Polkam dan HAM

Dua Wakil Ketua DPR Diduga Selewengkan Pajak

Senin, 20 March 2017 21:23 WIB Penulis: Erandhi Hutomo Saputra

Ilustrasi---MI

DUA nama Wakil Ketua DPR yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon ikut terseret dalam persidangan kasus suap terhadap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dengan terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Ramapamicker Rajamohanan Nair.

Keduanya ditengarai tengah bermasalah dengan pajak bersama dengan pengacara Eggi Sudjana dan artis Syahrini. Hal itu dikatakan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan saat dimintai konfirmasi mengenai tujuan menampilkan nama-nama tersebut dalam persidangan.

"Tujuan jaksa menunjukkan itu ada dugaan wajib pajak yang ditangani oleh Handang melakukan tindak pidana perpajakan sehingga dilakukan investigasi bukti permulaan (oleh Handang)," ujar Jaksa Takdir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/3).

Diberitakan, Handang yang berstatus tersangka oleh KPK itu tidak hanya menangani pajak milik korporasi, tetapi juga pribadi. Beberapa diantaranya yakni politisi dan artis.

Penunjukan nama-nama tersebut bermula ketika Jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa dokumen yang ditemukan dalam tas milik Handang. Dokumen itu berupa nota dinas yang dikirimkan ke Handang pada 4 November 2016. Nota dinas yang bersifat sangat segera tersebut terkait pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ke wajib pajak (restitusi).

Nota dinas yang ditandatangani Handang itu untuk kepentingan wajib pajak atas nama Syahrini.

"Itu Syahrini yang artis itu," kata Handang mengonfirmasi siapa yang dimaksud Syahrini.

Setelah itu, kemudian Jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan WhatsApp antara Handang dan ajudan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Andreas Setiawan. Saat menunjukkan barang bukti tersebut, terpampang nama Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Eggi Sudjana.

Jaksa KPK lainnya, Ali Fikri, mengatakan, nama-nama wajib pajak yang diduga menyalahgunakan pajak akan didalami saat Handang sudah diproses di persidangan dan berstatus terdakwa. Diketahui sejauh ini baru Rajamohan yang sudah menjalani persidangan.

"Nama-nama itu akan kami dalami pada saat kasusnya pak Handang," tukasnya.

Pendalaman tersebut, kata Ali, diperlukan karena Handang selaku penyidik pajak tidak hanya mengurus masalah pajak PT EKP, namun juga 15 perusahaan lain yang nama-nama perusahaannya ditemukan dalam dokumen yang berada di dalam tas milik Handang. Diduga, 15 perusahaan yang lain tersebut juga melakukan perbuatan menyuap seperti yang dilakukan Rajamohan terhadap Handang untuk menyelesaikan masalah pajak mereka masing-masing.

"Ada wajib pajak lain yang mungkin kita asumsikan melakukan hal yang sama selain PT EKP. Jadi PT EKP itu salah satu dari 16 perusahaan yang ditemukan di kamarnya Handang, di tasnya khususnya, di dokumen yg kita punya pada saat penggeledahan," jelasnya.

Diketahui dalam kasus suap oleh PT EKP, Handang menerima Rp1,99 miliar sebagai upah atas usahanya menghapus surat tagihan pajak PT EKP senilai Rp78 miliar. (OL-2)

Komentar