Podium

Minum Teh di Istana

Kamis, 16 March 2017 07:31 WIB Penulis: Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group

PENGGEMAR minum kopi boleh 'cemburu' terhadap penggemar minum teh. Minum teh naik pangkat di istana, menjadi modus politik tingkat tinggi ala Presiden Jokowi. Padahal, tidak ada teh darat. Yang ada dan populer ialah kopi darat.
Pada mulanya orang hanya kenal di udara, dahulu via radio, kini melalui media sosial, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di darat yang dibahasakan sebagai kopi darat.

Bukan teh darat, sekalipun dalam pertemuan itu yang diseruput bukan kopi, melainkan, misalnya, es teh. Pertemuan di istana sepertinya persis sama, antara sebutan dan minuman. Pertemuan minum teh, benar-benar teh, bukan kopi, bukan pula bir pletok. Jangan salah paham, bir pletok bukan alkohol, melainkan minuman khas orang Betawi, berupa ramuan jahe, daun pandan wangi, serai, diseduh air panas, dinikmati malam hari sebagai penghangat.

Seperti samanya antara sebutan dan minuman, saya percaya pertemuan Presiden Jokowi dengan berbagai tokoh bangsa di istana merupakan pertemuan sesuainya perkataan dan perbuatan. Tiada dusta di antara mereka. Itulah politik minum teh tingkat tinggi, berasaskan saling percaya demi persatuan dan kesatuan. Sudah tentu demi nasib anak bangsa yang lebih baik.

Pertemuan yang terakhir ialah pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan lembaga negara. Yang dibahas perihal kebijakan perekonomian yang berkaitan dengan redistribusi aset dan reformasi agraria. Pembicaraan tidak ke mana-mana, kata Jokowi. Fokus. Termasuk, tidak membahas perkara KTP-E yang melibatkan salah seorang pemimpin lembaga negara. Apa pasal?

Barangkali para pemimpin lembaga negara itu menghormati asas praduga tidak bersalah. Barangkali mereka diam-diam menyadari perkara itu ranah KPK dan pengadilan. Barangkali mereka taat asas, yaitu berbicara sesuai dengan pokok urusan dalam undangan. Semua itu ialah barangkali, dengan kepercayaan bahwa yang terjadi memang sesuainya antara sebutan dan minuman, bahwa tiada dusta di antara mereka.

Masih ada kemungkinan penjelasan lain. Dalam kopi darat, silakan baca di internet, ada kiat agar tidak bertanya perihal mengapa masih jomlo. Hal itu kiranya berpotensi merusak suasana hati kopi darat. Suasana hati pimpinan lembaga negara pun dapat rusak bila dalam teh darat di istana ada yang bertanya perkara KTP-E. Perbedaan penting kopi darat dan teh darat di istana ialah bahwa mereka itu pejabat publik, yang sesungguhnya sudah tahu rekam jejak.

Dalam hal kopi darat, di pertemuan pertama, semua masih misteri. Karena itu, tidak bijak berkelakuan bak gaharu dan cendana, sudah tahu, bertanya pula. Yang paling menonjol ialah pertemuan minum teh Jokowi dan SBY. Pertemuan Presiden Ketujuh RI dan Presiden Keenam RI itu 'istimewa' karena sejumlah alasan. Pertama, sebelumnya SBY secara terbuka bersuara kencang tentang kegiatan intelijen terhadap dirinya, antara lain tuduhan ia membiayai demo menuntut Ahok diadili.

SBY mengatakan ingin bertemu Jokowi, tetapi dihambat lingkaran dalam istana. Padahal, ia ingin bicara blakblakan dengan Jokowi. Kiranya yang blakblakan itu telah tersalurkan. Apa isinya bukan konsumsi publik, yang penting tiada dusta di antara Presiden RI belum tiga tahun dengan Presiden RI 10 tahun. Pertemuan itu menunjukkan Jokowi tidak enggan, apalagi 'alergis' bertemu SBY, sekaligus menepis penilaian bahwa ada orang dekat Jokowi yang dapat mengatur-atur, menghambat Jokowi bertemu SBY.

Kedua, pertemuan Jokowi-SBY berlangsung setelah putaran pertama pilkada Jakarta, dengan hasil Agus Harimurti Yudhoyono belum beruntung untuk maju ke putaran kedua. SBY terlepas dari keperluan dan kepentingan 'mempromosikan' dan memenangkan putra mahkotanya. Orang pun bebas membaca pertemuan minum teh di istana itu sebagai lembaran yang terbuka, khususnya dalam konteks pilkada Jakarta putaran kedua.

Hasilnya sejumlah pendukung Agus Harimurti Yudhoyono bebas memproklamasikan diri mereka beralih mendukung Ahok-Djarot. SBY kembali ke garis politiknya sebagai penyeimbang. Ia membebaskan pengikutnya. Karena itu, tegakkan moral demokrasi, yaitu pilihlah Gubernur Jakarta dengan riang gembira, apa pun agamamu.

Minum teh di istana menjadi modus politik tingkat tinggi khas Jokowi yang dapat menyejukkan rivalitas politik. Akan tetapi, kopi darat biarlah tetap kopi darat, tak perlu ikut-ikutan berubah menjadi teh darat. Bung, apa pun namanya, yang penting suasana kebatinannya.

Komentar