Ekonomi

Indonesia Tidak Perlu Impor Kapal Selam

Selasa, 21 March 2017 10:43 WIB Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan berbincang dengan Dir Teknik dan Teknologi Informasi Pelindo III Husein Latief (kanan) ketika meninjau Dermaga Curah Kering di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jatim. -- ANTARA FOTO/Zabur Karuru

MENTERI Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Indonesia tidak lama lagi Indonesia mampu memproduksi sendiri kapal selam dengan kualitas unggul sehingga import tidak dibutuhkan lagi.

Hal itu disampaikan Luhut pada saat berkunjung ke PT PAL Indonesia di Surabaya, Selasa (21/3). Di situ Luhut juga meninjau perkembangan proyek alat utama sistem pertahanan (alutsista) maritim yang sedang dikerjakan di PT PAL.

"Kapal (selam) ini lebih bagus dari yang pertama. Ada 206 orang yang dikirim ke luar negeri untuk sekolah dan kembali ke Indonesia. Mereka ini yang menjadi embrio agar Indonesia bisa membangun kapal-kapal bagus lainnya. Dengan melihat ini saya sangat yakin kita tidak perlu impor lagi," ujar Luhut.

Dalam pertemuan dengan jajaran direksi PT PAL, Satgas Angkatan Laut, hadir pula sekitar 50 pekerja Indonesia yang baru saja kembali dari pelatihan pembangunan kapal di Korea Selatan. Proyek ini adalah bagian dari kerja sama antara Kementerian Pertahanan dengan galangan kapal asal Korea Selatan, DSME. Kerja sama ini meliputi pembuatan tiga kapal selam dan mendidik sumber daya manusia Indonesia belajar membuat kapal selam ke negara tersebut.

"Saya senang melihat perkembangan pembangunan kapal yang sudah jadi ini, Anda kembali dari Korea Selatan untuk mengembangkan alutsista kita. Saya percaya kalian dapat menciptakan yang lebih canggih lagi di masa datang," tutur Luhut dalam pertemuan tersebut.

Ia menambahkan, bagus atau tidaknya kualitas kapal selam tersebut bergantung pada pekerjanya, untuk itu ia meminta mereka untuk mempertahankan etos kerja dan disiplin. Namun, apa yang sudah dicapai ini belum sebaik beberapa negara tetangga Indonesia, seperti Vietnam.

"Kami akan mempelajari mengapa Vietnam bisa mengekspor sampai 300 kapal dalam setahun. Vietnam ini negaranya lebih kecil dengan jumlah penduduknya hanya 1/6 dari jumlah masyarakat Indonesia," urainya.

Menko Luhut menceritakan dalam beberapa kunjungannya ke pabrik Cassa, Airbus dan banyak lagi, orang-orang Indonesia diakui keahliannya tidak kalah dari pekerja negara lain karena itulah kita harus percaya diri dan yakin bisa mengembangkan industri ini.

"Orang-orang asing mengatakan kepada saya yang harus ditingkatkan lagi adalah efiensi, disiplin dan produktivitas. Ini penting agar kita bisa menjadi bangsa besar. Kita bisa buat sendiri tidak perlu impor, sehingga kita bisa menjadi negara bahari yang hebat. Pesan saya, manajemen juga harus melakukan efisiensi dengan memaksimalkan transaksi melalui bank transfer dan meningkatkan transparansi," katanya.

Dalam kunjungan ini Menko Luhut juga meminjau Terminal Teluk Lamong. Pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang ikut mendampingi Menko Maritim menyampaikan permohonan agar pemerintah pusat memberikan wewenang perizinan pengembangan pelabuhan kepada provinsi.

Menko Luhut mendukung usul tersebut demi meningkatkan efisiensi. “Kita bikin mudah lah, jangan mempersulit diri sendiri, kalau memang perlu selesai di sini saja. Dari Jakarta kita beri tahu saja, diinfokan ada begini. Kalau itu terjadi saya kira akan banyak menghemat biaya kita” kata Menko Maritim.

Di lain sisi, pemerintah menginginkan adanya efisiensi produksi, pengelolaan produktivitas dan disiplin kerja. Utamanya dalam kerja sama antara Pelindo III dan pemerintah provinsi.

"Kalau melihat Pelindo III, ini perusahaan yang sangat sehat. Tetapi tidak boleh bekerja sendiri juga, baiknya membangun kerjasama, misalnya dengan Perusda dan juga dengan Gubernur maupun sektor swasta yang ada di Jawa Timur ini. Sehingga ekonomi bisa tumbuh bagus dan merata," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Menko Luhut menyinggung masih adanya praktik monopoli di pelabuhan sehingga menghambat produktivitas dan efisiens. "Tidak boleh lagi ada monopoli di pelabuhan, sehingga harga-harga bisa ditekan," imbuh Luhut.

Mengenai masih adanya tumpang tindih kewenangan pengelolaan pelabuhan antara Pelindo dan Kementerian Perhubungan, Menko Luhut mengatakan pemerintah sedang membenahi hal tersebut.

"Menteri Perhubungan sudah mengerjakan ini dengan cepat dan akan menyerahkan ke Pelindo, mungkin juga ke swasta karena kalau semua pembangunannya memakai APBN nanti akan lama selesai ya," katanya.

Dia pun meminta pengelolaan pelabuhan untuk menertibkan kapal-kapal yang masih membuang sampah ke laut dan menerapkan garbage fee untuk mengurangi pembuangan sampah ke laut.(OL-3)

Komentar