Podium

Decoupling

Rabu, 6 December 2017 05:31 WIB Penulis: Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group

TAHUN depan merupakan tahun politik. Di samping Presiden yang masih akan menjalankan tugas lima tahunan jabatannya, tahun depan kita akan memiliki nama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan ikut kontestasi pada 2019 kelak. Partai-partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 sudah harus memasukkan pasangan capres dan cawapres yang akan mereka usung, di samping nama calon anggota legislatif.

Wajar apabila muncul kekhawatiran karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak, termasuk kekhawatiran dari kalangan dunia usaha karena akan memengaruhi keputusan bisnis mereka. Namun, sebenarnya masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam menjalankan sistem demokrasi, termasuk memisahkan antara kepentingan ekonomi dan politik.

Sudah terjadi decoupling di antara kedua kepentingan tersebut. Dulu ketika kita baru awal menjalankan demokrasi, gejolak ekonomi langsung terjadi begitu ada rumor politik yang muncul. Paling terasa di pasar uang karena kita memang menerapkan sistem perdagangan terbuka.

Nilai tukar rupiah langsung berfluktuasi sehingga menyulitkan kalangan dunia usaha untuk mengambil keputusan bisnis. Hal itu sangat kita rasakan pada 10 tahun pertama reformasi. Ketidakstabilan politik sangat mudah dimanfaatkan untuk melemparkan rumor. Apalagi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sering terjadi keputusan mendadak berkaitan dengan pergantian menteri.

Namun, setelah itu kita banyak belajar. Risiko dari sistem demokrasi ialah kuatnya checks and balances. Pemerintah tidak bisa serta-merta mengambil keputusan. Setiap kali harus melakukan komunikasi politik dan itu tidak selalu berjalan mulus. Kalangan dunia usaha akhirnya makin memahami dan tidak harus khawatir ketika muncul perdebatan politik di publik.

Negara yang sudah mapan demokrasinya memang tidak pernah terganggu oleh kehidupan masyarakatnya karena peristiwa politik. Di Jerman, misalnya, Kanselir Angela Merkel tengah menghadapi kesulitan membangun koalisi dan membentuk pemerintah setelah pemilu lalu.

Namun, kehidupan masyarakat di Jerman dan kegiatan ekonomi mereka tetap berjalan normal. Pada negara yang demokrasinya sudah maju, masyarakat dituntut untuk bisa menyelesaikan persoalan sendiri secara baik. Prinsip demokrasi yang paling dasar memang ‘Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’.

Pemerintah sendiri hanya hadir untuk menjaga, mengawal, dan merawat bahwa tatanan itu bisa berjalan baik. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang mendominasi dan sebaliknya juga tidak boleh ada yang termarginalisasi. Kita lihat sekarang ini pasar uang kita relatif stabil.

Gejolak pasar uang di Indonesia bahkan boleh dikatakan yang paling kecil ketika terjadi gejolak di pasar global. Masyarakat akhirnya semakin cerdas untuk tidak menjadi korban berbagai macam isu. Hanya, kita harus juga belajar agar kita pandai untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan cepat.

Kita perlu belajar dari pengalaman bangsa Thailand. Dulu kita kagum kepada masyarakat di sana karena mampu memisahkan antara kepentingan politik dan ekonomi. Pergantian perdana menteri boleh sering terjadi, tetapi perekonomian Thailand terus bertumbuh. Namun, setelah kasus yang menimpa PM Thaksin Shinawatra, persoalan politik mengimbas kepada perekonomian mereka.

Polarisasi di tengah masyarakat antara kelompok ‘kaus merah’ dan ‘kaus kuning’ membuat perekonomian Thailand terhuyung. Berlarut-larutnya penyelesaian perbedaan membuat Thailand kehilangan kekompakan, kerja sama, dan keharusan untuk membangun negeri. Kita tentu tidak boleh seperti itu.

Kita harus semakin matang dalam mengelola perbedaan. Hal yang lebih penting untuk dilakukan ialah bagaimana membangun terus etos kerja, menegakkan disiplin, dan meningkatkan produktivitas kerja. Sekarang ini kelesuan ekonomi yang kita rasakan bukan disebabkan persoalan politik.

Kelesuan yang terjadi sejak Mei lalu lebih disebabkan kesalahan kebijakan. Pemerintah terlalu memikirkan kepentingan sendiri demi mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemerintah lupa bahwa ada kegiatan ekonomi masyarakat yang harus terus didorong. Ambisi untuk meningkatkan penerimaan negara akhirnya justru menciutkan kegiatan ekonomi.

Perdagangan di Pasar Tanah Abang, Pasar Glodok, Pasar Mangga Dua, misalnya, menurun tajam karena aturan pajak yang mengimpit. Padahal, ada banyak orang yang menggantungkan kehidupan di sana dan hasil pendapatan itulah yang selama ini mendorong kegiatan ekonomi yang lebih besar.

Satu yang penting menjadi perhatian pemerintah di tahun politik nanti, jangan biarkan masyarakat kehilangan kegiatannya yang produktif. Ibarat memegang telur jangan terlalu longgar karena bisa lepas, tetapi juga jangan terlalu keras karena bisa pecah. Pengalaman 2017 ini seharusnya membuat pemerintah lebih cerdas dalam mengelola negara ini.

Komentar