Polkam dan HAM

Mestinya DPR yang Dilemahkan, bukan KPK

Selasa, 21 March 2017 06:52 WIB Penulis: Ardi Teristi Hardi

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) menerima lentera yang diserahkan oleh Wakil Ketua Forum Rektor Asep Saefuddin (kedua kanan) sebagai simbol dukungan kepada KPK usai pertemuan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (17/3). -- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

UPAYA untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus digulirkan DPR menjadi penegasan tidak adanya dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Upaya revisi itu akan berdampak sistematis terhadap melemahnya pemberantasan korupsi.

“Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK masih efektif sehingga tidak perlu dilakukan revisi UU KPK. Upaya revisi UU KPK yang dilakukan pada saat ini akan berdampak sistematis terhadap melemahnya gerakan pemberantasan korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam seminar yang diadakan Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, kemarin.

KPK, lanjut Laode, sudah menyampaikan sikap resmi dengan berkirim surat kepada DPR dan Presiden, yang isinya menegaskan sikap KPK menolak revisi UU KPK karena rancangan dalam draf tersebut sangat melemahkan KPK.

Untuk itu, Laode menyampaikan, jika ingin mengubah legislasi, DPR perlu mende­ngarkan KPK untuk mengetahui apa yang dibutuhkan demi memperkuat upaya pembe­rantasan korupsi, bukan justru membatasi ruang gerak KPK untuk melakukan penyelidik­an dan penyidikan.

Salah satu bagian yang dipermasalahkan dalam revisi UU KPK ialah tindakan pe­nyadapan yang dilakukan KPK harus melalui izin ke pengadilan. “Bagaimana kalau yang terlibat itu justru panitera atau hakim sendiri? Pasti ada kon­flik kepentingan. Kalau kami menyadap itu berdasarkan pro justitia, bukan dilakukan sembarangan,” kata dia.

DPR, menurutnya, mestinya memegang peranan strategis dalam pemberantaan korupsi dan sebaliknya juga harus bertanggung jawab kepada rakyat bila fungsi mereka digunakan justru untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

“Kalau DPR membuat inisiasi yang bertentangan dengan keinginan rakyat, berarti mereka sedang menodai kepercayaan rakyat,” imbuhnya.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menyoroti peran DPR dalam pemberantasan korupsi hampir tidak ada. Menurutnya, justru kewenangan DPR terlalu besar dan luas sehingga memberikan ruang bagi kemungkin­an penyelewengan.

Salah satu contoh yang ia sebutkan terkait dengan fungsi pengawasan yang dijalankan DPR dimaknai terlalu luas, tetapi tanpa didukung komitmen serta kemampuan yang mumpuni. Akibatnya, di beberapa kasus justru membuka peluang terjadinya pemerasan dan aksi suap-menyuap.

“Sekarang untuk jadi pejabat publik apa pun di negeri ini harus via DPR. Padahal, dalam sistem presidensial, DPR seharusnya diarahkan kepada presiden untuk mengawasi pelaksanaan wewenangnya, bukan malah mengawasi semua,” kata Zainal.

Belum saatnya
Badan Keahlian DPR sejak Februari 2017 lalu telah melakukan sosialisasi ke sejumlah kampus untuk mendapat masukan revisi UU KPK, di antaranya Universitas Andalas, Universitas Nasional, dan Universitas Negeri Jakarta.

Bahkan, akhir pekan lalu, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keah­lian DPR RI Inosentius Samsul masih terus mengampanyekan revisi UU KPK di Universitas Sumatra Utara dalam sebuah seminar nasional yang membahas Rancangan UU tentang Perubahan atas UU 30/2002 tentang KPK.

Namun, ternyata sejumlah fraksi di DPR menolak rencana revisi UU tersebut. “Saya sudah sampaikan ke Baleg, mohon di daftar prolegnas apakah itu long list atau prioritas untuk dicabut supaya tidak ada lagi rencana untuk revisi,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, belum tepat saatnya untuk melakukan revisi terhadap UU KPK. Ia berpendapat KPK jangan diperlemah sehingga bisa menuntaskan kasus-kasus besar. Ia juga menilai UU KPK yang sekarang sudah pas menjadi payung hukum bagi KPK. (Nov/Ant/P-4)

Komentar