PNBP

Penulis: Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group Pada: Sabtu, 31 Mar 2018, 05:10 WIB podium
PNBP

MI/Ebet

SEORANG menteri dengan bangga menyampaikan kinerja kementeriannya.

Salah satu yang ditonjolkan ialah kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bisa disetorkan kepada negara.

Sepertinya sebuah prestasi besar bisa mengutip uang dari masyarakat yang bukan berasal dari pajak.

Di tengah upaya meningkatkan penerimaan negara, kementerian dan lembaga seakan berlomba untuk ikut berkontribusi.

Seakan yang paling besar bisa menyumbangkan PNBP merupakan yang paling berhasil.

Apakah PNBP merupakan sebuah prestasi yang pantas dibanggakan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kebijakan PNBP sudah berjalan lebih dari 10 tahun.

PNBP bukan merupakan ranah yang dipakai untuk meningkatkan penerimaan negara.

PNBP dibuat agar badan layanan umum mempunyai pendapatan yang memungkinkan kualitas fasilitas yang mereka kelola bisa terus dipertahankan keandalannya.

Penjelasan Menkeu menjadi menarik karena kita menangkap ada yang salah kaprah dalam pelaksanaan.

Seakan PNBP merupakan kewajiban dari kementerian ataupun lembaga untuk berkontribusi kepada penerimaan negara.

Padahal bukan itu esensi yang terkandung di dalam perancangan PNBP.

Kesalahkaprahan ini menyebabkan tujuan besar bernegara akhirnya terkorbankan. Contoh paling nyata dalam pembinaan olahraga.

Tujuan pembinaan olahraga ialah melahirkan pemuda yang sehat badannya sehingga terbentuk pemuda yang juga sehat jiwanya, mens sana in corpore sano.

Ketika kemudian pemuda Indonesia itu berprestasi di kancah internasional, maka ia ikut mengharumkan nama Indonesia.

Presiden Soekarno tidak tanggung-tanggung untuk membangun bangsa ini.

Bung Karno membangun sarana dan prasarana yang megah untuk membentuk pemuda Indonesia yang berkarakter.

Ia pindahkan warga yang ada di sekitar Gelora Senayan ke kawasan Tebet, dan kawasan Gelora diubah menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno.

Harapannya dari tempat itu muncul putra-putra terbaik yang bisa mengharumkan nama baik Indonesia.

Sungguh ironis bahwa sekarang tempat itu hanya dijadikan ajang untuk memperoleh PNBP.

Induk-induk olahraga yang akan menyelenggarakan kejuaraan nasional harus membayar sewa penggunaan stadion.

Kalau cabang olahraga itu sudah profesional, tidak salah apabila mereka diminta untuk membayar.

Akan tetapi, untuk cabang-cabang amatir yang hanya berorientasi pada pembentukan karakter bangsa, tidak masuk akal kalau mereka harus membayar mahal.

Salah satunya ialah atletik. Ketika Mei mendatang akan menyelenggarakan kejurnas, mereka harus membayar sewa Stadion Madya sampai Rp1,4 miliar.

Padahal di Indonesia atletik merupakan cabang yang tidak terlalu diminati.

Persatuan Atletik Seluruh Indonesia harus mengundang anak-anak sekolah agar mau datang ke stadion untuk meramaikan jalannya perlombaan.

Memang kita tidak tutup mata bahwa Gelora Bung Karno membutuhkan dana untuk pemeliharaan kompleks olahraga.

Namun, seharusnya mereka menggunakan penerimaan yang didapat dari menyewakan lahan yang dipakai untuk hotel dan kompleks perbelanjaan di sekitar Gelora Bung Karno untuk menutup kebutuhan biaya pemeliharaan.

Sudah banyak fasilitas Gelora yang dialihfungsikan.

Sekarang di kawasan itu sudah berdiri Hotel Mulia, Hotel Fairmont, Hotel Sultan, pusat perbelanjaan Plaza Senayan, Ratu Plaza, FX, Senayan City, Senayan Trade Center, sampai Perkantoran Ratu Plaza.

Pendapatan dari penyewaan itulah yang seharusnya dipakai untuk membiayai pemeliharaan Gelora Bung Karno.

Bukan untuk disetorkan sebagai penerimaan negara dan kemudian membebani lagi induk olahraga yang sudah berjuang membiayai pembinaan para atlet.

Di tengah persiapan menghadapi Asian Games XVIII, saatnya pemerintah mengkaji ulang pelaksanaan dari kebijakan PNBP.

Apalagi Menkeu sudah mengatakan PNBP bukan ranah untuk meningkatkan penerimaan negara.

Jangan sampai kita salah dalam menjalankan kebijakan.

Negara hadir bukan hanya untuk membebani rakyat. Negara juga berperan membangun warganya.

Pajak dan PNBP seharusnya dikembalikan kepada rakyat untuk kegiatan bermanfaat.

Keberhasilan pembangunan itu tidak cukup hanya dilihat dalam bentuk fisik, tetapi yang tidak kalah penting ialah pembentukan manusia Indonesia.

Sudah terlalu lama kita terpaku sekadar membangun dari sisi ekonomi. Kita melupakan membangun manusia.

Tidak usah heran apabila kita kemudian tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

Kita kekurangan manusia-manusia unggul yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Orientasi berlebihan kepada materi telah memurukkan kita semua.

Praktik korupsi semakin menjadi-jadi karena kita terlalu mendewakan yang namanya materi.

Kita menganggap orang yang berhasil itu adalah orang yang kaya raya.

Akibatnya, kita menjadi bangsa yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekayaan.

Negara harus hadir untuk membalikkan persepsi keliru ini.

Negara seharusnya mengapresiasi mereka yang mau berbuat untuk negeri, apalagi yang berperan ikut membangun karakter bangsa ini.

Bukan malah membebani mereka yang sudah mau berkorban waktu, tenaga, pikiran, juga materi untuk membentuk manusia unggul termasuk di bidang olahraga.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More