WAWANCARA

AHMAD SYAFI'I MUFID: Ketidakrukunan adalah Penyimpangan

Ahad, 26 March 2017 05:41 WIB Penulis: Siti Retno Wulamdari

Dok. Youtube

SIFAT ingin menang sendiri dan menguasai memang ada dalam diri manusia. Karena itu, lahir ajaran agama yang berkaitan dengan etika, mengatur manusia agar bisa berperilaku baik, saling menghormati, dan tidak bertengkar. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta Ahmad Syafi 'i Mufi d meyakini yang diinginkan manusia ialah hidup rukun karena pada dasarnya kehadiran manusia buah dari cinta kasih dan kasih sayang. Wartawan Media Indonesia Retno Siti Wulandari mewawancarai Ketua FKUB DKI Jakarta Ahmad Syafi 'i Mufid di Kantor FKUB di bilangan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (16/3). Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana FKUB melihat kondisi kerukunan umat beragama saat ini?

Kondisinya dalam posisi bagus, tidak ada kejadian berarti dalam kaitan dengan kerukunan. Kalau ada kejadian yang tidak ideal, ya wajar, penduduknya ada 250 juta. Seperti kasus yang sudah lama, perihal pendirian rumah ibadah di Bogor, misalnya, hal tersebut berkaitan dengan persoalan komunikasi, persyaratan yang belum terpenuhi. Akan tetapi, saya tidak percaya kalau pemerintah disebut tidak hadir, pemerintah itu menjunjung dan memfasilitasi kerukunan umat beragama. Harusnya bisa merujuk kepada sejarah pendirian negara, Indonesia itu dibangun berbagai suku dan agama, itu tampak pada penyusunan Sumpah Pemuda di 1928. Karena itu, persatuan dan kerukunan harus dijaga.

Saat ini cepat sekali jika tersentil oleh isu agama, apakah Anda juga melihat kondisi tersebut?

Kami sudah membaca dan mengantisipasi dengan meneguhkan kembali komitmen kebangsaan melalui pendirian FKUB, akan muncul isu SARA dalam proses pemilihan kepala daerah. Yang menjadi persoalan, agama digunakan untuk kepentingan kampanye, menaruh simpati, dan membangun antipati. Karena menyinggung persoalan identitas, jadi lebih cepat marah atau menjadi responsif.

Apakah persoalan kerukunan itu hanya merujuk pada kondisi antarumat beragama atau dalam satu agama yang sama pun masih ada kondisi intoleransi?

Ya, dalam satu agama ada perbedaan pemahaman. Ada yang memahami dari sisi tekstual, apa bunyi teks agama dipakai untuk menilai dan menyikapi seseorang, kalau tidak sesuai ya salah. Sering kali hal ini menyebabkan orang menjadi sumbu pendek. Namun, ada juga yang memahami secara teks dan konteks. Lahirnya teks itu terkait dengan situasi, tidak dalam keadaan kosong tiba-tiba muncul.

Sebagai penerima dan penyampai aspirasi dari setiap umat beragama, apakah ada pemetaan yang dilakukan FKUB untuk memberikan rekomendasi ke pemerintah?

Kami pernah memberikan surat kepada gubernur dan DPRD DKI Jakarta untuk tidak mengekspos ke media, selesaikan di dalam. Kami enggak hanya ke pemerintah, tetapi juga langsung ke masyarakat kasih saran. Seperti enggak bisa terima gubernur, saya undang mereka melalui acara buka bersama lalu terjadi dialog sehingga bisa meredam kegaduhan. Kami punya fungsi ketika ada umat beragama yang ingin menyampaikan rekomendasi ke pemerintah, bisa melalui kami. Presiden menangkap bahwa perlu adanya dialog tokoh nasional, melalui Dewan Kerukunan Nasional. Akan tetapi, daripada menambah dana lagi, mbok ya dibentuk saja FKUB tingkat nasional. Kalau ada persoalan seperti ini, FKUB bisa memediasi keperluan masyarakat dan pemerintah seperti apa. Caranya dengan meningkatkan peraturan bersama menteri menjadi perpres. Bisa menjadi antisipasi intoleransi, dengan pemetaan penyebab, akar, dan bagaimana mengelolanya.

Kalau melihat kondisi saat ini, masyarakat mudah panas dan muncul konflik. Apakah memang kerukunan itu tidak bersifat alamiah, hanya sebatas di permukaan?

Filosofi manusia itu rukun, ada manusia ya karena ada kasih sayang. Kalau enggak ada ibu dan bapak, ya enggak akan ada kita. Ketidakrukunan itu penyimpangan, termasuk di dalam negara. Rukun itu asasi, konfl ik atau pertikaian itu penyimpangan. Meskipun memang, manusia pada dasarnya memiliki sifat mau menang sendiri. Kemudian oleh Allah diturunkan agama untuk mengatur sifat seperti itu. Karena agama bermacam-macam lalu muncul turunannya norma sosial. Karena norma sosial itu tidak cukup karena kita bernegara, dibentuk norma hukum. Namun, di atas semua itu, kembali kepada etika yang dekat sekali dengan agama. Sementara yang saat ini terjadi, sudah tinggi derajatnya menjadi agamawan seperti enggak mengerti aturan tersebut.

Kalau kerukunan itu terdapat penyimpangan, apakah harus dibentuk peraturan untuk menjaganya?

Pada dasarnya norma sosial dibangun sendiri oleh masyarakat. Di Amerika Serikat saja, teman-teman dari Indonesia jika bernyanyi dengan agak keras di halaman rumah, itu pasti didatangi polisi. Karena kami dinilai mengganggu masyarakat sekitar, enggak perlu berantem, itu perlunya aturan. Sekarang orang enggak jujur, maunya dihormati tetapi enggak menghormati, artinya aturan sosial sudah dilanggar, kalau sudah dilanggar ya hukum. Jika masih bisa diatur dengan aturan sosial ya enggak perlu dengan membentuk undang-undang. Kalau terus dilanggar ya harus ada undang-undang.

Ketika didatangi aliran kepercayaan dan agama, apakah FKUB bisa memfasilitasi semuanya, termasuk pendirian rumah ibadah?

Harus dibedakan, aliran kepercayaan itu berbeda dengan agama, tempatnya ada di subagama. Itu merupakan cara seseorang untuk melakukan penyucian diri juga memperkaya kebatinan. Pengakuan agama itu datang dari masyarakat, bukan Kementerian Agama, tetapi pemerintah memfasilitasi melalui Kementerian Agama dan di Indonesia agama yang sudah difasilitasi itu ada enam. Kalau masalah meng akui agama, Tao, Sikh, Yahudi itu juga disebut agama. Sementara itu, yang berhubungan dengan kebudayaan, seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, itu sudah benar tercantum di Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya, mereka dahulu tidak mau dijadikan agama, tetapi karena era kebebasan ini jadi meminta status sebagai agama. Kita enggak punya undang- undang yang mengatur agama itu seperti apa, yang bukan agama seperti apa, perlindungan untuk agama seperti apa, dan fasilitasnya seperti apa. Pasal 29 ayat 1 dan 2 hendaknya dijabarkan dalam UU organik, dahulu sudah pernah ada bahasan ketika saya di Balitbang Kemenag. Pembahasan tingkat intelektual dan akademisi, tetapi belum sampai di legislatif.

Peran riil FKUB dalam masyarakat, seperti apa?

Melayani masyarakat yang ingin mendirikan rumah ibadah, mulai konsultasi sampai rekomendasi mendirikan IMB rumah ibadah. Pemberdayaan masyarakat untuk kerukunan melalui SABDA, memberdayakan alumni SABDA menjadi kader kerukunan di masyarakat dan terus kami pantau. I ngin saya arahkan ada festival seni dan budaya dari berbagai agama. Alumni ini berasal dari berbagai macam kecamatan dan kelurahan, mereka akan jadi leader di tingkat RT/RW.

Bagaimana Anda memberi contoh di dalam masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan?

Saya hidup dari dua pandangan keagamaan yang relatif berbeda, NU dan Muhammadiyah. Saya pun menggagas kampung mualim di Bekasi, menyatukan berbagai macam paham agama di 10 masjid, dahulu masing-masing beribadah sendiri untuk Idul Fitri sejak 2006 bisa berjemaah menjadi satu. Saat ini kami pun bisa secara rutin memberikan santunan bagi fakir miskin juga yatim piatu. Saya beri tahu prinsip saya kepada mereka, kita harus rukun karena itu rahmat, sedangkan berpecah belah itu azab. Termasuk orang nonmuslim bisa tetap erat kebersamaannya dengan kita.

Bagaimana caranya menengahi konflik kerukunan yang ada di lingkungan tersebut?

Iya awalnya kan biasa, persoalan konfl ik antara Salafi dan yang tradisi. Ya saya undang mereka untuk berbicara, berdiskusi, lalu beceramah, undang untuk makan-makan di rumah saya. Nah sekarang setiap bulan kami keliling ke setiap masjid-masjid tersebut sehingga kerukunan tercapai. (M-2)

Komentar