Podium

Desember

Jum'at, 8 December 2017 05:01 WIB Penulis: Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group

DESEMBER ialah bulan ‘istimewa’. Ia tak hanya bulan tutup tahun, tapi juga bulan musim penghujan (banyak banjir dan bencana), dan bulan menghabiskan anggaran. Sebab, anggaran yang tak habis akan jadi aib para satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Postulatnya ialah tak habis anggaran tanda tak mampu. Karena itu, ada yang bilang, Desember bulan tentang segala urusan seperti ‘diperbolehkan’.

Desember memang menjadi bulan ‘persembunyian’ bagaimana anggaran dihabiskan dengan rupa-rupa cara. Di sini program mengikuti anggaran yang belum terserap. Bukan sebagaimana galibnya anggaran dipakai sesuai program yang telah dibuat. Wajarlah banyak yang menjadi ‘penyuka’ bulan Desember.

(Satu lagi, Desember ini juga bulan persiapan menghadapi tahun politik: Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Karena itu, Presiden Jokowi mempercepat penggantian Panglima TNI dari Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Marsekal Hadi Nurtjahjo. Hadi akan dilantik secepatnya, sementara Jenderal Gatot baru pensiun 1 April tahun depan).

Memang tiga tahun ini kebiasaan menghabiskan anggaran di Desember tak seramai di masa sebelumnya. Namun, masih banyak institusi negara yang melakukannya. Periksa saja beberapa institusi, banyak pejabat sudah mulai susah ditemui lantaran tengah melakukan perjalanan dinas, perjalanan dinas memang menjadi mata anggaran favorit, terutama di daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai geleng-geleng kepala karena anggaran perjalanan dinas daerah begitu tingginya, melebihi pusat. "Perjalanan dinas dan standar rapat. Masak rapat di sini (pemerintah pusat) dan daerah menjadi lebih mahal. Itu enggak masuk akal! Oleh karena itu, kami ingin itu diteliti. Honor tim, biaya rapat, dan konsinyering," kata Sri Rabu lalu.

Tingginya anggaran perjalanan dinas daerah, kata sang menteri, lantaran daerah tak menggunakan standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya keluaran (SBK) dalam merancang APBD. Daerah banyak membuat standar sesuka hati. Ia menyebut akuntabilitas pemerintah daerah juga masih lemah.

BPK menyatakan ada 7.950 temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, ada 12.168 permasalahan yang merugian negara hingga Rp1,55 triliun. Belum lagi, ada 143 kepala daerah terjerat korupsi. Pada 2015, Presiden Jokowi pernah memangkas anggaran tak efisien di kementerian masing-masing.

Salah satu yang dipangkas ialah anggaran perjalanan dinas dan rapat yang mencapai Rp41 triliun pada 2015, dipangkas Rp15 triliun. Ada yang menganggap inilah ‘anggaran kolestrol’. Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah langsung menggunakan anggarannya pada hari pertama tahun 2018.

“Kalau APBN sudah (diberikan), artinya APBD juga sudah diketahui, 1 Januari 2018 mulailah mengeluarkan dana-dana tersebut," tegasnya Rabu lalu. Jokowi menekankan, pemerintah pusat dan daerah jangan mengulangi kebiasaan buruk yang telah berlangsung puluhan tahun, yakni menumpuk anggaran hingga akhir tahun.

Bahkan, ada institusi yang baru memulai melaksanakan program di bulan Agustus atau September. Kebiasaan ini kita ulang-ulang terus selama berpuluh-puluh tahun. Hentikan," ujar Jokowi. APBN atau APBD adalah pemandu uang rakyat harus dibelanjakan. Anggaran belanja yang berkualitas jelas bisa menjadi instrumen dalam mengatasi berbagai urusan rakyat.

Kalau tidak lewat mekanisme tertib anggaran seperti ini, ia akan sporadis dalam melansakan pembangunan, seperti Nawa Cita. Selain keluhan soal anggaran yang tak kredibel, pemerintah juga memberikan Anugerah Dana Rakca kepada tiga provinsi, yakni Sumatra Barat, Jawa Timur, dan Sumatra Selatan. BPK menyatakan tiga provinsi mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) selama lima kali berturut-turut.

Ketiganya mendapat hadiah Dana Insentif Daerah (DID) masing-masing sebesar Rp71 miliar. Presiden Jokowi menyerahkan langsung hadiah itu di Istana Bogor, Rabu silam. Namun, Jokowi juga menegaskan WTP ialah sesuatu yang seharusnya. Ia bukan prestasi, melainkan sesuatu yang seharusnya.

Padahal, ada banyak institusi negara yang memamerkan WTP sebagai prestasi. Karena itu, banyak yang memasang advertensi. Masuk akal juga ada banyak pemimpin daerah terkena kasus korupsi, tapi institusinya mendapat opini WTP. Desember, kita berharap, tak lagi sebagai bulan ‘persembunyian’ anggaran.

Desember bisa jadi ada yang mengejutkan pascapraperadilan Setya Novanto. Desember kita juga menunggu Jenderal Gatot setelah tak lagi menjadi Panglima TNI. Ke manakah langkah kaki sang jenderal hendak diayunkan? Desember mungkin mulai jelas arahnya.*

Komentar