Polkam dan HAM

Risma Minta KPK Selamatkan Aset

Selasa, 21 March 2017 07:16 WIB Penulis: Cahya Mulyana

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjawab pertanyaan wartawan seusai menemui pimpinan Komisi Pemerintasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Rasuna Said, Jakarta, Senin (20/3). -- MI/Susanto

PEMERINTAH Kota Surabaya meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelamatkan puluhan hektare lahan milik pemda yang kini sudah diduduki pihak swasta. Salah satunya sengketa pengelolaan Pasar Turi dengan PT Gala Bumi Perkasa. Dalam sengketa tersebut, Pemerintah Kota Surabaya selalu kalah di persidangan.

“(Maksud kedatangan saya ke KPK) melaporkan masalah aset Pemerintah Kota (Surabaya) karena banyak yang mau lepas. Saya berusaha pertahankan aset itu. Asetnya ada tujuh, antara lain Gelora Pancasila, waduk di Kecamatan Wiyung, Surabaya, tanah serta bangunan Kantor PDAM Surya Sembada di Jalan Prof Dr Moestopo, dan sebuah aset di Jalan Basuki Rahmat, terkait PT Star kemudian kerja sama dengan Apatour,” ungkap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Risma mengaku pelaporan tersebut disambut baik oleh KPK dan langsung akan ditelaah lebih jauh. Namun, terdapat beberapa hal yang harus dilaporkan secara khusus. Sengketa aset tersebut terjadi sebelum ia menjabat Wali Kota Surabaya sehingga meminta bantuan KPK dan Kejaksaan Agung untuk mempertahankannya.

“Menurut saya, ada yang pro­ses itu enggak benar tapi kita kalah terus di pengadilan. Nah, ini kan pertahanan saya terakhir saya juga minta bantuan Kejaksaan Agung dan KKP juga akan bantu beberapa di antara (aset tersebut),” kata dia.

Dia mengaku seluruh aset yang saat ini dipertahankan, murni untuk penyelamatan keuangan Pemkot Surabaya. Itu disebabkan bukti yang dimiliki pemkot sah secara hukum sehingga perlu langkah-langkah penyelamatan.

“Aset tersebut milik kita be­neran, bukan kita ingin ngaku-ngaku, lo. Besar sekali nilainya, saya enggak bisa pastikan, ya saya juga harus hitung karena ada yang 2 hektare, 1.500 m2, dan 2.600 m2,” paparnya.

Risma menuturkan beberapa aset sudah masuk proses hukum seperti tingkat kasasi, banding, dan peninjauan kembali. Sayangnya, langkah itu tidak membantu pihaknya dalam pengambilan kembali aset karena sering kalah. Terakhir sengketa Pasar Turi, kata dia, pemkot akan kembali mengajukan gugatan. Putusan perkara itu akan dibacakan hari ini.

Koordiansi
Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan kehadiran Risma untuk koordinasi dengan tim penyelematan aset di KPK. Tim tersebut sudah bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk menjaga atau mengembalikan barang milik negara yang sudah dikuasai swasta.

“Dalam konteks di Surabaya memang kita koordinasikan terhadap sengketa hukum yang di sana jadi pihak pemkot sangat meyakini aset tersebut adalah asetnya Surabaya karena sudah dimiliki sejak, bahkan sebelum Indonesia merdeka,” ucapnya.

Namun, mengingat manfaat aset tersebut untuk masyarakat, seperti salah satunya waduk di Kota Surabaya yang digunakan untuk pembangkit listrik, pe­ngendali banjir, serta ketersedia­an air, kata Febri, tentu akan dipelajari secara saksama oleh tim penyelamat aset KPK.

Selain itu, imbuhnya, KPK akan menganalisis kekalahan yang kerap dialami Pemkot Surabaya di sejumlah sengketa aset. “Itu tentu salah satu yang akan kita cek lebih lanjut apakah murni persoalan hukum atau ada persoalan nonteknis lainnya.” (P-3)

Komentar