Podium

Collateral Damage

Sabtu, 11 March 2017 05:31 WIB Penulis: Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group

PERSOALAN Freeport mulai masuk ke Istana. Karyawan Freeport asal Papua berunjuk rasa meminta perhatian Presiden. Mereka mempertanyakan nasib mereka menyusul tidak jelasnya perundingan kelanjutan usaha, tetapi imbasnya sudah mereka rasakan. Masa 120 hari perundingan antara pemerintah dan Freeport McMoran sangat menentukan. Bagi kedua pihak, perundingan itu memang hanya menentukan besaran divestasi dan kelanjutan pengelolaan tambang.

Namun, bagi karyawan, itu berkaitan dengan masa depan nasib mereka. Terutama bagi para pekerja asal Papua, menjadi pertanyaan apakah ketika waktu 120 hari berakhir pada April mendatang, mereka masih bisa bekerja. Sejauh ini baru Duta Besar AS Joseph Donovan yang meninjau langsung kondisi di Timika. Para pejabat kita belum ada yang datang ke lokasi dan bahkan belum diketahui langkah kontingensi yang dipersiapkan.

Langkah Freeport mungkin menurunkan produksi menjadi 40% sesuai dengan kapasitas smelter yang mereka miliki di Gresik. Pilihan itu terpaksa diambil karena peraturan baru pemerintah mengharuskan ekspor tembaga hanya untuk yang sudah dimurnikan. Dengan penurunan produksi hingga 60%, otomatis jumlah pekerja dikurangi. Dari kacamata investor, langkah itu diperlukan untuk menjaga kelangsungan bisnis.

Namun, bagi para pekerja, terutama yang berasal dari Papua, pengurangan jumlah pekerja berarti hilangnya lapangan pekerjaan. Ketika mereka memiliki keterampilan dan tersedia lapangan pekerjaan yang lain, pengurangan jumlah pekerja bukan masalah karena mereka bisa beralih ke pekerjaan yang lain. Namun, ketika dua itu tidak ada, pengurangan jumlah pekerja merupakan malapetaka.

Dari 32 ribu pekerja di Freeport, sekitar 4.000 orang ialah warga Papua. Mereka ada yang berpendidikan tinggi, tetapi ada juga yang tidak bisa baca-tulis. Freeport selama ini mengurusi mereka yang tidak cukup beruntung. Selama tiga tahun warga Papua yang tidak bisa baca-tulis itu diberi keterampilan agar dapat ikut bekerja di perusahaan pertambangan.

Sekarang semua harapan itu tiba-tiba meredup. Perselisihan antara pemerintah dan investor menciptakan ketidakpastian masa depan bagi para pekerja. Bagi kita yang tidak menjadi bagian yang terlibat langsung dalam persoalan ini, tentu mudah saja untuk berkomentar. Di beberapa kota kita melihat aksi untuk mendorong pemerintah menasionalisasi Freeport. Bahkan kita melihat pejabat negara ikut membakar rasa nasionalisme tanpa memberikan penjelasan bagaimana masa depan para pekerja bisa dijamin negara.

Kita berharap pemerintah tidak melihat nasib para pekerja hanya sebagai sebuah collateral damage. Ketidakjelasan masa depan para pekerja hanya dilihat sebagai sebuah konsekuensi logis demi tegaknya hak kedaulatan. Berulang kali kita menyampaikan, kita mendukung langkah pemerintah menegakkan kedaulatan. Akan tetapi, langkah itu jangan sampai mengorbankan para pekerja apalagi hanya dianggap sebagai kerusakan tambahan yang memang harus ditanggung para pekerja.

Ibaratnya, rambut itu harus bisa kita tarik tanpa membuat tepungnya berantakan. Untuk itu, dibutuhkan pejabat yang mempunyai hati. Mereka peduli dengan nasib para pekerja. Negara harus menjamin bahwa masa depan para pekerja tidak akan terkorbankan. Bahkan hari-hari ini bisa diberikan jaminan bahwa kebutuhan sehari-hari pekerja tidak berkurang. Memang, semua itu akan membuat biaya menjadi besar.

Namun, itu merupakan risiko dari langkah drastis yang dipilih. Langkah hostile takeover selalu membutuhkan biaya besar bila dibandingkan dengan graceful takeover. Pemerintah tidak bisa main-main dengan gejolak sosial yang bisa terjadi. Orang bisa gelap mata ketika sudah berkaitan dengan masa depan.

Tentu kita berharap ada jalan keluar terbaik dari persoalan pelik ini. Aksi unjuk rasa para pekerja di depan Istana jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jangan sampai timbul perasaan seperti pelesetan dari spanduk yang mereka buat 'IUPK = Indonesia untung Papua korban'.

Komentar