Podium

Panglima TNI

Selasa, 5 December 2017 05:03 WIB Penulis: Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group

TEKA-TEKI itu terjawab sudah. Teka-teki tentang siapa calon pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Gatot pada Maret nanti genap berusia 58 tahun.

Artinya, itulah waktu pensiun sang jenderal tiba.

Presiden Jokowi pun telah mengirimkan nama calon pengganti Gatot, yakni Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto, ke DPR.

Komisi I DPR akan melakukan uji kepatutan dan kepantasan marsekal yang Januari lalu dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara itu.

Dalam banyak banyak pengalaman, calon panglima pilihan presiden biasanya nyaris tak terbendung.

Artinya, jika tidak ada hal yang menurut undang-undang bisa menggugurkan, Marsekal Hadi akan dilantik menjadi Panglima TNI pengganti Gatot.

Namun, tentu DPR juga harus menguji kecakapan sang calon panglima secara objektif, bahwa Marsekal Hadi memang punya kecakapan menjalankan tugas sebagai Panglima TNI.

Namun, lepas bagaimana hasilnya nanti di parlemen, pilihan calon Panglima TNI dari Angkatan Udara memang sesuatu yang dinanti.

Selama reformasi, baru sekali jenderal Angkatan Udara menjadi Panglima TNI, yakni Marsekal Djoko Suyanto (2006-2007).

Sementara itu, Angkatan Laut telah dua kali, yakni Laksamana Widodo AS (1999-2002) dan Laksamana Agus Suhartono (2010-2013).

Angkatan Darat telah tiga kali, yakni Jenderal Endriarto Sutarto (2002-2006), Jenderal Djoko Santoso (2007-2010), Jenderal Moeldoko (2013-2015), dan Jenderal Gatot Nurmantyo (2015-2018).

Di masa Orde Baru, Panglima TNI selalu dari Angkatan Darat.

Ini sepenuhnya menjadi hak mutlak presiden.

Karena itu, Panglima TNI tidak harus pernah menduduki jabatan kepala staf angkatan, misalnya, tapi bisa siapa saja.

Pengangkatan Jenderal M Jusuf ialah salah satu contohnya.

M Jusuf menggantikan Jenderal Maraden Panggabean sebagai Panglima TNI. Inilah pengangkatan Panglima TNI yang amat tidak lazim.

Jusuf telah 13 tahun meninggalkan TNI sebab menjadi menteri perindustrian.

Selama itu pula sang jenderal tidak pernah lagi baris-berbaris.

Oleh karena itu, ketika kabar itu disampaikan, Jenderal Jusuf pun harus latihan lagi baris-berbaris.

Namun, terbukti, Jenderal Jusuf Panglima TNI yang amat populer.

Amat dekat dengan prajurit.

Sejak era reformasi dan terlebih adanya UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, calon Panglima TNI diatur dalam Pasal 13 ayat (4) bahwa 'Jabatan panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan'.

Kata 'dapat' tentu berbeda dengan kata 'harus'.

'Dapat' bisa ya bisa tidak. Ia tak punya daya paksa.

Sepenuhnya diserahkan kepada presiden yang diasumsikan mempunyai kearifan tingkat dewa sebab seseorang yang telah sampai ke puncak di tiap-tiap matra, yakni kepala staf, diasumsikan siap menjadi Panglima TNI kapan saja.

Undang-undang telah memberi jalan untuk itu.

Kini Presiden Jokowi tengah menggunakan kewenangannya menerjemahkan kata 'dapat' dalam UU TNI dengan memilih Marsekal Hadi Tjahjanto.

Ia yakin lulusan Akademi Angkatan Udara 1986 itu memiliki kemampuan dan kemimpinan yang kuat, yang bisa membawa TNI ke arah lebih profesional sebagai tentara rakyat, tentara pejuang.

Hadi Tjahjono yang kelahiran Malang, Jawa Timur, 8 November 1963, ini dinilai sebagai tentara yang kariernya moncer.

Bagi Jokowi, lulusan sekolah penerbang pada 1987 ini bukan sosok yang baru dikenalnya.

Ketika ia Wali Kota Solo, Hadi ialah Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo.

Pangkat Hadi terus melejit dengan memegang rupa-rupa jabatan.

Sejak 2013 saja, ia dipercaya sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI-AU, Komandan Landasan Udara Abdulrachman Saleh Malang, Sekretaris Militer Presiden, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Jika nanti dilantik menjadi Panglima TNI, Hadi harus membuktikan bahwa jabatan yang ia emban memang karena kecakapannya, bukan semata kedekatannya dengan Presiden.

Ia harus menuntaskan kasus korupsi pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 yang diduga merugikan negara Rp220 miliar.

Polisi Militer (POM) TNI bersama KPK telah menetapkan tersangka dari sipil maupun militer, termasuk Marsekal Muda Supriyanto Basuki dan Marsekal Pertama Fachri Adamy.

Adakah marsekal di atasnya yang terlibat?

Untuk kian menyatukan TNI, agaknya Hadi perlu melakukan apa yang pernah dilakukan Jenderal Jusuf yang selalu mengunjungi prajuritnya di seluruh Tanah Air.

Menanyakan keadaan mereka secara langsung.

Hal lain lagi, yakni revisi Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, agar prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum bisa diadili peradilan umum.

Rencana revisi telah lama disuarakan, tapi hanya sebatas gema.

Tak pernah menjadi nyata.

Komentar