Podium

Dana Desa

Rabu, 9 August 2017 05:31 WIB Penulis: Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group

PERANGKAT pemerintahan yang paling bawah adalah desa. Kita memiliki hampir 75 ribu desa di seluruh Indonesia. Kalau desa-desa itu mampu memberikan kemakmuran kepada warganya, Indonesia akan menjadi negara yang makmur seperti dicita-citakan proklamasi. Atas dasar itu, tepatlah jika kita mulai membangun dari desa. Tepatlah kalau kita mengalokasikan dana khusus untuk membuat desa mampu membangun lingkungannya. Perputaran uang yang terjadi di desa akan membuat masyarakat menjadi terpacu untuk melakukan hal-hal produktif.

Namun, membangun desa dan menjadikan desa memahami kekuatan yang dimilikinya bukanlah perkara mudah. Ada tahapan yang harus dipersiapkan untuk membuat desa dan perangkat desa mampu menjalankan peran ideal itu. Pertama ialah menemukan seorang kepala desa yang memiliki visi besar bagi desanya. Ia harus tokoh yang bukan hanya dihormati, melainkan juga mau mengabdikan hidupnya bagi kemakmuran warganya. Ia bukan orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau keluarganya.

Apalagi di zaman sekarang, kita membutuhkan pemimpin seperti Bung Hatta yang tidak pernah silau harta. Kita butuh sosok yang tidak mudah gelap mata ketika melihat dana Rp1 miliar di depan matanya. Sama seperti seorang bankir hebat, ia harus menganggap uang banyak di depan matanya tidak ubahnya seperti tumpukan kertas.

Hal ini sepertinya sepele, tetapi itulah ujian pertama yang harus bisa kita lewati. Desa yang sebelumnya terbatas memegang uang kas tiba-tiba diserahi untuk menangani uang Rp300 juta, Rp600 juta, dan kelak sampai Rp1 miliar setiap tahun. Ini jelas menimbulkan gegar budaya besar di desa.

Belum lagi itu adalah uang negara. Ada sistem administrasi keuangan negara yang harus dipahami. Perlu ada pendidikan khusus bagi para kepala desa untuk menggunakannya, mengadministrasikannya, dan kemudian melaporkannya.
Di sinilah faktor kepemimpinan itu harus disertai sistem dan manajemen. Kepala desa harus bisa mengajak seluruh warga untuk setiap kali merembukkan apa yang dibutuhkan. Visi yang dimiliki kepala desa perlu disampaikan agar bisa meyakinkan warga desa bahwa inilah tujuan besar yang akan mereka capai.

Sistem yang akuntabel tidak hanya dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam administrasi keuangan negara, tetapi juga agar tidak menimbulkan syakwasangka. Bayangkan kalau dana sampai Rp1 miliar kemudian menimbulkan sikap saling curiga di antara warga, bisa-bisa bukan pembangunan desa yang kita dapatkan, tetapi justru konflik antarwarga.

Sikap taken for granted itulah yang menjadi penyebab kisruhnya dana desa. Kasus di Kabupaten Pamekasan bisa jadi hanya puncak dari gunung es. Penyelewengan terjadi di banyak tempat bukan semata-mata karena niatan untuk menyalahgunakan, melainkan juga karena kesempatan yang diberikan.

Jangankan pada tingkat desa, pada tingkat Kementerian Desa pun terjadi kasus memalukan. Tertangkap tangannya Inspektur Jenderal Kementerian Desa karena menyuap pejabat BPK merupakan indikator tidak pahamnya arti penggunaan uang negara itu. Hanya demi mengejar predikat wajar tanpa pengecualian, uang pembangunan desa dipakai untuk memperkaya pejabat negara. Padahal, bagaimana administrasi keuangan desa bisa dikatakan baik kalau aparat desa tidak pernah dibekali tata cara penggunaan uang negara, pengadministrasiannya, dan sistem pelaporannya?

Membangun negara memang tidak cukup sekadar niat baik. Kita masih ingat di zaman pemerintahan BJ Habibie disiapkan dana khusus untuk membantu masyarakat bisa keluar dari krisis ekonomi. Negara mengalokasikan dana sampai Rp10 triliun untuk membantu koperasi dan usaha kecil dan menengah. Dana tersebut keluar dari Kementerian Koperasi, tetapi kemudian mengalir entah ke mana.

Hal yang sama terjadi di negara maju seperti AS. Ketika krisis 2008 terjadi, pemerintahan George W Bush menggelontorkan anggaran sampai US$725 miliar atau sekitar Rp9.000 triliun untuk mengambil alih aset-aset perusahaan yang bermasalah. Anggaran yang digelontorkan melalui sistem perbankan itu ternyata membanjiri pasar uang dunia sehingga menimbulkan persoalan baru sampai sekarang.

Kembali ke soal dana desa, yang kita perlukan ialah membuat model pembangunan desa yang tepat. Kita harus mulai dengan memilih beberapa desa sebagai percontohan, yang diikuti dengan pendampingan kepada aparat desa yang kuat. Ketika percontohan bisa berjalan baik, model itu ditularkan ke desa-desa yang lain.

Pemerintah Kota Jambi membuat model pembangunan yang mereka sebut 'Bangkit Berjaya'. Desa diminta mengajukan rencana proyek dan selanjutnya diharuskan bergotong royong melaksanakannya. Bahkan setiap rukun tetangga dipacu untuk membangun Kampung Bantar atau Kampung Bersih, Aman, dan Pintar. Semua itu tidak sekali jadi, tetapi membutuhkan proses untuk benar-benar bermanfaat bagi warga.

Komentar