Bagaimana kita bisa mewujudkan industri 4.0 dengan mutu pendidikan yang buruk? Bagaimana kita mewujudkan bonus demografi pada 2045 jika tak dengan pendidikan berkelas? Pembangunan fisik yang kini berderap pastilah penting, tapi dengan pendidikan yang buruk bisa menjadi malapetaka.

Berita Terkini

Read More

Poling

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan berdasarkan pembicaraan dengan Google, raksasa internet itu akan berhenti menerima iklan politik jelang Pilpres 2019. Ini merupakan kebijakan pihak Google untuk tidak terlibat dalam ranah politik. Bagaimana menurut Anda kebijakan Google ini?





Berita Populer

Read More