Megapolitan

Polda Metro Pastikan Sandiaga Wajib Mengklarifikasi

Selasa, 21 March 2017 11:57 WIB Penulis: Ilham Wibowo/MTVN

MI/Rommy Pujianto

POLDA Metro Jaya memastikan proses hukum terhadap seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti. Termasuk kasus dugaan penggelapan tanah yang menyeret nama Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan Sandi seyogyanya hadir untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini di Direktorat Kriminal Umum. Polisi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan bilamana Sandi menolak hadir dengan alasan sibuk.

"Jadwal kehadiran klarifikasinya jam 13.00 WIB, kalau yang bersangkutan tidak bisa hadir ya kami jadwalkan ulang, kami koordinasikan," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).

Argo memastikan proses hukum sama untuk seluruh warga negara. Ia menampik tuduhan pengacara Sandi yang menyebut kasus ini bermuatan politis lantaran dilakukan manakala tahapan pilkada DKI Jakarta yang memasuki putaran dua.

"Kami profesional. Ada laporan kami tindaklanjuti dulu, kalau nanti penyelidikan itu ada unsur pidana, kami naikkan ke penyidikan. Pokoknya, yang bersangkutan kami minta untuk klarifikasi," tutur Argo.

Argo juga menampik, tuduhan pihak Sandi yang menyebut penanganan kasus ini yang terkesan lebih cepat. Menurut Argo, proses hukum yang dilakukan telah memenuhi prosedur yang berlaku. "Laporannya kan seminggu. Ada waktu, jadi tak langsung (dipanggil setelah laporan)," ujarnya.

Menanggapi surat panggilan polisi itu, Tim Kuasa Hukum Sandi mengaku tercengang lantaran proses hukum yang tergolong cepat. Pihak Sandi masih memikirkan menghadapi kelanjutkan proses hukum ini.

"Kita salut luar biasa seminggu (proses) sudah sampai surat pemanggilan ke kita. Luar biasa. Andai seluruh polisi menangani perkara secepat ini," kata Tim Kuasa Hukum Sandi, Yupen Hadi, Senin (20/3).

Sandi dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penggelapan uang pembelian tanah seluas 3.115 meter persegi di Kawasan Curug, Tangerang pada tahun 2012. Laporan tersebut dibuat oleh Jhoni Hidayat pada 8 Maret 2017.

"Pada 9 maret 2017, keesokan harinya perintah peyelidikan mengusut perkara ini keluar. Semingu kemudian, 17 Maret 2017 diterbikan surat panggilan untuk pemanggilan pada 21 Maret 2017," ujar dia.

Padahal kata Yupen, ada sejumlah kasus yang dilaporkan timnya tapi tak ditindaklanjuti oleh polisi. Lambatnya perlakuan polisi dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

"Kita pernah laporkan Chiko, Haris, Kamerad (Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi), di mana paslon kami baik Mas Anies atau Bang Sandi menjadi korban. Polisi kok terkesan lambat, terkesan abai. Kami diperlakukan tidak adil," ujar dia.(OL-3)

Komentar