Podium

Segenggam Ketenangan

Kamis, 13 April 2017 05:31 WIB Penulis: Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group

DENGAN wajah yang satu kita gembira, dengan wajah yang lain kita senyatanya prihatin, amat prihatin. Wajah terbelah. Itulah sejujurnya wajah kita (anak bangsa), berkaitan dengan lembaga negara. Wajah kita prihatin, tepatnya sedih, karena KPK diteror hebat. Penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal sehingga mata kirinya cedera berat dan sulit untuk melihat. Kita bertambah prihatin karena dikabarkan bahwa Novel perlu ganti mata/kornea.

Novel merupakan wakil anak bangsa yang idealis dalam memberantas korupsi. Ia ikon dalam perkara itu dan menjadi kesayangan publik. Siraman air keras kiranya tidak mengendurkan idealismenya, juga tidak melemahkan KPK. Wajah kita lebih prihatin dalam makna yang terburuk karena lembaga negara yang bernama Dewan Perwakilan Daerah menjadi ajang elite menghalalkan semua cara untuk membagi-bagi masa jabatan pimpinan. Wajah kita kian babak belur karena Mahkamah Agung melantik pimpinan DPD hasil penghalalan semua cara itu.

Akan tetapi, dunia belum kiamat. Wajah kita yang satu lagi gembira, karena seorang anak bangsa yang mumpuni dalam ilmu, dan kiranya teguh dalam moral, diangkat Presiden menjadi hakim konstitusi. Dia ialah Saldi Isra, guru besar hukum tata negara yang pikiran dan pendiriannya mengenai persoalan ketatanegaraan terbuka di hadapan publik. Di tengah orang omong besar, ada cendekiawan dengan pandangan dan sikap yang konsisten diekspresikan melalui tulisan-tulisannya.

Presiden Jokowi jelas kepincut dengan figur berkualitas itu. Pada mulanya Saldi Isra masuk nominasi menjadi menteri hukum dan HAM. Akan tetapi, nominasi itu kalah oleh doktor hukum lainnya yang berasal dari partai pengusung dan pendukung terbesar. Bukan perkara aneh. Jabatan menteri merupakan jabatan politik. Presiden Jokowi terus memelihara keterpincutannya akan Saldi Isra. Jokowi menjadikan cendekiawan itu Komisaris Utama PT Semen Padang, dan yang terpenting, ketua panitia seleksi sejumlah jabatan publik.

Di antaranya, ketua pansel KPU dan Bawaslu (2016). Sebelumnya, ketua pansel hakim konstitusi untuk menggantikan Hamdan Zoelva, dari unsur pemerintah (2015). Keterpincutan Presiden itu kiranya tuntas. Saldi Isra yang biasanya menguji, lulus diuji pansel, dan dalam usia 48 tahun, kini menjadi hakim konstitusi termuda dari unsur pemerintah.

Yang paling gembira tentunya publik. Saldi yang menggantikan Patrialis Akbar, yang tertangkap basah KPK, bakal total mengabdi untuk memulihkan kepercayaan publik kepada MK. Ia mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Semen Padang, berhenti dari jabatan Direktur Pusat Studi Konstitusi di Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta mengajukan cuti di luar tanggungan sebagai dosen. Ia fokus berdedikasi sebagai hakim konstitusi.

MK kiranya bakal berubah, benar-benar yang mulia. Bukan mahkamah yang keruh, kotor, dan terbelah karena hakim konstitusi dapat dibeli. Berdagang itu di pasar, tawar-menawar, dan boleh berkaus oblong dan bercelana pendek. Bukan di mahkamah, yang wajib berjubah. Tentu saja Saldi Isra perlu diingatkan bahwa kekuasaan, termasuk kekuasaan kehakiman, lebih membuat orang 'terjerat' daripada 'bebas merdeka'.

Baiklah dia sekarang juga melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, dan kemudian teratur tiap tahun melakukannya. Melepaskan semua jabatan telah dilakukannya. Agar tidak ada dusta di antara sesama anak bangsa, beberkanlah semua hartamu di hadapan publik. Tetaplah hidup dalam segenggam ketenangan, daripada dua-tiga genggam ikhtiar yang bikin tertangkap basah KPK. Segenggam ketenangan itu membuat wajah yang satu kian gembira.

Kiranya yang bikin wajah kita yang lain kian suram ialah apa yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah. Semua pemimpin di situ senang kegaduhan. Tidakkah sebaiknya lembaga yang dihuni senator tukang recok itu 'dikebumikan' saja secepatnya dan selamanya? Masih ada yang harus disisir dan dicabuti bulu-bulu palsunya oleh KPK. Itulah mereka yang terlibat korupsi KTP-E. Setelah tuntas itu semua, barulah wajah kita yang satu bisa sedikit tersenyum. Sedikit, karena korupsi di DPR sepertinya menjadi hobi, yaitu hobi hidup dalam bahaya. Mereka tak suka dengan segenggam ketenangan. Mereka mau dua-tiga genggam berlian kendati berakhir dengan sehelai rompi KPK.

Komentar