Menempa Besi Panas

Penulis: Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group Pada: Sabtu, 30 Jun 2018, 05:30 WIB podium
Menempa Besi Panas

PEPATAH mengajari kita menempa besi ketika masih panas membara. Itulah momentum paling tepat untuk membentuk besi seperti yang kita inginkan. Pesan moralnya, janganlah kita menunda-nunda pekerjaan.

Tidak lama setelah Lebaran, Presiden Joko Widodo mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso untuk melakukan pertemuan koordinasi. Salah satu keputusan yang diambil ialah upaya mendorong ekspor untuk menahan tekanan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.

Keputusan Komite Pasar Terbuka Federal Reserve AS untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan dan mandeknya perundingan perdagangan AS dan Tiongkok membuat nilai tukar mata uang dunia kembali bergejolak. Tidak terkecuali rupiah yang ikut tertekan. Sebelum Rapat Dewan Gubernur BI kemarin mengambil keputusan, nilai tukar rupiah mengarah ke angka 14.500 per dolar AS.

Seperti langkah kebijakan ahead the curve yang dilakukan akhir Mei lalu, BI harus melakukan respons untuk mengendalikan pergerakan nilai tukar rupiah. Seperti berulang kali disampaikan Gubernur BI, bank sentral akan menstabilkan pergerakan nilai tukar rupiah karena dampaknya langsung terasa terhadap perekonomian.

Ketika nilai tukar berfluktuasi tinggi, pedagang kesulitan menetapkan harga. Biasanya muncul spekulasi untuk menetapkan secara sepihak dengan nilai tukar tertinggi. Akibatnya, masyarakat harus menanggung kenaikan harga karena banyak kebutuhan sehari-hari yang memang harus kita impor.

Namun, kebijakan moneter bukanlah obat manjur yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Penaikan kembali 7 days repo rate hanya obat sementara lebih untuk mengendalikan psike masyarakat. Persoalan yang lebih mendasar harus kita perbaiki ialah mengendalikan neraca transaksi berjalan.

Seperti hasil pertemuan koordinasi setelah Lebaran, kita harus mendorong kegiatan di sektor riil. Kita harus mendorong dunia usaha untuk lebih aktif melakukan kegiatan bisnis dan mendorong ekspor. Bahkan, yang tidak kalah penting ialah melakukan substitusi impor, khususnya kepada produk yang kita bisa hasilkan sendiri.

Pemerintah sudah mulai melakukan dengan menurunkan tarif pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Tarif pajak yang sebelumnya ditetapkan 1% dari omzet, diturunkan menjadi 0,5%. Harapannya, dengan penurunan itu, masyarakat menjadi lebih bergairah berbisnis dan penerimaan negara pun meningkat karena kenaikan kegiatan bisnis akan mengompensasikan penurunan tarif.

Cara berpikir seperti itu seharusnya bisa diterapkan untuk jenis pajak yang lain. Misalnya, pajak pertambahan nilai (PPN) diturunkan dari 10% menjadi 7,5% atau 5%. Kebijakan ini tidak melanggar undang-undang karena penetapan PPN dalam undang-undang dikatakan maksimum 10%. Artinya, nilai di bawah 10% diperbolehkan.

Apakah penurunan PPN akan mengurangi penerimaan negara? Belum tentu. Bahkan, berdasarkan pengalaman di Rusia dan juga AS sekarang ini, penurunan tingkat pajak justru meningkatkan penerimaan negara. Sebabnya, dengan tarif pajak lebih rendah, justru kegiatan bisnis meningkat tajam dan itu akan mengompensasi penurunan tarif pajak.

Sekali lagi, yang kita perlukan dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global sekarang ini ialah mendorong sebanyak mungkin kegiatan ekonomi masyarakat. Kita harus membuat warga bangsa ini mempunyai kegiatan produktif sehingga terus terbangun akan adanya harapan.

Apabila masyarakat bergairah berinvestasi dan melakukan kegiatan bisnis, tugas pemerintah tinggal mengarahkan cara investasi dan kegiatan bisnis ditujukan untuk mengurangi impor di satu sisi serta menambah devisa negara melalui peningkatan ekspor di sisi yang lain.

Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat arah ekonomi ini menjadi lebih positif. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Anwar Nasution memberikan contoh soal banyaknya warga yang pergi haji dan umrah setiap tahun. Agar devisa tidak hanya keluar, pemerintah bisa mewajibkan semua perjalanan haji dan umrah menggunakan semua perlengkapan haji mulai kopiah hingga sandal buatan Indonesia. Bukan seperti sekarang. Mulai kopiah, sajadah, dan tasbih, semuanya buatan Tiongkok.

Satu lagi yang pemerintah bisa lakukan segera untuk mengendalikan neraca transaksi berjalan ialah penggunaan biofuel atau gas untuk transportasi. Daripada devisa habis untuk mengimpor 800 ribu barel minyak setiap hari, lebih baik sebagian dialihkan untuk menyerap biofuel dari dalam negeri. Bahkan, negara mendapatkan manfaat lain, yakni berputarnya bisnis minyak kelapa sawit dan biofuel di dalam negeri.

Perbaikan neraca transaksi berjalan memang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun, itu bisa dimulai dari yang segera bisa kita lakukan. Dalam jangka menengah dan panjang, baru kita mengarahkan pembangunan industri, pariwisata, dan jasa yang menjadi keunggulan kita.

Kita membutuhkan cara berpikir out of the box. Tidak mungkin kita menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang biasa. Bukan saatnya lagi kita business as usual. Kadang kita harus bergaya seperti Presiden AS Donald Trump yang penuh kejutan dalam memperbaiki perekonomian mereka.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More