Polkam dan HAM

DPR Wacanakan Anggota KPU 11 Orang

Selasa, 21 March 2017 06:52 WIB Penulis: Nov/P-3

Wakil Ketua DPR Fadli Zon -- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

RAPAT Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyepakati untuk menyerahkan hasil seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu ke Komisi II untuk segera menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan. “Tadi kita di Bamus sepakat menyerahkan masalah calon anggota KPU dan Bawaslu kepada Komisi II. Selanjutnya, Komisi II bisa mulai bekerja untuk menentukan jadwalnya,” ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia mengakui belakangan ini tebersit isu tentang penolakan hasil seleksi karena pansel masih berpatokan pada UU Pemilu lama, sedangkan UU Pemilu yang baru masih dalam proses pembahasan di DPR. “Kita masih belum tahu apakah nanti anggota KPU tetap tujuh atau ditambah menjadi sembilan atau 11 orang, sebab ada kebutuhan di Pemilu 2019 kan serentak, tugasnya lebih banyak. Ini salah satu kendala teknis tidak substansial, tapi menyangkut kinerja KPU ke depan. Begitu juga dengan Bawaslu, ada semangat untuk ditambah karena membutuhkan kerja yang lebih banyak, lebih luas jangkauannya,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Zainudin Amali mengatakan pihaknya belum menerima surat resmi dari Bamus. “Kita menunggu surat dari Bamus. Bamus menugaskan apa, kita baru akan lakukan itu,” ujar politikus Golkar itu.

Anggota Komisi II dari F-PAN Yandri Susanto menilai ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi soal hasil seleksi pansel. Ia mempertanyakan mengapa sejumlah komisio­ner (petahana) KPU lulus, sedangkan komisioner (petahana) Bawaslu tidak ada satu pun yang lolos.

“Menurut kami, mereka (Bawaslu) sudah bekerja dengan baik. Katanya karena mereka tidak judicial review UU Pilkada ke MK. Itu tidak elok. Untuk itu, PAN ingin Komisi II melakukan klarifikasi dulu ke pansel,” ucapnya.
Terkait dengan masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu periode 2012-2017 yang akan berakhir pada 12 April 2017, pihaknya mengusulkan Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan mereka sampai terpilihnya komisioner baru secara definitif.

“Menurut kami, paling lambat Juni sudah bisa terpilih komisioner yang baru. Kami bisa minta pansel lalukan pemilihan ulang. Tidak perlu perppu, SK saja untuk memperpanjang sampai terpilihnya komisioner baru,” jelasnya. Yandri menambahkan pertimbangan lainnya karena dalam RUU Pemilu yang tengah dibahas, ada muatan-muatan baru seperti soal usia dan jumlah komisioner KPU dan Bawaslu. (Nov/P-3)

Komentar