Podium

SOS Olahraga

Sabtu, 2 September 2017 05:31 WIB Penulis: Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group

WAKIL Presiden Jusuf Kalla kecewa dengan prestasi olahraga yang dicapai kontingen Indonesia di SEA Games Kuala Lumpur yang ditutup Rabu (30/8). Wapres tidak habis pikir bagaimana Indonesia yang begitu besar memiliki prestasi yang jauh di bawah dua negara kecil, Vietnam dan Singapura.

Sebenarnya, tidak ada yang mengejutkan dari kegagalan kontingen Indonesia di ajang SEA Games. Sebelum keberangkatan ke Kuala Lumpur, di kolom ini kita sudah mengatakan mustahil bagi Indonesia meraih prestasi tinggi. Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadi juara umum hanya mimpi di siang bolong.

Mengapa? Karena persiapan atlet amburadul. Kita tidak mempersiapkan para atlet dengan baik. Bahkan sampai pesta olahraga berakhir, peraih medali emas tolak peluru putri Eki Febri Ekawati masih mengeluhkan uang akomodasi yang sudah delapan bulan belum dibayarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menpora Imam Nahrawi meminta maaf dan akan segera mencari tahu penyebabnya. Namun, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan minta maaf. Ini menunjukkan kealpaan negara untuk mempersiapkan atlet agar bisa meraih prestasi tertinggi. Tidak salah apabila kondisi yang kita hadapi sekarang ini dikatakan darurat olahraga.

Pembinaan generasi muda ditangani orang-orang yang medioker. Mereka tidak paham esensi dari olahraga dan bagaimana olahraga itu seharusnya ditangani. Olahraga tidak mengenal namanya jalan pintas. Mereka yang lebih mau berkeringat, merekalah yang akan meraih hasil lebih tinggi. Proses menuju juara merupakan proses panjang dan melelahkan.

Latihan terus-meneruslah yang akan membawa ke kesempurnaan. Practice makes perfect. Prestasi Singapura bisa jauh lebih tinggi daripada kita karena olahraga diletakkan sebagai bagian dari budaya. Olahraga ditangani Kementerian Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda. Dengan menjadikan olahraga sebagai bagian dari kebudayaan, yang dituju bukan sekadar kemenangannya, melainkan juga pembangunan karakternya.

Ketika membangun Indonesia, hal yang pertama kali dilakukan Bung Karno ialah membangun jiwa para pemuda. Bahkan Presiden Pertama Republik Indonesia itu dengan lantang mengatakan, "Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kita lihat bagaimana Bung Karno kemudian mengirimkan ribuan pemuda untuk menimba ilmu di luar negeri.

Ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV 1962, putra-putra terbaik tidak hanya dilatih secara spartan, tetapi mereka juga dikirim berlatih ke luar negeri. Apa hasilnya? Indonesia tidak hanya sukses menjadi tuan rumah pesta olahraga bangsa Asia, tetapi juga menjadi peraih medali emas terbanyak kedua setelah Jepang.

Sekarang kita alpa untuk membangun karakter bangsa. Kita terjebak dalam pragmatisme ekonomi yang akut. Ukuran keberhasilan itu seakan-akan hanya uang. Tidak usah heran apabila kita lupa membangun fasilitas olahraga. Bahkan Gelora Bung Karno pun dikelompokkan sebagai badan layanan umum yang harus menghasilkan penerimaan untuk negara.

Cabang atletik yang menjadi penyumbang medali emas terbanyak di SEA Games harus membayar sewa stadion madya Rp5 miliar setiap tahun. Padahal, tidak ada pemasukan apa pun dari penyelenggaraan pertandingan atletik. Ketua Umum PB PASI Bob Hasan harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri minimal Rp2 miliar per bulan guna membiayai pemusatan latihan nasional.

Sekarang ketika Gelora Bung Karno sedang direnovasi untuk persiapan Asian Games 2018, para atlet atletik diminta keluar dari stadion madya. Pertanyaannya, apakah pemerintah memikirkan ke mana mereka harus pindah berlatih? Apakah pemerintah memikirkan di mana selanjutnya para atlet harus tinggal?

Tidak ada sama sekali perhatian dari pemerintah. Semua itu dianggap tanggung jawab induk olahraga. Ketika terjadi kasus keterlambatan pembayaran biaya akomodasi seperti dialami Eki Febri, Menpora masih berdalih pembayaran harus sesuai dengan aturan penggunaan anggaran negara. Sebegitu repotnyakah aturan pengeluaran anggaran untuk sesuatu yang sudah jelas peruntukannya?

Apakah benar tugas pembiayaan pembinaan atlet yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dibebankan kepada ketua umum cabang olahraga? Tidak terbayangkan apabila negara ini tidak memiliki orang seperti Bob Hasan (atletik), Anindya Bakrie (renang), atau Titiek Soeharto (panahan) yang mau mengeluarkan dana untuk pembinaan olahraga.

Dengan anggaran negara yang hanya 0,08% untuk pembinaan olahraga, kita tidak perlu heran apabila prestasi olahraga Indonesia mencapai titik nadir seperti sekarang ini. Lalu, bagaimana kita pantas berharap ketika menjadi tuan rumah Asian Games tahun depan para atlet kita bisa berjaya?

Dengan waktu tidak sampai tahun tersisa, hanya keajaiban yang bisa mengubahnya. Namun, kalau cara pengelolaan negara sekadar memotong-motong anggaran, kita pantas bersiap bukan hanya akan gagal meraih prestasi besar. Kita pun tidak akan mampu menjadi penyelenggara yang baik. Semoga itu tidak pernah terjadi.

Komentar