Istana Parlemen

Penulis: Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group Pada: Jumat, 23 Mar 2018, 05:30 WIB podium
Istana Parlemen

SAYA melihat pelantikan Utut Adianto sebagai Wakil Ketua DPR, Selasa siang lalu, dengan rasa hampa. Hampa bukan kepada Utut, melainkan kepada DPR sebagai institusi. DPR atau parlemen di Senayan telah menjelma menjadi institusi yang berada di atas logika publik yang mencita-citakan demokrasi dengan wakil rakyat yang kemudian bertransformasi menjadi negarawan.

Mereka politisi yang hanya sibuk dengan diri sendiri. Selain penambahan Wakil Ketua DPR yang semula lima bertambah menjadi enam, Wakil Ketua MPR bertambah dari lima menjadi delapan, dan Wakil Ketua DPD dari tiga menjadi empat. Anggaran pun pasti akan membengkak.

Sementara itu, selama ini dari Senayan, kita nyaris tak pernah mendengar kabar baik darinya. Sejak revisi kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) disahkan dalam rapat paripurna dua pekan silam, sesungguhnya di situlah tapal batas terakhir harapan saya pada lembaga legislatif itu.

Dengan menambah unsur pimpinan, sesungguhnya mereka memang hanya memikirkan diri sendiri. Berebut kursi. Penambahan unsur pimpinan parlemen memang akibat rakusnya rebutan posisi di awal parlemen hasil Pemilu 2014 masuk Senayan, yakni karena partai dengan perolehan suara terbanyak (PDIP) dijegal.

Namun, tadinya saya berharap PDIP tak mengambil kursi pimpinan itu, toh waktunya tinggal 1,5 tahun. Namun, logika ini tak berlaku bagi PDIP. Terlihat jelas, lembaga legislatif memang tengah membangun tembok tebal agar ia nyaman berada di dalamnya. Sebab, siapa pun, termasuk rakyat yang memilih mereka, bisa masuk bui jika nanti ada rakyat yang mengkritik DPR dan kritiknya dinilai melanggar hukum.

Siapa saja yang dinilai merendahkan wibawa DPR akan berhadapan dengan kepolisian.  Simak Pasal 73 UU MD3, disebutkan bahwa DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan bantuan Polri. Lalu di Pasal 122 disebutkan langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa dilakukan kepada siapa pun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Lalu, Pasal 245 menggariskan bahwa pemanggilan dan keterangan anggota dewan terkait dengan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD. Dengan dua contoh itu, sudah selesailah pengharapan saya kepada DPR sebagai rumah rakyat.

Rakyat yang memilih mereka sangat mungkin bisa masuk bui jika kritik itu dimaknai merendahkan para wakil rakyat. Rakyat yang memilih mereka suatu saat bisa diterungku. Pasal-pasal itu jelas bertolak belakang dengan semangat reformasi dan demokrasi.

Dalam kaitan itu, berceritalah seorang pejabat dalam sebuah perjamuan pernikahan di Jakarta, betapa kini demokrasi dalam bahaya, karena justru tengah dibusukkan para politikusnya sendiri. Politikus yang tak kunjung bertransformasi menjadi negarawan karena kapasitasnya memang telah dibelenggu sistem yang korup itu.  

Mereka akan berkutat dengan problem politikus yang sudah banyak diketahui; abai pada aspirasi rakyat dan memperkuat diri sendiri. Seperti raja di istana kaca. Istana parlemen. Kata sang pejabat itu, kini di tengah udara politik yang kotor, pers yang ia harapkan untuk membangun optimisme dan harapan sebab berharap pada politisi pasti tak mungkin.

Padahal, mereka mendapat segalanya dari negara, dari rakyat. Namun, rakyat terombang-ambing tak mempunyai harapan karena ada yang menutup pintu harapan dengan kemuraman. Pejabat lainnya yang juga satu meja menimpali, "Dulu Orde Baru yang katanya korup sudah dirobohkan.

Kita memilih demokrasi. Namun, demokrasi kini justru jadi menyeramkan karena diisi oleh elite yang korup. Demokrasi kini disandera oleh para politikusnya sendiri. Alih-alih memberi inspirasi bagaimana demokrasi harus diisi, para politiksu justru membuat rakyat pusing. Politisi juga yang mengajari, rakyat memilih karena kekuatan duit."

Demokrasi kini kian dicemaskan banyak pihak. Ia sudah dalam jebakan sistem yang korup, tapi tak ada upaya untuk mengubahnya. Bayangkan, politikus masuk penjara seperti hal biasa.

Silih berganti seperti menunggu giliran. Ironisnya, kini Pancasila berupaya diteguhkan dengan membentuk institusi khusus, tetapi demokrasi liberal yang bertumbuh dan merajalela. Kekuatan uang dan kepiawaian menggoreng isu SARA dikutuk, tetapi pada saat yang bersamaan secara erat dipeluk.

Politisi sudah TST (tahu sama tahu) dalam soal itu. Harapan politik dan demokrasi agaknya kini pada pendidikan politik untuk para pemilih. Namun, rakyat umumnya juga telah diracuni materi oleh para politiksu. Itulah lingkaran setan yang harus dibentangkan dan diputus. Istana parlemen yang angkuh itu pun harusnya dirobohkan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Tingkat kelulusan calon pegawai negeri sipil dalam tes seleksi kompetensi dasar kurang dari 10% atau sekitar 128.236 yang memenuhi ambang batas. Padahal, jumlah peserta yang diperlukan lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKB) adalah tiga kali dari jumlah formasi yang dibuka. Karena itu, pemerintah berencana mengurangi nilai ambang batas dan menurunkan 10 poin nilai untuk tes intelegensia umum. Setujukah Anda dengan rencana pemerintah itu?





Berita Populer

Read More