Podium

Ajudan

Rabu, 13 September 2017 05:31 WIB

PESAWAT Garuda Indonesia GA 206 Sabtu pagi pekan lalu sudah siap untuk terbang. Pukul 09.50 WIB, seluruh penumpang sudah masuk ke pesawat. Menurut jadwal pesawat akan lepas landas pukul 10.05.

Ternyata petugas darat menghitung ada kelebihan satu penumpang dan orang itu tidak masuk manifes. Orang yang duduk di kursi nomor 31A itu ternyata ajudan gubernur di Sumatra. Sang gubernur duduk di kursi nomor 1A di kelas bisnis.

Oleh karena tidak ada dalam manifes, sang ajudan diminta untuk turun. Akan tetapi, ia berkukuh untuk tetap ikut dalam pesawat karena merasa ada kursi kosong yang ia bisa duduki. Sekali ia maju ke depan untuk berbicara dengan staf gubernur, tetapi kemudian kembali ke tempat duduk semula.

Petugas darat kemudian datang lagi untuk berbicara dengan sang ajudan. Namun, komunikasi begitu alot dan sang ajudan tetap bergeming. Hampir 1 jam negosiasi berlangsung, sedangkan sang gubernur tidur nyenyak di kursinya. Sampai kemudian sang ajudan menyerah karena ia memang terdaftar dalam penerbangan GA 208.

Ilustrasi itu sengaja kita angkat karena seorang pengusaha senior Burhanuddin Maras melihat ada inefisiensi luar biasa dalam birokrasi kita. Semua pejabat merasa berhak untuk didampingi ajudan. Bahkan dalam kasus gubernur di atas, ajudannya bisa sampai dua dan sebagai pejabat negara merasa boleh berbuat apa saja di negeri ini.

Para pejabat kita sepertinya tidak bisa hidup tanpa ajudan. Sampai-sampai tidak ada pikiran untuk memerintahkan ajudannya agar turun dari pesawat dan naik pesawat berikutnya. Tidak ada kesadaran bahwa akibat sikap egoisnya, Garuda harus kehilangan waktu percuma sampai 1 jam.

Belum lagi ratusan penumpang yang harus menunggu sesuatu yang tidak penting. Pada awal reformasi, kita sempat berharap ada perubahan sikap pejabat kita agar tidak feodal. Kita menaruh hormat ketika Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat Hidayat Nur Wahid memulai tradisi baru dengan tidak dikawal ajudan.

Ia melakukan sendiri ketika bepergian ke luar kota. Ternyata hanya Hidayat yang melakukan hal seperti itu. Pejabat lain justru bangga didampingi ajudan. Bahkan semua pejabat sekarang harus dikawal motor polisi dan mobil pengawal di belakangnya.

Bur Maras mempertanyakan, berapa biaya ajudan dan pengawalan yang harus dibayar negara setiap tahunnya? Apalagi yang namanya ajudan sekarang ini harus mendampingi hingga tingkat direktur jenderal. Sementara itu, di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota pun minta didampingi ajudan dan pengawalan.

Sikap feodal dari para pejabat membuat kita sering menjadi tontonan bangsa lain. Pernah satu saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Swedia. Saat menghadiri jamuan makan malam, rangkaian rombongan Presiden membuat macet Kota Stockholm.

Hal itu disebabkan hotel dengan tempat jamuan makan ternyata begitu dekat sehingga ketika mobil Presiden sudah tiba di kantor perdana menteri, mobil rangkaian di belakangnya masih tertahan di dekat hotel.

Bagi masyarakat Stockholm, kejadian tersebut aneh karena seorang perdana menteri di sana ke kantor pun hanya menggunakan kendaraan umum. Tidak perlu ia repot karena tidak ada juga ajudan yang harus mendampinginya sepanjang waktu.

Stockholm memang dikenal sebagai salah satu kota teraman di dunia. Pertanyaannya, apakah kita akan terus mempertahankan sikap feodal seperti ini? Haruskah pejabat sampai level dirjen didampingi ajudan?

Apakah polisi yang sudah kurang jumlahnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masih harus melakukan tugas pengawalan bagi para pejabat? Revolusi mental seharusnya dimulai dari sikap para pejabat.

Seorang pejabat negara itu bukanlah priayi seperti zaman Belanda. Ia seorang pelayan masyarakat. Bagaimana mereka akan bisa melakukan tugas pelayanan kalau sikap sehari-hari selalu minta dilayani?

Apalagi kalau kita ingat bagaimana sulitnya keuangan negara sekarang ini. Penerimaan pajak begitu rendahnya sampai semua hal sekarang harus dipajaki. Bahkan penulis yang jumlahnya sangat sedikit pun malas untuk berkarya lagi karena besaran pajak yang tidak masuk akal.

Seharusnya anggaran negara itu dipakai untuk sesuatu yang produktif dan melayani masyarakat, bukan sebaliknya keringat rakyat dipakai para pejabat untuk hidup dengan penuh pelayanan bahkan merepotkan rakyat yang sudah susah payah membiayai para pejabat.

Komentar