Podium

Revolusi Kakus

Kamis, 30 November 2017 05:31 WIB Penulis: Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group

MUDAH-MUDAHAN Anda masih ingat kata 'kakus', tempat buang air, alias jamban. Saya perlu katakan itu karena penggunaan kata kakus sudah lama digantikan WC, water closet (Belanda), yaitu kakus dengan penyemburan air. Sejalan dengan lenyapnya serapan kata asal Belanda digantikan asal Inggris, 'WC' pun digeser 'toilet'.

Anehnya perubahan itu tidak selalu disertai kata 'umum'. 'WC umum' tidak selalu berubah menjadi 'toilet umum', tetapi cukup tertera 'toilet'. Tidak percaya? Tidak usah repot-repot untuk membuktikannya. Untuk apa ada dusta di antara kita perihal WC umum? Selera yang lebih beradab pun sepertinya tidak pas dengan sebutan kakus.

Seorang kawan yang cantik parasnya dan halus budi bahasanya tidak pernah bilang mau ke WC atau ke toilet, apalagi ke kakus, tetapi membahasakannya, 'saya mau ke ladies'. Sebaliknya, saya belum pernah mendengar seorang gentleman mengatakan 'saya mau ke gentle...'. Apalagi bilang, maaf, 'saya mau ke ladies'.

Saya sendiri lebih suka menyebut kakus. Apa pun namanya, entah toilet, jamban, ataupun WC, kakus cermin keadaban suatu masyarakat atau bangsa, sebagai warga dunia. Sekali lagi sebagai warga dunia, bukan cuma warga suatu kota atau desa. Sedemikian penting kakus untuk warga dunia sampai-sampai PBB menjadikan 19 November sebagai Hari Kakus Dunia (World Toilet Day).

Apakah Anda merayakannya 10 hari lalu? Saya baru merayakannya sekarang ini dengan cara mengekspresikannya di 'Podium' ini. PBB beralasan kakus menyelamatkan manusia. Kotoran manusia yang tidak dibuang pada tempatnya yang berkeadaban menjadi penyebar penyakit yang dapat membunuh manusia.

Hari Kakus Dunia diproklamasikan untuk menginspirasi tindakan nyata mengatasi krisis sanitasi. Berkat kakus, pada 2030 diharapkan siapa pun warga dunia di kolong langit ini terbebas dari krisis sanitasi. Pemimpin besar Tiongkok Xi Jinping malah pada 2015 mencanangkan revolusi kakus, yaitu revolusi meningkatkan mutu kakus ke seluruh Tiongkok dalam rangka membangun suatu masyarakat lebih beradab dan memperbaiki higienitas massal.

"Kakus bukan urusan kecil," kata Xi Jinping di halaman depan koran Partai Komunis. Saban kali ke perdesaan, pemimpin besar itu selalu mengecek apakah rumah di desa itu menggunakan kakus yang higienis, sesuai standar. Di negara berpenduduk paling banyak di dunia itu pengecekan mutu kakus juga menjadi urusan sangat penting bagi pengembangan pariwisata.

Dalam tiga tahun, 2015-2017, pemerintah Tiongkok telah meningkatkan mutu 68 ribu kakus. Badan Pariwisata Nasional Tiongkok pekan lalu mengumumkan mulai 2018 sampai 2020 bakal membangun dan meningkatkan 64 ribu kakus. Bila PBB membahasakan 19 November hanya sebagai Hari Kakus Dunia, Tiongkok membuatnya lebih panjang sesuai selera komunis, yaitu 'Hari Kakus Dunia dan Hari Kesadaran Revolusi Kakus Tiongkok'.

Kiranya kita juga perlu semacam revolusi kakus versi Nusantara. Masih ada sebanyak 24% penduduk kota buang hajat sembarangan. Di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu) saja ada sekitar 151 ribu keluarga yang setiap hari buang air besar sembarangan.

Kita tidak tahu berapa juta penduduk desa persisnya yang masih membutuhkan kakus sehat sehingga tidak membuang air besar di semak-semak. Kota Yogya kiranya boleh dijadikan gambaran. Di kota itu tidak ada lagi perilaku warga buang air besar sembarangan. Akan tetapi, kakusnya tidak layak. Saluran kakusnya langsung nyemplung ke bawah.

Yang dramatis ialah apa yang terjadi Senin (27/11) lalu. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meninjau kakus bertaraf internasional yang dibangun di bawah tanah di Jalan Panembahan Senopati dengan anggaran Rp5,7 miliar. "Kok ambune wes pesing (kok baunya sudah pesing)," kata Gubernur seraya menutup hidung.

Padahal kakus itu baru akan dibuka untuk umum Desember ini. Saya tidak paham apakah daya endus hidung rakyat berbeda dengan daya endus hidung seorang sultan yang berdarah biru. Fakta bahwa gubernur bilang 'ambune wis pesing' sambil tutup hidung kiranya menunjukkan dalam hal kakus itu hidung gubernur lebih peka ketimbang hidung aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab atas pembangunan kakus internasional itu.

Ternyata revolusi mental juga diperlukan dalam menggelorakan revolusi kakus agar uang negara miliaran rupiah tidak dipakai untuk membangun kakus internasional yang bau pesing. Apa dikira turis yang datang ke Yogya hidungnya mampet?

Komentar