Pertumbuhan

Penulis: Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group Pada: Rabu, 09 Mei 2018, 05:30 WIB podium
Pertumbuhan

BADAN Pusat Statistik, Senin (7/5), mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal I. Seperti yang kita khawatirkan, momentum pertumbuhan kuartal IV 2017 tidak mampu dipertahankan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I tercatat hanya 5,06%, melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal IV yang tercatat 5,19%.

Memang, jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal I 2017 yang tercatat 5,01%, pertumbuhan tahun ini sedikit lebih baik. Namun, untuk mencapai target pertumbuhan 5,4% tahun ini, dibutuhkan kerja yang lebih keras dan berkualitas.

Tingkat pertumbuhan yang berkutat pada kisaran 5% dalam tiga tahun terakhir mengonfirmasikan pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Anggaran pendapatan dan belanja negara tidak mungkin dipakai sebagai motor pertumbuhan. Dengan 81% dari APBN habis dipakai untuk anggaran rutin, tidak cukup ruang bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan.

Kalau sekarang ramai dibicarakan soal utang, itu disebabkan pemerintah perlu membangun infrastruktur yang sudah sangat ketinggalan. Pemerintah tidak punya pilihan lain, kecuali mengambil utang, karena kalau infrastruktur tidak dibenahi, akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan.

Agar pembangunan infrastruktur di satu sisi bisa dilakukan dan pertumbuhan yang lebih tinggi bisa dicapai, pemerintah perlu menggandeng pihak swasta. Kalangan dunia usaha harus dimanfaatkan untuk menjadi penghela pertumbuhan ekonomi. Kita harus mendorong swasta untuk lebih agresif menanamkan modal.

Tujuh bulan ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk bisa menggerakkan swasta apalagi jika Joko Widodo ingin terpilih kembali sebagai presiden untuk periode 2019-2024. Hanya dengan bergeraknya roda ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat, Jokowi akan mendapatkan kembali mandat memimpin Indonesia untuk kedua kalinya.

Kunci untuk menarik swasta agar mau menanamkan modal mereka ialah memberi kelonggaran kepada mereka untuk berbisnis. Sejak 2015 Indonesia menghadapi angin dari depan (headwind). Sayang, arah kebijakan yang diambil Presiden Jokowi tidak memberi ruang kepada swasta untuk mengembangkan bisnis mereka, tetapi justru sebaliknya. Kebijakan perpajakan membuat kalangan dunia usaha merasa dikejar-kejar sehingga lupa untuk mengembangkan bisnis.

Penurunan angka perdagangan di masyarakat harus dilihat sebagai sinyal bahwa dunia usaha butuh pelonggaran. Yang terjadi setiap tahun target pertumbuhan penerimaan pajak meningkat secara fantastis, tetapi realisasinya pertumbuhan penerimaan pajak justru terus menurun dalam tiga tahun terakhir.

Kalau pemerintah mau selamat, dalam waktu tersisa harus ada perubahan kebijakan yang mendasar. Pemerintah harus secara sungguh-sungguh memberikan ruang gerak bagi dunia usaha untuk bisa bernapas dan mengembangkan bisnis mereka. Setelah perekonomian kembali normal, baru pemerintah fokus untuk menarik pajak.

Kita harus belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam menggairahkan dunia usaha di saat perekonomian sedang tertekan. Republik Irlandia, misalnya, menurunkan pajak penghasilan badan hingga 12,5% demi menarik investasi baru. Hasilnya ketika pertumbuhan ekonomi negara-negara Eropa hanya 1%-2%, Irlandia bisa tumbuh di atas 6%.

Hal yang sama dilakukan Presiden AS Donald Trump. Ia memilih jalan untuk menurunkan pajak perusahaan dan juga pajak pribadi agar pertumbuhan ekonomi AS bisa menggeliat kembali. American first dimaksudkan agar ekonomi AS bisa segera pulih dan dengan itu, rakyat Amerika mendapatkan pekerjaan serta memperoleh pendapatan.

Adam Smith sejak awal berpandangan, pajak harus diterapkan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Besaran pajak ditetapkan berdasarkan aturan yang pasti, bukan atas kebijakan yang berubah-ubah. Intinya, pajak merupakan akibat kegiatan ekonomi, jangan diterapkan sebaliknya.

Kita mempunyai ruang untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Yang kita butuhkan hanyalah pemerintah yang meramu kebijakan tepat dan memberikan ruang kepada swasta untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah tidak perlu berpretensi menjadi motor pertumbuhan karena kemampuan yang sangat terbatas.

Hanya dengan pembagian tugas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang jelas, kita akan bisa meraih masa depan yang lebih baik. Kita tidak hanya memiliki sumber daya melimpah, tetapi juga pasar yang besar. Daya tarik itu tidak dimiliki banyak negara.

Sekarang tinggal sejauh mana kita memiliki konduktor yang bisa mengharmonikan semua itu. Jangan seperti sekarang, setiap kementerian jalan sendiri-sendiri. Semua ingin menonjol bagi dirinya sendiri sampai lupa bahwa yang harus kita bangun ialah Republik Indonesia.

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah memastikan tak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Dia mengaku ingin fokus membenahi PKS yang menurutnya sedang berada di titik nadir lantaran banyak memecat kader tanpa prosedur. Apa Anda setuju dengan sikap Fahri ini?





Berita Populer

Read More