Humaniora

Perusahaan Wajib Restorasi Gambut

Selasa, 21 March 2017 07:00 WIB Penulis: Richaldo Y Hariandja

ANTARA/FB Anggoro

REVISI rencana kerja dan usaha (RKU) perusahaan pemegang izin usaha di kawasan gambut harus selesai dalam waktu 30 hari sejak pemerintah menyerahkan peta fungsi ekosistem gambut kepada perusahaan yang bersangkutan.

Revisi RKU itu menyesuaikan dengan peta ekosistem gambut yang ada di kawasan perusahaan dan rencana pemulihan yang akan dilakukan.

RKU tersebut harus mengacu ke panduan yang sebelumnya sudah dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yakni Peraturan Menteri LHK (Permen LHK) P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penerapan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut, Permen LHK P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, serta Permen LHK tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

"Kami berikan 6 bulan kepada perusahaan untuk melakukan implementasi pemulihan dan konstruksi setelah peta fungsi ekosistem gambut tersebut mereka terima," ucap Sekretaris Jenderal Kementerian LHK Bambang Hendroyono saat ditemui Media Indonesia dalam sosialisasi Permen LHK yang menjadi turunan revisi PP No 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, di Jakarta, kemarin.

Apabila perusahaan tidak menjalankan ketentuan itu, lanjut Bambang, pemerintah akan menjatuhkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah kepada mereka.

Meskipun demikian, dirinya menjamin kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam permen LHK tersebut tidak akan membuat perusahaan kesulitan untuk menjalankan usaha mereka.

"Pemerintah juga tidak akan mencabut izin yang sudah dikeluarkan, kecuali kalau memang tidak dijalankan (perintah revisi RKU dan pemulihan gambut), bisa kami cabut di tengah jalan izin mereka," imbuh Bambang.

100 perusahaan

Pada kesempatan sama, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK MR Karliansyah menyatakan 12,3 juta hektare kawasan gambut di Indonesia memiliki fungsi lindung dan 12,2 juta hektare memiliki fungsi budi daya.

Dari komposisi itu, 2,64 juta hektare kawasan gambut berada di kawasan HTI yang dikelola 100 perusahaan.

"Nah yang ada di kawasan HTI itu, 1,4 juta hektare memiliki fungsi lindung, sisanya (1,2 juta hektare) merupakan kawasan budi daya," ucap Karliansyah.

Sementara itu, untuk lahan gambut yang ada di kawasan perkebunan, Kementerian LHK belum memiliki datanya.

Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead dalam kesempatan yang sama menyatakan tim teknis BRG telah membantu 25 perusahaan dalam melakukan pendataan yang diperlukan untuk merevisi RKU pascakeluarnya keempat permen LHK tersebut.

Nazir mengatakan revisi RKU akan beriringan dengan rencana restorasi yang sudah disusun BRG.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto melalui keterangan tertulis menyatakan akan mengoordinasikan implementasi permen LHK tersebut di lapangan dengan para pemegang izin usaha kehutanan. (H-3)

Komentar