Podium

ABS

Sabtu, 4 November 2017 05:31 WIB Penulis: Suryopratomo/Dewan Redaksi Media Indonesia

AWAL Mei lalu, dalam kunjungan ke Hong Kong, Presiden Joko Widodo sempat bertemu konglomerat negeri itu, Li Ka-shing.

Seperti biasa Presiden mengundang pemilik CK Hutchinson Holdings Limited itu untuk berinvestasi di Indonesia.

Hutchinson dikenal sebagai operator pelabuhan besar di dunia yang mengelola 50 pelabuhan di 25 negara.

Li menyampaikan, Hutchinson sudah sejak 1999 berinvestasi di Indonesia.

Selain pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok, ada beberapa investasi infrastruktur dan telekomunikasi yang sudah dilakukan.

Setidaknya sudah US$7 miliar investasi ditanamkan Hutchinson di sini dan masih ada rencana investasi US$3 miliar yang akan dilakukan.

Hanya, Li menyampaikan harapan yang disampaikan Presiden sering berbeda dengan kenyataannya di lapangan.

Sepanjang 18 tahun mengoperasikan terminal peti kemas di Tanjung Priok, banyak gangguan yang harus diterima Hutchinson.

Bahkan, sekarang ini muncul desakan untuk mengusir Hutchinson dari Tanjung Priok.

Ilustrasi itu sengaja kita angkat untuk menunjukkan bahwa keinginan mengundang investor menanamkan modal di Indonesia tidak sejalan dengan praktiknya.

Sikap nasionalisme sempit dan bahkan xenofobia akhirnya membuat orang ragu untuk berinvestasi di Indonesia.

Padahal pengalaman Hutchinson, begitu banyak karyawan yang dikirim ke luar negeri untuk belajar menjadi operator pelabuhan peti kemas yang baik.

Mereka ingin agar Indonesia tidak kalah jika dibandingkan dengan Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang yang begitu efisien dalam mengoperasikan pelabuhan.

Remunerasi karyawan Hutchinson di Indonesia pun sudah diberikan yang terbaik.

Pengawai paling rendah gajinya mencapai Rp34 juta per bulan.

Seorang manajer bisa menerima gaji sampai Rp120 juta per bulan.

Pertanyaannya, apakah semua yang terjadi di lapangan disampaikan kepada Presiden?

Ataukah hanya hal-hal baik yang dilaporkan, sedangkan kekurangan disembunyikan di belakang?

Sungguh kita khawatir apabila sikap 'asal bapak senang' masih kuat ada pada kita.

Kasihan apabila Presiden hanya mendapatkan informasi yang baik-baik.

Akibatnya, Presiden bisa keliru dalam menyampaikan pesan dan ketika berbicara dengan pihak luar, Presiden menjadi kehilangan kredibilitas.

Presiden itu harus kita jaga wibawa dan kredibilitasnya karena ia simbol negara.

Pernyataan Presiden harus tepat karena akan menjadi acuan rakyat. Bahkan, peran pemimpin untuk mengajak dan menggerakkan rakyat dilakukan melalui ucapan.

Banyak hal yang masih harus kita kerjakan untuk membangun negara ini. Salah satu yang harus dijaga ialah kepercayaan.

Apalagi kita sangat membutuhkan datangnya investasi, baik dari dalam maupun luar negeri untuk membuka lapangan pekerjaan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam dialog tentang prospek ekonomi 2018 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia terungkap besarnya minat untuk menanamkan modal di Indonesia.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, dalam tiga tahun terakhir ini ada rencana investasi lebih dari Rp8.000 triliun.

Sayangnya, realisasi dari rencana tersebut hanya sekitar 25%.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjadi pembicara kunci mengingatkan kita untuk jangan sampai seperti Venezuela.

Nasionalisme yang berlebihan melahirkan sikap antiasing.

Nasionalisasi yang dilakukan Presiden Hugo Chavez pada awalnya tampak heroik, tetapi kini untuk memenuhi kebutuhan hidup saja mereka kesulitan.

Wapres mengingatkan sulitnya mengembalikan kepercayaan, termasuk dari para investor.

Begitu mereka menganggap Indonesia tidak menerapkan praktik bisnis yang benar, mereka tidak akan pernah mau membawa modalnya ke sini.

Untuk itulah, Wapres meminta kita tidak mudah melakukan nasionalisasi perusahaan asing atas nama divestasi.

Untuk meningkatkan produktivitas tidak cukup hanya bekerja keras, tetapi juga harus cerdas.

Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi penting agar kita tidak takut menghadapi persaingan.

Sekarang kita mendapatkan momentum baik untuk menarik investasi masuk ke Indonesia.

Indeks kemudahan berusaha di Indonesia, menurut Bank Dunia, berada di peringkat 72.

Ini meningkat 19 posisi dari setahun sebelumnya.

Pertanyaan sekarang, bagaimana menjadikan perbaikan peringkat itu tecermin dalam peningkatan investasi yang sesungguhnya.

Di sini dibutuhkan perubahan mentalitas dari kita semua.

Bahkan, bangsa Tiongkok yang komunis pun berani menerapkannya bahwa 'tidak usah terlalu peduli kucing itu berwarna hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus'.

Komentar